
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jombang, Ama Siswanto
JOMBANG | duta.co – Perjuangan mengawal hak petani Jombang kini memasuki babak baru. Setelah sempat tertunda, DPRD Kabupaten Jombang akhirnya membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam rapat paripurna, Senin (16/11/2026).
Namun, perubahan nomenklatur dari Pansus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi Pansus RTRW menyisakan pekerjaan besar. Mampukah Pansus benar-benar membongkar persoalan penetapan LP2B yang selama ini dipersoalkan, terutama menyangkut minimnya sosialisasi dan pelibatan pemilik lahan?
Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Sebab, penetapan lahan pertanian sebagai kawasan LP2B bukan sekadar urusan administrasi tata ruang. Di dalamnya ada hak kepemilikan, kepastian hukum, sumber penghidupan, hingga masa depan petani.
Sejumlah pemilik lahan mengaku tidak memperoleh informasi maupun pelibatan yang memadai sebelum lahannya masuk dalam kawasan LP2B. Padahal, status tersebut membawa konsekuensi serius terhadap pemanfaatan dan kemungkinan alih fungsi tanah.
Pertanyaan mendasarnya, bagaimana proses penetapan itu dilakukan? Siapa saja yang dilibatkan? Apakah pemilik lahan sudah mendapatkan sosialisasi secara utuh? Dan yang tidak kalah penting, apa bentuk perlindungan maupun manfaat nyata yang akan diterima petani ketika lahannya ditetapkan sebagai LP2B?
Jangan sampai kebijakan yang bertujuan menjaga ketahanan pangan justru menghadirkan ketidakpastian bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
Di sinilah Pansus RTRW DPRD Jombang harus menunjukkan perannya. Bukan sekadar membahas dokumen dan mencocokkan peta, tetapi juga menguji proses kebijakan, menelusuri dasar penetapan, memeriksa kondisi faktual di lapangan, serta mendengar langsung suara pemilik lahan.
Sebelumnya, pembentukan Pansus LP2B sempat menjadi agenda DPRD. Seluruh fraksi bahkan disebut telah menyatakan persetujuan. Namun, rencana tersebut belum terealisasi dalam rapat paripurna hingga akhirnya pembentukan Pansus dilakukan dengan cakupan pembahasan lebih luas melalui Pansus RTRW.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jombang, Ama Siswanto, membenarkan bahwa Pansus telah dibentuk. Pansus tersebut diketuai Hadi Atmaji, wakil ketua. Dony, Syarif Hidayatullah (Gus Sentot) dan Octadella Bilytha Permatasari (Mbak Della).
“Berubah namanya, tidak lagi Pansus LP2B, melainkan RTRW karena pembahasannya secara menyeluruh dan LP2B ikut di dalamnya,” ujar Ama, politikus PDI Perjuangan, saat dikonfirmasi duta.co, Selasa (17/11).
Lebih lanjut, Ama menegaskan bahwa perlindungan lahan pertanian memang penting. Namun, upaya menjaga ketahanan pangan harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak masyarakat. Petani bukan sekadar objek kebijakan, melainkan pihak yang semestinya dilibatkan sejak proses perencanaan hingga penetapan.
Menurutnya, Pansus juga akan memperjuangkan kejelasan mengenai apa yang menjadi hak petani ketika lahannya masuk dalam kawasan LP2B. “Kita akan memperjuangkan apa yang akan negara berikan kepada petani karena mereka korban dan dalam penetapan LP2B sendiri mereka tidak diajak bicara,” bebernya.
Pernyataan tersebut menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pansus. Jangan sampai pembahasan RTRW hanya berhenti pada urusan regulasi, sementara persoalan yang dirasakan pemilik lahan justru luput dari perhatian.
Kini, rakyat menunggu keberanian DPRD. Pansus harus membuka ruang pengaduan, memanggil pihak-pihak terkait, dan memastikan seluruh proses penetapan LP2B dapat dipertanggungjawabkan.
DPRD jangan sampai masuk angin! Jangan hanya lantang berbicara membela petani ketika kebijakan dipersoalkan, tetapi kehilangan keberanian saat harus menguji dan mengawasi kebijakan tersebut. Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar dokumen RTRW ataupun keberadaan Pansus, melainkan keadilan, kepastian hukum, dan masa depan para petani Jombang. (din)






































