PASURUAN | duta.co – Sejumlah pengurus Organisasi Masyarakat (Ormas) dari DPP Gaib (Gema Anak Indonesia Bersatu Perjuangan), mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan, di Raci, Bangil, Selasa (18/9/2018) siang. Mereka datang tanpa unjuk rasa atau pun gelar spanduk, namun audiensi tertib.
Kehadiran mereka kali ini menuntut adanya transparansi pengguliran Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD), Kabupaten Pasuruan, yang dinilai oleh DPP Gaib, tidak transparan sehingga diduga adanya muncul korupsi secara berjamaah yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu demi kepentingan pribadi atau golongan.
Kedatangan DPP Gaib ini diterima langsung Kepala DPMD Kabupaten Pasuruan, Tri Agus bersama stafnya. Kordinator Ormas DPP Gaib, Yusuf mengatakan bahwa pihaknya inginkan adanya transparansi adanya pengguliran hingga proses DD dan ADD di Kabupaten Pasuruan. “Kami ingin adanya keterbukaan ADD dan DD, sehingga sesuai aturan,” ujar Yusuf, saat audiensi.
Tri Agus dalam audiensi, menyampaikan bahwa pihaknya tidak mengurus proses pencairan DD dan ADD, namun DPMD hanya memproses regulasi aturan dari pemerintah pusat, verifikasi persyaratan pencairan dan pembinaan penerapan regulasi itu.
“Jadi kami tak mengurusi pencairan. Sedangkan pencairan DD dan ADD diterima langsung masing-masing desa melalui rekening,” beber dia.
Tri Agus menjelaskan, untuk Kabupaten Pasuruan yang menerima ADD dan DD tahun anggaran 2018 ini mencapai 341 desa. Untuk DD total anggaran di Kabupaten Pasuruan mencapai Rp. 301 266.507.00. Sedangkan untuk ADD Rp 146.711.871.134,-. “Untuk pencairan tiap desa bervariasi dan tidak sama satu desa dengan lainnya,” terang Tri Agus.
Agus menambahkan, untuk proses penggunaan ADD dan DD sepenuhnya ditangani pihak desa yang dapat anggaran. Sementara untuk masalah pembinaan dan verifikasi administrasi sepenuhnya dilakukan DPMD dan pihak kecamatan. “Untuk tingkat pengawasan langsung ditangani pihak Kejaksaan dan Kepolisian setempat,” imbuhnya. (dul)
