SURABAYA | duta.co – Program Jatim bebas pasung 2018 yang dicanangkan oleh Gubernur Jatim Soekarwo dengan target 1000 pasien telah berjalan dengan baik dan memenuhi target. Ironisnya, di tengah perjalanan justru jumlah pasien membludak dua kali lipat lebih sehingga kesan yang muncul program itu dinilai tak berhasil.
“Tadinya hanya seribu pasung, tapi meledak menjadi dua ribu lebih karena pihak keluarga yang dulunya enggan melapor karena dianggap aib keluarga sekarang berani melapor sehingga jumlah pasien pasung yang butuh penanganan sampai saat ini masih banyak,” ujar Soekarwo saat dikonfirmasi Selasa (25/9/2018).
Kendati jumlah pasien pasung di Jatim masih tinggi, orang nomor satu di Pemprov Jatim itu memastikan program bebas pasung masih terus berjalan. Bahkan penanganan program bebas pasung tidak hanya ditangani oleh Dinas Kesehatan, tetapi juga ditangani oleh Dinas Sosial menjadi satu.
“Saya dulu yang mengangkuti pasien pasung dari Ponorogo dan memberi pengertian kepada keluarganya sehingga tidak keberatan dibawa ke RS Jiwa Menur. Setelah kelihatan hasilnya, justru membludak menjadi 1200, 1500 hingga 2250 sehingga anggaran bebas pasung juga kita tambah,” beber Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo.
Ia menjelaskan bahwa di kalangan masyarakat masih banyak yang beranggapan penyandang pasung itu adalah aib bagi keluarga sehingga mereka berusaha menutupi. “Ini seperti KDRT, yang diketemukan sedikit karena tak mau melapor karena ini menyangkut masalah internal keluarga atau aib,” dalih Gubernur Jatim dua periode ini.
Terpisah, anggota DPRD Jatim dari F-PDI Perjuangan, Mahud mengatakan bahwa masyarakat di Bangkalan yang dipasung jumlahnya masih banyak karena pendataan yang dilakukan kurang valid. Bahkan penderita sakit jiwa yang dipasung di Bangkalan tersebar di tiap kecamatan di Bangkalan.
“Pendataan yang kurang fik. Seperti kapan hari ditemukan di Bangkalan. Katanya cuma 39 orang, ternyata lebih dari 50 orang. Itu di per kecamatan. Ada di Kecamatan Galis yang dipasung. Kecamatan Kwanyar juga ada. Tiap kecamatan pasti ada,” jelas Mahud.
Dulu Dianggap Aib Keluarga
Ia menilai korban pasung di Bangkalan tidak tertangani dengan baik. Padahal Pemprov Jatim menargetkan tahun 2018 sudah bebas pasung karena sudah dialokasikan dananya melalui APBD Jatim.
“Sudah ada gratis dan dibiayai pemprov, cuma pendataannya minta kabupaten. Mudahan-mudahan Bupati Bangkalan yang baru segera mendata. Kalau data sudah fik enak bisa dicover oleh pemprov sebab kalau biaya pengobatan ditanggung keluarga kasihan,” tegas Mahud.
Diakui Mahud, stigma di masyarakat cenderung menganggap aib jika ada keluarganya menderita gangguan kejiwaan sehingga dilakukan pemasungan atau dikucilkan, sehingga upaya penanganan pasien pasung juga banyak menemui kendala di lapangan. (ud)
