By Isfandiari MD
INI bukan indikator gak peduli. Gen z sampai alfa suka simplisitas. Menolak ruwet, ogah njlimet , gandrung berpikir praktis. Jikalau Pancasila penting, faedah buat kita apa? Itu yang mereka lontarkan, lugas mengalir tanpa beban. Jika kita kisahkan sejarah, dinamika, romantisme para tokoh Pancasila, mereka komen : when I was mulu, itu khan dulu, lalu?- Okelah sejarah penting, generasi dulu hebat, berjasa lalu nasib legacy mereka sekarang bagaimana? Menanggapinya perlu kesabaran dan tawakal- Bagi mereka, isme, ideologi dan semacamnya harus terasa dalam daily activity. Ada faedahnya bagi olah rasa, karya , karya dan lelaku semua pihak.
Ini gambaran mereka: Pejabat pancasilais harusnya sayang rakyat di tengah keterjaminan kebutuhan hidup mereka. Selayaknya mereka peduli, empati, bekerja mengabdi, tak berjarak dan terasa berfungsi sesuai job desk yang diemban. Pejabat pemerintah harus berpikir tanpa henti bagaimana pajak makin kurang atau punah? Apa anehnya negara berjalan jika andalkan pajak semata? Rakyat beri ongkos biaya pemerintahan rutin-repetitif buat ini itu, termasuk kesenangan tersier para pejabatnya. Idealnya, indikator negara berhasil menghidupi rakyat lewat tata kelola kekayaan alam, terdistribusi ke semua pihak. Keuntungan bisnis yang dikelola negara, otomatis masuk ke rekening tiap rakyatnya. Itu baru ideal, itu baru Pancasilais. Selama belum sampai ke situ, tunggu dulu rasa bangganya sebagai orang-orang terpilih yang punya kuasa sebagai policy maker. Mereka harusnya lebih setuju pada tugas sebagai administrator bukannya ‘pemerintah’ dalam artian awam, hanya tukang perintah.
Agamawan pancasilais sami mawon, banyak dari mereka cuma bikin pusing. Benturkan perbedaan sebagai problem bermasyarakat. Narasi kebencian, anti tasamuh-toleransi, selalu dalam dalam ‘setelan’ marah marah dan terasa agama adalah problem bukannya solusi. Budaya lokal dibenturkan walau hakikinya tak berbenturan dengan syariat, berputar pada soal yang tak mendasar, perkara receh, bukan prioritas membangun peradaban. Hasilnya, jema’ah asyik bertikai pemahaman antarsesamanya, perang dalil, perang narasi sampai terjadi bentrok fisik yang akhirnya menyusahkan mereka yang hidupnya sudah susah.
Ormas-ormas keagamaan atau yang sekuler jaga wajib berbenah. Aktualisasi kuat dan bisa menjadi kontrol efektif mempengaruhi kebijakan yang membela kepentingan orang banyak. Apalagi yang militan dan berbasis massa banyak, fungsi mereka bisa lebih efektif lagi. Posisi serupa dilakoni budayawan- para seniman-, pengusaha sampai ‘rakyat’ dunia digital yang mengisi ruang keseharian kita sehari-hari lewat konten berbagai bentuk. Apa mereka ajeg-bergeming mengikuti jiwa Pancasila yang jadi komitment kebangsaan?
Mumpung momennya pas, sekitaran 1 Juni, empat konsensus kebangsaan perlulah dikuak kembali. Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) wajib akrab dengan gen Z yang mengisi panggung generasi emas 2045. Empat-empatnya lahir dari proses panjang sebagai produk politik dan legislasi Negara. Jangan sampai adik-adik kita ini menganggap itu sekedar slogan kosong, bukan kesadaran kolektif atau makin celaka lagi hanya sebagai mitos. Tentunya pancasila bukansekedar teks yang gampang dihafal, sejatinya ia pandangan hidup dan pijakan utama untuk ‘tinggal landas’-leaping forward mencapai gerbang kemakmurah, gemh ripah loh jinawi. Role model perlu buat mereka. Pancasilais tulen tak punya sekilas pikiran untuk korupsi, selalu jadi teladan, berjuang untuk kepentingan orang banyak. Tauhid dalam sila ke 1, menjuruskan bahwa Tuhan adalah pangkal tempat kita semua bermula dan menuju. Jika setuju dalam kesadaran itu, tak mungkin ada lagi konflik antarumat atupun di dalam sebuah keyakinan yang sama. Apakah sudah sampai ke situ? Belum dan masih jauh. Lanjut persoalan humanisme di sila kedua, yang related langsung ke sila ketiga, sebuah persatuan dari golongan beda-beda untuk tujuan sama, definisi dari masyarakat yang dipikirkan dan diperjuangkan muasis kita dahulu, termasuk tokoh kontroversial semisal Syech Siti Jenar. Konsep masyarakat yang ada di sila ketiga itu jelas-jelas menghalau pikiran SARA yang ada di benak tiap insan Nusantara. Jika belum ada, semuanya hanya sebatas retorika. Perkara ini diperkuat hadirnya sila ke Empat, dikordinir, dikomandoi para wakil rakyat-pemegang kebijakan, insan-insan negarawan (bukan politisi) mengantarkan tujuan bernegara sebagai kompas moral yang legitimate. Ujung-ujungnya lahir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang termaktub di sila ke 5. Tiga konsensus lain, UUD ‘1954, Bhineka Tungga Ika dan NKRI tentulah berjalan beriringan dengan PANCASILA.
Satu dari Empat, atau syukur syukur keempatnya bisa kok tersosialisas dengan apik di gen kekinian. Mereka butuh role model dari seniornya, perlu diakui eksistensinya dan tersampaikan dalam nafas kekinian. Jargon, slogan, visi misi yang ekstra ordinari tanpa eksekusi sudah tak laku lagi di kalangan mereka. Coba berikan narasi,”kalian nanti pegang kendali di negri yang luarbiasa kaya. Jangan gubris semua yang negatif generasi terdahulu. Selamat menikmati power yang akan kalian pegang nanti. Ingat, semuanya butuh persiapan, jadilah diri sendiri, jangan stagnan, berani trial and error dan ungkapkan gagasan. Pede dan berani pegang tanggung jawab dan masuki semua kesempatan. Itu semua modal utama. Tajamkan rasa, selalu relate dengan jadi diri bangsa, jangan tercerabut dengan akar budaya negri sendiri. Siapa tahu dua tiga tahun ke depan mereka tidak lagi bilang,”Pancasila..so what?” Tapi terjadi pencerahan:”Pancasila…gue banget!” (*)
