LAMONGAN | duta.co – Sebanyak 400 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Lamongan menempati jabatan fungsional. Mereka dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, di Aula Gadjah Mada Pemkab Lamongan Lt.7, Selasa (10/9/2024).
Dari 400 PNS tersebut tersebar di 5 OPD Kabupaten Lamongan. Rinciannya, 4 di Inspektorat, 301 di Dinas Pendidikan, 59 di Dinas Kesehatan, 24 di RSUD dr.Soegiri, dan 12 di RSUD Ngimbang.
Pak Yes demikian sapaan bupati Lamongan menuturkan, sebagai aparatur sipil negara diwajibkan memberikan pelayanan publik yang maksimal. “Pertama saya ucapkan selamat atas jabatan fungsional saat ini. Saya yakin dalam menjalankan pekerjaan, anda semua pasti bersinggungan langsung dengan pemberian layanan publik. Memberikan pelayanan publik yang maksimal, merupakan salah satu wujud PNS dalam berkinerja yang selalu positif dan baik,” tuturnya.
Kinerja yang baik, katanya, dapat direalisasikan dengan ditunjang kapasitas diri. Mengingat dinamika permintaan masyarakat akan terus bertambah.
Pak Yes juga minta, agar seluruh PNS yang baru saja dilantik terus menambah kapasitas diri. Karena dengan ilmu pengetahuan yang luas dipastikan mampu mendedikasikan kinerja yang memuaskan.
“Anugerah jabatan fungsional harus memacu anda agar mengupgrade diri. Menambah kapasitas diri itu bisa kita dapatkan dari ilmu pengetahuan, mengikuti pendidikan diklat, meneruskan pendidikan akademik dan non akademik dan mengikuti kegiatan-kegiatan lain,” tuturnya.
Pak Yes juga mengajak para ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan, terus mempertahankan capaian, terutama dalam hal pengelolaan manajemen pemerintahan. Salah satu capain yang baru saja diraih adalah penghargaan Pandu Negeri tahun 2024 oleh Indonesian Institute for Public Governance (IIPG).
Penghargaan dengan kategori platinum (pemerintah daerah dengan kinerja dan governansi istimewa) ini, ungkapnya, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah memenuhi kualifikasi ragam penilaian yang sudah ditentukan. “Diantaranya ialah aspek pertumbuhan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, serta hasil transformatif dan inovatif. Selain itu, tata kelola keuangan, pemerintahan, dan antikorupsi juga menjadi bagian dari evaluasi,” katanya.
Praktik pengelolaan tata pemerintahan yang baik, lanjutnya, juga ditunjukkan dari aspek kinerja Indeks Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2021 ada pada angka 68,35, tahun 2022 meningkat menjadi 70,02, dan tahun 2023 meningkat lagi menjadi 75,89.
Bukan hanya itu, Kota Soto Lamongan juga menunjukkan kinerja yang baik dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai 89, Indeks Birokrasi 75,89, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3,96 (berkategori sangat baik), Indeks SPI 80,41 (terjaga), Indeks Sistem Merit 295, hasil evaluasi kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman dengan hasil A atau kategori hijau dan lainnya.
“Penghargaan sangat penting untuk mengukur kinerja kita, yangamana setelahnya kita dapat memperbaiki atau mempertahankan kinerja kita,” pungkasnya. (dam)
