SURABAYA | duta.co – Wakil Presiden H M Jusuf Kalla panen pujian. Ini menyusul pertemuannya dengan para pimpinan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam di Istana Wakil Presiden, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019) malam.
Pak JK, demikian akrab dipanggil, dinilai mampu menunjukkan sosok kenegarawanan yang tinggi. Meski ada sejumlah pimpinan Ormas yang diduga ingin mendesak agar dia segera menguatkan kemenangan 01 (Jokowi-Kiai Ma’ruf Amin), ternyata, tidak, bagi Pak JK.
“Di luar dugaan. Pak JK ternyata tidak menutup mata melihat kecurangan yang terstruktur, masif dan sistemik. Saran Pak JK agar (Pilpres 2019) diselesaikan lewat jalur hukum, bukti bahwa kecurangan masif dan tak boleh ditolerir,” tegas H M Saiful Amin, tokoh GP Ansor, Mojokerto kepada duta.co, Selasa (23/4/2019).
Menurut Gus Amin, panggilan akrabnya, kalau hitungan real count KPU ternyata Prabowo-Sandi yang unggul, barangkali tidak perlu gugatan hukum. Karena hampir seluruh kecurangan berada di pihak sebelah.
“Kalau Prabowo-Sandi dikalahkan, maka, tim 02 siap membeber seluruh kecurangan yang ada. Ini Pilpres paling rusak sepanjang sejarah. Kalau kita gagal membenahi, maka, lima tahun ke depan negeri ini akan hancur oleh begundal-begundal politik. Saran Pak JK, benar!” tambahnya.
Seperti diberitakan, pertemuan JK dengan pimpinan Ormas Islam itu dilakukan dalam rangka silaturahmi usai Pemilu 2019. Diakui JK, bahwa, masalah memang ada. Karena itu, sarannya: “Pertama, jangka pendek membicarakan bagaimana penyelesaian pemilu ini harus diselesaikan dengan baik dengan jujur dan juga agar masyarakat tenang dan kembali,” katanya usai pertemuan.
Kedua, “Semua masalah harus kembali ke hukum. Jadi apa pun masalahnya tentu dapat diselesaikan oleh Bawaslu ataupun MK. Ormas yang ada tidak mempunyai suatu kewenangan yang banyak. Yang punya kewenangan untuk meredam itu KPU, pemerintah, masing-masing calon. Tapi pimpinan ormas, tokoh-tokoh Islam itu ke bawah untuk menenangkan anggota masing-masing,” imbuhnya.
Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj, Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam (SI) Indonesia Hamdan Zoelva, Ketua Umum DPP Hidayatullah Ustaz Nashirul Haq, dan Ketua Umum PB Al Washliyah KH Yusnar Yusuf.
Selanjutnya ada pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah, Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar, dan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Abbas. Ada juga President of Asian Conference on Religions for Peace (ACRP), Din Syamsuddin, Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid, Sekjen PBNU Helmy Faishal, Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Muti, Ketua Harian Dewan Masjid Indonesia (DMI) Syafruddin, dan Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.
Menurut Gus Amin, saran JK ini, tepat. Cuma, masalahnya apakah hakim-hakim MK termasuk DKPP, Bawaslu, siap melawan intervensi? Siap melawan kekuasaan?
“Karena faktanya hampir seluruh lembaga negara mereka kuasai. Karenanya, muncul pemikiran bagaimana kalau rakyat yang menyelesaikan, ini supaya tidak membebani hakim. Jalan keluarnya: People power, rakyat berdaulat. Bukankah people power juga dijamin konstitusi?” tanyanya. (mky)
