“Biarlah aksi jalanan itu berlalu. Demo bisa usai dalam sehari, tapi kepercayaan rakyat pada kerja nyata tumbuh setiap hari.”
Oleh Yusuf Hidayat*
DI TENGAH derasnya arus informasi, provokasi sering lebih cepat viral ketimbang klarifikasi. Itulah yang kini coba dimainkan Sholeh dkk dengan menggalang aksi jalanan. Mereka mengangkat isu pajak kendaraan, dana hibah, dan pungutan sekolah—isu-isu sensitif yang seolah bisa langsung menggugah ‘kemarahan’ publik. Namun, faktanya – yakin — masyarakat Jawa Timur jauh lebih dewasa.
Baru saja hasil riset ARCI (Agustus 2025) dirilis. Ia mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Khofifah-Emil berada di angka 80,5%. Ini bukan sekadar statistik, melainkan cermin legitimasi sosial yang kokoh. Artinya, ruang kepemimpinan di Jawa Timur terlalu kuat untuk diguncang oleh orasi emosional segelintir orang.
Demokrasi Bukan Blanko Provokasi
Setiap warga negara (memang) berhak menyampaikan pendapat. Konstitusi menjaminnya. Tetapi demokrasi bukanlah tiket gratis untuk melakukan provokasi. Hak warga yang satu ini, selalu beriringan dengan kewajiban: menjaga ketertiban, menghormati hukum, dan memastikan kepentingan publik tidak terganggu.
Pakar hukum tata negara, Dr Sutopo Yuwono (Unair), mengingatkan: “Demonstrasi adalah mekanisme konstitusional, tetapi tidak bisa (seenaknya) dijadikan sarana menggulingkan pemerintahan yang sah. Dengan legitimasi publik yang tinggi, orasi jalanan justru lebih dekat pada makar ketimbang aspirasi.” Nah!
Kompor yang Harus Dipadamkan
Di tengah suasana masyarakat yang sedang belajar tenang, tiba-tiba muncul suara keras yang memanaskan hati banyak orang. Aksi Sholeh dan kelompoknya itu ibarat kompor di dapur. Awalnya kecil, hanya bara, tetapi bila dibiarkan bisa menyambar minyak, kayu, dan akhirnya membakar seisi rumah.
Kompor, sebenarnya punya fungsi baik—memasak, memberi energi, menghangatkan. Namun bila dinyalakan tanpa kendali, bisa berubah menjadi sumber petaka. Begitu pula aksi-aksi provokatif Sholeh. Bukannya memberi nutrisi bagi demokrasi, justru memicu api kebencian yang bisa membakar harmoni sosial. Bahaya!
Di warung kopi, banyak warga kecil mengeluh: “Kenapa harus selalu ribut? Kami butuh suasana tenang agar bisa mencari nafkah.” Ada ibu-ibu yang berkata: “Kami takut kalau suasana panas ini berlanjut, anak-anak jadi ikut terseret dalam kebencian.” Suara masyarakat sederhana ini menunjukkan, bahwa api provokasi Sholeh tak boleh dibiarkan terus menyala.
Maka jalan terbaik adalah memadamkannya segera—bukan dengan bensin amarah, tapi dengan air kesejukan, kebijaksanaan dan ketegasan hukum. Seperti pemadam kebakaran yang tak menunggu api membesar, masyarakat bersama tokoh agama, aparat, dan pemerintah harus bertindak cepat dan tegas agar percikan kecil tidak menjelma kobaran besar. Apalagi kalau mereka mengaku paham hukum.
Sejarah mengajarkan, api kecil yang dibiarkan bisa meludeskan peradaban. Maka Sholeh dan aksinya harus diposisikan sebagaimana layaknya kompor yang membahayakan: harus dipadamkan, dijaga agar tidak menyala lagi, ganti dengan energi positif yang menenangkan masyarakat.
Karena bangsa ini tak butuh kobaran api kebencian, tapi kehangatan persaudaraan.
Isu Lama Kemasan Baru
Mari kita lihat tuntutan mereka satu per satu. Pertama, soal pajak kendaraan. Faktanya, sejak 2019 Pemprov Jatim rutin memberikan pemutihan dan diskon hingga 35%. Data Bapenda mencatat kepatuhan pajak meningkat 28% tanpa membebani rakyat. Isu ini selesai bahkan sebelum diteriakkan di jalan.
Kedua, dana hibah. Tuduhan korupsi triliunan rupiah mudah mengguncang emosi publik. Namun, Pemprov Jatim justru konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 11 kali berturut-turut dari BPK. Jika ada indikasi korupsi, salurannya jelas: KPK, Kejaksaan, atau APH—bukan orasi jalanan. Di samping itu, yang diburu KPK adalah penyimpangan, bukan kebijakan yang menjadi harapan rakyat.
Ketiga, pungli sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Jatim telah menegaskan bahwa semua pembiayaan dibahas transparan bersama komite sekolah, sementara sumbangan sifatnya sukarela. Bahkan, Satgas Anti-Pungli dibentuk untuk mengawasi laporan masyarakat. Tuduhan Sholeh tidak lebih dari narasi tanpa data.
Ini Aspirasi Rakyat atau Ambisi Pribadi
Yang lebih menarik justru motif di balik gerakan ini. Publik tahu, sebagian besar pentolan aksi adalah mantan caleg gagal dari 2 Parpol. Mereka yang tak berhasil meraih legitimasi lewat kotak suara, kini mencoba mencari panggung lewat jalanan. Lebih ironis, dia pernah menjadi jubir politik bagi gubernur provinsi tetangga. Ini fakta yang memalukan.
Fenomena ini dikenal sebagai politik jalanan kompensatoris: mencari legitimasi instan setelah gagal di jalur demokrasi. Sayangnya, rakyat diperlakukan hanya sebagai latar panggung, bukan subjek perjuangan.
Rakyat Butuh Solusi, Bukan Sensasi
Gerakan Sholeh dkk pada akhirnya lebih menyerupai teater politik ketimbang perjuangan rakyat. Tuntutan mereka runtuh oleh fakta, sementara kepuasan publik yang tinggi menjadi benteng kokoh bagi kepemimpinan Khofifah-Emil.
Pemerintah Jawa Timur tidak perlu melawan dengan amarah. Demokrasi memberi ruang untuk aspirasi, tapi juga pagar agar tak disalahgunakan. Dan rakyat Jatim telah menunjukkan kedewasaan: mereka percaya pada pemimpin yang bekerja, bukan pada provokator yang berteriak.
Sejarah berulang kali mencatat, isu yang dibangun di atas kebencian akan mati dengan sendirinya, sementara kepemimpinan yang dibangun di atas kerja nyata akan tumbuh semakin kuat. Orasi bisa lenyap bersama kerumunan, tetapi kepercayaan rakyat bertahan jauh lebih lama.
Maka, biarlah aksi jalanan itu berlalu. Demo bisa usai dalam sehari, tapi kepercayaan rakyat pada kerja nyata Khofifah-Emil tumbuh setiap hari. Dan di titik inilah, langkah Sholeh berhenti—bukan karena ditekan, melainkan ditinggal oleh pemahaman rakyat sendiri. (*)
