KEDIRI | duta.co -Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menegaskan bahwa semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki persepsi yang sama tentang kemiskinan.
Hal itu disampaikan dalam rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Ruang Command Center Balai Kota Kediri, Kamis (9/8).
Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Wali Kota Kediri Lilik Muhibbah, Sekretaris Daerah Budwi Sunu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Mandung Sulaksono, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Enny Endarjati dan anggota TKPK Kota Kediri.
Diterangkan Mas Abu, sapaan akrabnya, bahwa pemerintah kota telah mengalokasikan dana cukup banyak untuk masyarakat. Anggaran tersebut diantaranya melalui kegiatan Prodamas, Bansos, Jamkesda, seragam gratis, dan subsidi angkutan.
“Program kita sudah bagus, selanjutnya saya minta semua kepala OPD memastikan bahwa program-program tersebut tepat sasaran”, ujarnya.
Terkait sistem informasi yang sedang disiapkan TKPK, orang nomor satu di Kota Kediriini, meminta sistem tersebut harus didukung data yang akurat dan bisa mengintegrasikan program pengentasan kemiskinan dari semua OPD.
Dalam penutupnya, Wali Kota Kediri memberikan apresiasi luar biasa kepada tim ini, dengan memberikan memotivasi seluruh peserta dengan menyampaikan bahwa menurunkan inflasi lebih sulit daripada menurunkan kemiskinan.
“Kota Kediri telah berhasil menjadi TPID terbaik se Jawa-Bali, jadi seharusnya menurunkan kemiskinan di Kota Kediri lebih mudah,”ujar Mas Abu.
Sementara itu Plt. Kepala Barenlitbang Kota Kediri, Edi Darmasto, selaku Sekretaris TKPK Kota Kediri menyampaikan bahwa persentase penduduk miskin Kota Kediri tahun 2017 sebesar 8,49 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,09 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar 8,40 persen.
Namun angka ini masih dibawah Provinsi Jawa Timur sebesar 11,2% dan nasional sebesar 10,12% dan menempati urutan ke – 11 dari yang terendah di Jawa Timur. Selanjutnya, Ellyn T. Brahmana, Kepala BPS Kota Kediri peningkatan ini disebabkan di awal Tahun 2017, dimana pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pencabutan subsidi listrik pada masyarakat konsumen berdaya 900 VA.
“Bahwa 40% warga Kota Kediri adalah pengguna listrik berdaya 900 VA sehingga berdampak terhadap peningkatan persentase penduduk miskin di Kota Kediri,” (nng)
