HALAL BIHALAL: Gubernur Jatim Pakde Karwo bersama Ibu HJ Nina Soekrwo bersama Wakil Gubernur Jatim, H Saifullah Yusuf menyapa dengan hangat para undangan dan masyarakat pada acara Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri 1438 H bertempat di halaman Kantor Gubernur Jatim Jl Pahlawan 110 Surabaya. (DUTA/FATHIS SUUD)
HALAL BIHALAL: Gubernur Jatim Pakde Karwo bersama Ibu HJ Nina Soekrwo bersama Wakil Gubernur Jatim, H Saifullah Yusuf menyapa dengan hangat para undangan dan masyarakat pada acara Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri 1438 H bertempat di halaman Kantor Gubernur Jatim Jl Pahlawan 110 Surabaya. (DUTA/FATHIS SUUD)

Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo bersama Wakil Gubernur Jatim, H Saifullah Yusuf menggelar halal bihalal dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri 1438 H dengan jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), masyarakat, dan para pegawai di lingkup Pemprov Jatim, di Kantor Gubernur Jatim, Jl Pahlawan 110 Surabaya.

 

OLEH: FATHIS SUUD, Surabaya

 

Dalam acara itu, Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim mengenakan batik lengan panjang berwarna cokelat muda, didampingi istri Hj Nina Kirana Soekarwo yang mengenakan kebaya panjang yang juga berwarna cokelat muda.

Sementara itu, Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim mengenakan batik lengan panjang berwarma cokelat tua, didampingi oleh istri Hj Fatma Saifullah Yusuf yang mengenakan kebaya panjang berwarna abu-abu. Sedangkan Sekdaprov Jatim H Akhmad Sukardi mengenakan baju batik cokelat krem beserta istri Hj Chairani Yuliati Akhmad Sukardi yang mengenakan kebaya panjang berwarna cokelat.

Tampak hadir dalam halal bihalal ini, Pangdam V Brawijaya, Kapolda, Ketua DPRD Jatim, Kajati, para Konjen negara sahabat, dan para bupati/walikota se-Jatim, di antaranya Bupati Ponorogo, Sidoarjo, Trenggalek, Blitar, Pacitan, Malang, dan Walikota Kediri.

Selain itu, hadir pula para pengusaha, seniman, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta pimpinan media. Karena banyaknya pejabat, pegawai, dan masyarakat yang bersalaman dan bersilaturahmi kepada Pakde Karwo dan Gus Ipul, acara halal bihalal itu dibagi kedalam tiga kloter. Kloter pertama pukul 07.30 WIB – 08.30 WIB untuk para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Jatim.

Kloter kedua, pukul 08.30 WIB – 09.30 WIB, untuk anggota Forpimda Jatim, DPRD Jatim, para mantan gubernur dan wagub, konsul jenderal dan konsul kehormatan dan atau perwakilan asing, pimpinan BUMN, rektor PTN/PTS, pimpinan parpol, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta pimpinan instansi vertikal.

Terakhir kloter ketiga, pukul 09.00 WIB – 11.00 WIB, untuk para bupati/walikota, wakil bupati/walikota, sekda, dan anggota Forkopimda kabupaten/kota. Untuk menghilangkan rasa penat karena mengantri, hadirin dihibur oleh lagu-lagu qosidah modern dan disediakan pula berbagai hidangan seperti tahu campur, soto ayam, bakso, dan rawon.

 

Pakde: Tangani Radikalisme dengan Dialog

Di sela-sela acara halal bihalal, Pakde Karwo mengatakan bahwa penanganan radikalisme (deradikalisasi) harus dengan cara yang kredibel, yakni mengajak dialog kubu-kubu yang dianggap radikal agar bisa kembali ke jalan yang benar. Pasalnya, mereka juga manusia yang bisa diajak bicara dari hati ke hati. Dialog juga solusi yang lebih aman dan nyaman daripada melalui jalan kekerasan.

Pernyataan itu menanggapi isu masuknya jaringan teroris Islamic State of Iraq (ISIS) ke wilayah kabupaten ujung Timur di Pulau Madura. Menurut Soekarwo, pemerintah siap menfasilitasi dialog tersebut dengan mempertemukan pihak yang kredibel di bidang agama, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan kubu yang dianggap radikal.

Dialog adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah. MUI bisa disebut sebagai inside government. Pasalnya mereka mengurus agama tapi bukan lembaga pemerintah. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi terhadap proses deradikalisasi. “Ini lebih baik daripada mengambil garisan kemudian langsung menjustifikasi bahwa yang ini halal dan itu haram. Tapi mari berdialog dengan kepala dingin untuk menemukan solusi, ” katanya.

Ditegaskan Pakde Karwo, agar paham radikalisme tidak semakin meluas, sehingga diperlukan peran aktif dari pemerintah, dalam hal ini Kemenkominfo untuk menfilter lebih ketat lagi konten-konten online yang bermuatan radikalisme. Pasalnya, ujaran-ujaran dan publikasi yang sesat lebih banyak dilakukan lewat dunia maya, khususnya media sosial. *

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry