“CBA meminta KPK membuka penyelidiki atas 16 proyek untuk membangun PDN di kementerian Komunikasi dan Informatika. Langkah pertama membuka penyelidiki ini, tentu, memanggil menteri Munie ke Kantor KPK.”
Oleh Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi
PDN (Pusat Data Nasional) Down atau dibobol hecker. Ironis! Kementerian Komunikasi dan Informatika hanya pasrah dan tidak berani melawan para hacker yang sudah mengunci dan menguasai data nasional tersebut.
Padahal PDN dibangun dengan duit yang tidak sedikit, sangat besar sekali. PDN mulai dibangun pada tahun 2019 dengan dengan belanja proyek Jasa Konsultansi Penyusunan Roadmap Penyelenggaraan Pusat Data Nasional 2019-2024 dengan biaya Rp 506.890.000.
Kemudian, dari tahun 2019 – 2024 Kementerian Komunikasi Dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika sudah melakukan lelang 16 proyek untuk membangun PDN. Dari 16 proyek ini, alokasi anggaran yang akan digelontorkan mencapai Rp 1,1 Triliun. Dan realisasi anggaran PDN dari 2019 – 2024 hanya mencapai sebesar Rp 972 miliar.
Mengapa realisasi anggaran tidak bisa mencapai Rp.1.1 Triliun? Apa karena pada tahun 2021 ada satu proyek yang gagal lelang. Proyek tersebut adalah Jasa Konsultansi Manajemen Proyek Penyelenggaraan Pusat Data Nasional dengan alokasi sebesar Rp 125.990.652.000,-.
Dari narasi di atas, kami dari CBA (Center For Budget Analisis) meminta kepada Menteri Komunikasi Dan Informatika Budi Arie Setiadi alias Munie untuk segera ikhlas mundur sebagai menteri. Tetapi sampai sekarang kelihatan Menteri Munie tenang-tenang saja, tanpa ada rasa bersalah sama sekali.
Padahal, kalau Menteri Munie masih punya ‘malu’ mesti sudah ikhlas untuk mundur dari jabatan menteri sejak adanya pengumuman PDN Down oleh Pemerintah. Tetapi Menteri Komunikasi Dan Informatika tidak ada malu, dan masih ingin menikmati fasilitas negara yang disediakan oleh sekretariat Jenderal Kominfo seperti sewa kendaraan dinas menteri dan wakil menteri yang menghabiskan anggaran sebesar Rp.756.704.000
Selain itu, CBA juga meminta kepada KPK untuk membuka penyelidiki atas 16 proyek untuk membangun PDN di kementerian Komunikasi Dan Informatika. Dan langkah pertama untuk membuka penyelidiki ini, tentu, memanggil menteri Munie ke Kantor KPK. Bukankah begitu? (*)
