KEDIRI|duta.co, Permasalahan terkait Pilkades Serentak yang sedianya digelar Bulan November nanti diikuti 250 desa, kini keputusan akhir berada di tangan Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno. Disampaikan Sekretaris Paguyuban Kepala Desa (PKD), Abdul Hamid, bahwa pihaknya menunggu goodwill pemerintah daerah untuk komitmen memberikan keputusan pada Rabu besok.
Bertempat di Balai Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem, Senin (29/07), ratusan kepala desa kembali berkumpul untuk menggelar jumpa pers bersama jurnalis. Sedianya, mereka akan menggelar aksi di Kantor Bupati Kediri, namun atas segala pertimbangan akhirnya dibatalkan.
“Bahwasanya di Kabupaten Kediri akan melaksanakan Pilkades Serentak diikuti 250 desa. Kami telah berkirim surat kepada Bupati Kediri tembusan Gubernur Jawa Timur. Juga telah beberapakali berkonsultasi dengan satuan kerja terkait. Saat diberi kesempatan untuk mencari legal opinion (pendapat hukum) telah kami peroleh,” ungkap Abdul Hamid.
PKD Telah Mengantongi Legal Opinion Pilkades Serentak
Baik kepada Biro Hukum, Pengadilan Tinggi Tata Usaha hingga ke LBH Universitas Brawijaya (UB) Malang dan semuanya menyatakan tidak ada permasalahan. “Apalagi kegiatan ini telah masuk agenda dan anggarannya telah dipersiapkan di APBD Kabupaten Kediri serta APBDes,” terangnya.
Surat dikirim Kepala Desa Gayam Kecamatan Gurah, Susila juga telah mendapatkan balasan resmi dari PTUN pada surat tertanggal 25 Juli 2019. “Kami telah memiliki pendapat hukum, sesuai hasil pertemuan kepada desa dengan pemerintah daerah di sejumlah tempat. Mulai dari Balai Desa Adan-Adan, di Pendopo kemudian di SLG dan kembali ke Pendopo pada Jumat kemarin,” ucap Yahudi, Kades Gurah.
PKD Berikan Apresiasi Kepada Pemerintah Kabupaten Kediri
Ditambahkan Abdul Hamid menjabat Kades Kwadungan Kecamatan Ngasem, pihaknya akan memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah bila kemudian memutuskan Pilkades Serentak diikuti seluruh kepala desa yang telah habis masa jabatannya pada tahun ini. “Kami akan berikan apresiasi, namun bila kemudian ditolak dan tetap digelar hanya 35 desa, kami akan berembug dengan kades lainnya,” jelasnya. (nng)
