
“Google menutup 19.372 kanal YouTube terkait operasi pengaruh di Indonesia. Siapa yang sedang mengatur keramaian di balik layar?:
Catatan Cak AT*
BAYANGKAN sebuah pasar yang ramai. Ribuan orang berteriak menawarkan dagangan. Sebagian memuji barang dagangan, sebagian mencela pesaing.
Suasananya begitu meriah sehingga orang yang lewat mengira sedang menyaksikan persaingan bebas.
Padahal, sebagian pedagang sudah membayar orang untuk berteriak, memuji, dan menciptakan keramaian.
Pasar seperti itu kini hadir di layar telepon genggam kita. Namanya media sosial. Bedanya, yang diperdagangkan bukan barang, melainkan opini. Yang dijual bukan produk, melainkan kesan bahwa masyarakat mendukung atau menolak sesuatu.
Polemik Raffi Ahmad membawa kita memasuki pasar tersebut. Ia akhirnya meminta maaf atas kegaduhan terkait kontrak kerja sama perusahaan RANS dengan dua kementerian yang nilainya hampir Rp14,7 miliar.
Perusahaan Raffi mengakui proyek itu. Mereka secara gamblang menjelaskan bahwa pekerjaan yang mencakup proyek produksi konten, perjalanan, logistik, kegiatan luring, dan promosi. Publik sebagai pembajak rasanya tak rela uang mereka sebanyak itu dihamburkan hanya untuk puja-puji pemerintah.
Namun, yang membuat persoalannya lebih sensitif adalah posisi Raffi sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Publik wajar mempertanyakan batas antara bisnis pribadi, jabatan publik, dan penggunaan anggaran negara.
Di mata publik, kontrak produksi konten dan promosi jelas merupakan proyek buzzer. Permintaan maaf Raffi tak menghilangkan fakta bahwa ia menjalankan operasi mempengaruhi opini massa. Ini, bagi saya, membuka pintu membicarakan sesuatu yang jauh lebih besar, yakni industri pengaruh digital.
- Dan Google baru saja memperlihatkan betapa besarnya industri itu. Dalam Influence Operations Bulletin Q3 2026 yang terbit 30 Oktober, Google melaporkan penutupan 19.372 kanal YouTube terkait operasi pengaruh terkoordinasi yang berkaitan dengan Indonesia sepanjang Juli–September 2026.
Rinciannya: 6.888 kanal ditutup Google pada Juli, 10.134 pada Agustus, dan 2.350 pada September. Angka penutupan hampir 20 ribu kanal di Indonesia ini bahkan melampaui jaringan serupa yang terkait dengan China, sebanyak 14.642 kanal, dan Rusia, sebanyak 2.321 kanal.
Angka ini tak bisa kita anggap remeh. Penutupan kanal tersebut menunjukkan adanya operasi pengaruh terkoordinasi, mungkin di antaranya dibiayai oleh pajak rakyat, atau diperintahkan pemerintah Indonesia.
Saya belum punya data yang menunjukkan bahwa seluruh kanal itu dibuat buzzer berbayar. Yang pasti, laporan Google memperlihatkan bahwa manipulasi opini digital memiliki skala dan organisasi yang serius.
Dalam ilmu komunikasi, praktik menciptakan kesan dukungan masyarakat yang sebenarnya direkayasa dikenal sebagai astroturfing. Istilah ini mengambil nama rumput sintetis. Dari kejauhan ia tampak seperti rumput sungguhan, tapi tidak tumbuh dari tanah.
Begitulah dukungan palsu yang digerakkan tangan-tangan buzzer secara masif. Ia tampak seperti suara rakyat, padahal lahir dari operasi yang dirancang seseorang. Salah satunya Raffi Ahmad, yang beroperasi lewat perusahaannya, RANS, dengan dibiayai pajak rakyat.
Teknik operasi manipulasi opini digital bisa sederhana. Puluhan atau ratusan akun mengunggah pesan serupa, menyerbu kolom komentar, menyebarkan potongan video, dan mengulang narasi tertentu. Ketika algoritma membaca aktivitas itu sebagai keterlibatan tinggi, kontennya berpeluang menjangkau lebih banyak orang. Kerumunan digital pun terbentuk.
Di sinilah bahayanya. Orang yang membaca percakapan tersebut mungkin mengira pendapat itu mewakili mayoritas, karena angkanya memang ribuan, bahkan jutaan. Padahal, ia sedang menyaksikan pertunjukan yang sebagian pemainnya menerima honor.
Manipulasi semacam ini tidak selalu perlu membungkam kritik. Cukup membuat kritik yang disampaikan seorang atau beberapa aktivisi tenggelam dalam kebisingan.
Ketika seorang warga menyampaikan keberatan, lalu puluhan akun menyerangnya. Ketika seorang akademisi mengemukakan analisis, kemudian ratusan komentar meragukan integritasnya. Akhirnya, orang yang semula bersikap kritis itu memilih diam karena merasa sendirian.
Demokrasi pun menghadapi masalah baru. Selama ini kita mengenal pembelian suara menjelang pemilu. Kini, industri digital memungkinkan orang membeli sesuatu yang lebih halus: persepsi tentang suara mayoritas.
Kalau dahulu uang digunakan untuk memengaruhi pilihan di bilik suara, sekarang uang juga bisa digunakan untuk membentuk pikiran sebelum pemilih memasuki bilik itu.
Tentu, tak setiap dukungan di media sosial merupakan rekayasa. Orang berhak memuji pemerintah, membela tokoh, atau mengkritik lawan politik. Persoalannya muncul ketika pihak tertentu menyembunyikan sumber pembiayaan dan mengorganisasi akun untuk menciptakan kesan dukungan spontan.
Karena itu, kasus Raffi dan laporan Google perlu kita tempatkan dalam satu percakapan besar tentang transparansi industri komunikasi politik.
Betul pemerintah membutuhkan jasa komunikasi untuk menjelaskan kebijakan. Namun, anggaran publik harus memiliki pertanggungjawaban yang terbuka. Publik berhak mengetahui siapa penyedia jasanya, berapa nilainya, apa hasil pekerjaannya, dan siapa yang memperoleh manfaat.
Terlebih lagi, pejabat publik seperti Raffi Ahmad harus menjaga jarak yang jelas dari kepentingan bisnis pribadi. Jabatan publik membawa amanah, bukan karpet merah menuju pasar proyek.
Google bisa menutup ribuan kanal. Namun, penutupan akun saja tidak menyelesaikan persoalan. Kita memerlukan transparansi iklan politik, pengungkapan sponsor kampanye digital, audit pengadaan komunikasi pemerintah, serta pengawasan terhadap konflik kepentingan pejabat.
Masyarakat pun perlu lebih kritis. Jangan menganggap sebuah pendapat benar hanya karena ribuan akun mengulanginya. Popularitas tidak selalu menunjukkan kebenaran. Keramaian tidak selalu menunjukkan kehendak rakyat.
Sebab, di pasar gelap opini, suara rakyat bisa menjadi komoditas paling laris. Yang punya uang membeli keramaian, yang punya jaringan mengatur percakapan, dan yang punya kekuasaan berpeluang menentukan panggung.
Kita harus menjaga agar demokrasi tidak berubah menjadi pertunjukan dengan penonton yang mengira dirinya pemilik suara, padahal sebagian tepuk tangannya sudah masuk dalam anggaran produksi.




































