SURABAYA | duta.co – Gempa duit (dahsyat) melanda Kementerian Keuangan RI. Setelah kekayaan Rafael Alun Trisambodo, eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Rp56 M) terbongkar, gegara Mario (putranya) menganiaya secara keji David (Putra Pengurus PP GP Ansor), menyusul penyitaan safe deposit box milik Rafael, isinya Rp37 miliar. Cukup? Belum. Masih ada data mutasi transaksi sebesar Rp500 miliar melalui 40 rekening bank. Kini semua sudah tersitas dan terbekukan.
Dari Rafael mengalir jauuuuh. Bersumber dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK), Mahfud MD, selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) langsung menyampaikan ke publik adanya transaksi mencurigakan di Kemenkeu. Nilainya amit-amit, Rp 300 triliun. Ini berjalan sejak 2009-2023.
Mahfud MD menyampaikan informasi ini saat berada di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Rabu (8/3/2023). Ini membuat Menkeu Sri Mulyani kelabakan. Sri Mulyani lalu memberi respons keesokan harinya di Solo, Jawa Tengah.
Kendati begitu, keduanya kemarin, Sabtu, (11/3/2023) sudah bertemu dan saling memberikan keterangan pers di Lobi Kementerian Keuangan. Faktanya sungguh mencengangkan. Berikut fakta Rp300 triliun transaksi:
Paling Banyak di Ditjen Pajak dan Bea Cukai
Mahfud MD, selaku Ketua Komite TPPU, mengaku baru mendapat informasi total transaksi mencurgikan di Kemenkeu sebanyak Rp 300 triliun pada Rabu pekan lalu.
Transaksi gelap yang ia sebut sebagai laporan pergerakan uang yang mencurigakan periode 2009-2023 itu ia sebut paling banyak berasal dari pegawai di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
“Pergerakan mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai,” kata Mahfud saat itu.
Melibatkan 460 Pegawai, Sri Mulyani Ungkap 964
Total transaksi gelap periode 2009-2023 yang diungkap Mahfud Md itu melibatkan lebih dari 460 pegawai. Namun, Sri Mulyani mengatakan, jauh lebih banyak dari itu, meski ia enggan menyamakan dengan data transaksi mencurigakan yang Mahfud sampaikan senilai Rp 300 triliun.
Sri Mulyani menegaskan, data yang ia terima dari PPATK sebetulnya sejak 2007. Dari tahun itu hingga 2023, total pegawai yang diidentifikasi melakukan transaksi mencurigakan berdasarkan surat permintaan analisis dari Inspektorat Jenderal Kemenkeu ke PPATK atau inisiatif PPATK sendiri mencapai 964 pegawai.
“Jadi, 964 itu akumulasi, jumlah pegawai yang diindentifikasi oleh kami, Kemenkeu, Itjen atau yang diidentifikasi oleh PPATK. Dari surat-surat tersebut kita telah melakukan tindak lanjut, semuanya. Jadi kalau kemarin Pak Mahfud memberikan impresi seolah-olah tidak ada tindaklanjut, kami ingin meluruskan sore hari ini,” tegas Sri Mulyani.
Rp 300 Triliun Bukan Korupsi
Mahfud MD memastikan transaksi gelap sebesar Rp 300 triliun di Kemenkeu adalah tindak pencucian uang, bukan korupsi. “Saya katakan, transaksi yang mencurigakan sebagai tindakan atau tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang itu bukan korupsi itu sendiri,” jelas Mahfud.
“Jadi, tidak benar kalau kemudian isu berkembang di Kemenkeu ada korupsi Rp 300 triliun. Bukan korupsi, tapi pencucian uang,” lanjutnya.
Negara Pekok?
Kini, yang menjadi pertanyaan banyak pihak adalah, bagaimana dengan kementerian lain. Beredar video pendek TikTok dari @aku_kesekian berdurasi 00:44 detik yang berisi kritik keras Gus Miftah (Miftah Maulana Habiburrahman, S.Pd) bahwa (negara) Indonesia akan terus menjadi sulit kalau tidak kita kelola dengan baik.
“..Kita berada di sini mengapa? Karena negara kita itu sakit. Di dunia ini negara paling ideal mana? Arab Saudi. Kenapa? Negaranya kaya, rakyatnya kaya. Negara paling aneh itu, Singapura. Negaranya miskin rakyatnya kaya. Ning (tetapi) Negara sing (yang) paling pekok itu Indonesia. Negaranya sugih (kaya) rakyate kere (miskin),” demikian video Gus Miftah terus beredar di grup WA.
Masifnya kabar buruk pejabat ini, memang cukup memprihatinkan. Apalagi ini menjelang Pilpres 2024. Jika semua kasus tersebut tidak tertangani dengan baik, maka, dipastikan suasana Pilpres 2024 semakin ambyar. (net)
