SITUBONDO | duta.co – Kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Situbondo naik lebih dari 100 persen membuat rakyat Situbondo menyerit dan dinilai memberatkan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu.
Keterangan yang disampaikan Dafit, salah satu warga Asembagus, mengatakan, bahwa kenaikan PBB benar-benar dirasakan dampaknya. “Sebelum ada kenaikan PBB saya hanya membayar PBB sebesar Rp 27.000, namun saat ini saya harus membayar PBB Rp700.000 per tahunnya. Hal ini, tentunya sangat memberatkan saya,” terang Dafit, Senin (12/08/2024).
Kenaikan PPB ini, sambung Dafit, lima kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. “Saya ingin mengeluh tapi kepada siapa? Dan akhirnya saya ngeluh di status facebook. Ternyata, keluhan saya banyak yang komentar dan merasakan hal yang sama dengan saya,” tuturnya.
Hal senada juga dirasakan oleh Hamid, salah satu pemilik toko kelontong di Mangaran, dirinya kaget ketika Pak Kampong datang ke rumahnya untuk menagih PBB. “Sebelumnya saya bayar 30 ribu. Tahun ini saya harus bayar PPB Rp700,” kata Hamid.
Hamid tidak mengetahui alasan kenaikan tarif PBB tersebut. “Saya tanya ke Pak Kampong, apa dasarnya kenaikan PBB tersebut, tapi Pak Kampong juga tidak bisa menjelaskan,” tutur Hamid.
Keluhan melonjaknya tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tidak terkira tersebut juga disampaikan melalui media sosial oleh masyarakat Kabupaten Situbondo dan kenaikan tarif PPB tersebut memicu keresahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat kurang mampu.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupupaten Situbondo, Haryadi Tejo Laksono, ketika dihubungi media ini melalui WhatsApp-nya tidak direspon.
Sekedar informasi, Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo menaikan Pajak Bumi dan Bangunan mengacu pada Dasar pengenaan PBB P2 adalah NJOP yang diatur dalam Perda 7 Tahun 2023 dan Perbup No. 1 tahun 2024 dan besarannya diatur oleh Surat Keputusan Bupati. (her)
