JOMBANG | duta.co – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Jombang menuding Pendapatan Asli Daerah (PAD) rapuh. Alasannya, hampir seluruh penerimaan masih bergantung pada pajak dan retribusi, sementara sumber lain jalan di tempat.
Kartiyono, anggota DPRD Jombang dari Fraksi PKB, menegaskan situasi ini berbahaya bagi ketahanan fiskal daerah. “Kalau PAD hanya dari pajak dan retribusi, Jombang akan rentan. Dana transfer pusat juga tidak bisa diandalkan,” tegasnya, Selasa (30/9).
Ia menyorot lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang seharusnya menjadi motor ekonomi, namun nyatanya hanya Bank Jombang yang menyumbang PAD. Sementara Perkebunan Panglungan maupun PT Aneka Usaha Seger justru mandek dan tak kunjung memberi kontribusi nyata.
“Kalau memang tidak bisa, lebih baik dibekukan saja. Buka BUMD baru yang lebih prospektif sebagai sumber PAD,” desaknya.
Kritik PKB ini menyingkap borok lama: BUMD Jombang kerap dikelola sekadar formalitas. Ada yang berdiri di atas kertas, ada pula yang terus merugi tapi tetap disuntik penyertaan modal. Alih-alih menopang kas daerah, sebagian justru jadi lubang anggaran.
Padahal, kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik terus meningkat. Jika PAD stagnan, beban fiskal ujung-ujungnya kembali dilempar ke rakyat lewat kenaikan pajak dan retribusi. “Pemkab harus berani berinovasi dengan memanfaatkan potensi dimiliki daerah dikelolah dengan baik melalui UMKM. Jangan biarkan PAD stagnan, karena yang dikorbankan nanti adalah rakyat sendiri,” pungkas Kartiyono.(din)
