BANYUWANGI | duta.co – Kabar baik! Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengumumkan susunan kabinetnya begitu dilantik 20 Oktober 2024 mendatang. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad membenarkan hal ini. “Ya! Rencananya begitu,” ujar Dasco saat dimintai konfirmasi kompas.com, Senin (16/9/2024).
Kabar dari masyarakat bahwa, akar rumput (grassroot) berharap kabinet Prabowo benar-benar mampu mengatasi keadaan. Harapan rakyat, Prabowo benar-benar membentuk zaken kabinet. Artinya kabinet yang mengarusutamakan profesionalime, baik mereka dari kalangan partai politik maupun non-partai. Dengan demikian, kalangan profesional mendominasi kabinet Prabowo.
“Keberadaan orang-orang profesional itu juga lebih banyak kelihatannya, dari pada yang kemudian dari partai politik,” ujar Dasco kepada wartawan di Gedung DPR RI.
Pengasuh Pondok Pesantren Mansyaul Huda, KH Suyuthi Thoha, merasa optimis, bahwa, zaken kabinet Prabowo, insya-Allah menjadi solusi mengatasi berbagai masalah bangsa.
“Mendengar isi kampanye Prabowo-Gibran, program kerja pemerintah, hati ini terasa plong. Termasuk pemberdayaan kalangan pesanten, serta upaya menyiapkan kader bangsa yang tangguh,” demikian disampaikan KH Suyuthi, kepada duta.co usai Pelantikan MPC (Majelis Pengurus Cabang) MP3I (Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia) Kabupaten Banyuwangi dan Halaqah Kebangsaan, di pesantrennya (PP Mansyaul Huda), Banyuwangi, Minggu (15/9/24).
Menurut Kiai Suyuthi, dirinya dan bangsa ini harus berterima kasih kepada Prabowo yang begitu besar semangatnya untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. “Saya sangat kagum dengan semangatnya untuk menata Indonesia lebih baik. Karena itu, tidak ada kecuali membantu pemerintah dalam menciptakan NKRI yang tangguh, rakyat sejahtera. Seluruh kekayaan negara terkelola demi kemakmuran rakyat,” tegas Kiai Suyuthi.
Pengasuh pesantren yang terkenal sangat hati-hati dalam urusan dunia ini, memberikan konsep ‘politik tingkat tinggi’ yang harus diterapkan di negeri ini. Hal ini untuk memperkuat amanah para masyayikh Nahdlatul Ulama (NU) dalam keputusan kembali ke Khitthah NU 1926 pada Muktamar 27 tahun 1984 di Pondok Pesantren Salafiyyah Syafi’iyyah Asembagus, Situbondo, Jawa Timur.
Apa politik tingkat tinggi itu? “Politik yang berpegang pada Kebangsaan, Kerakyatan dan Etika. Artinya, Politik Kebangsaan itu harus konsisten dan proaktif mempertahankan NKRI (Negara Kesantuan Republik Indonesia). Ini wujud final negara bagi bangsa Indonesia,” tegasnya.
Kedua, lanjut Kiai Suyuthi, politik tingkat tinggi itu harus berpihak pada kerakyatan, meminjam intelektual, civil society. “Kita (NU) harus selalu menanamkan makna dan aktif memberikan penyadaran tentang hak-hak serta kewajiban rakyat. Melindungi dan membela rakyat dari perlakuan sewenang-wenang pihak mana pun,” terangnya.
Ketiga, tambah Kiai Suyuthi, politik tingkat tinggi itu tidak boleh lepas etika politik. “Sebagai warga nahdliyin kita berharap NU (sebagai gerbong Ormas terbesar) harus menanamkan kepada kadernya serta masyarakat umum agar tercipta politik yang santun, bermoral, tidak menghalakan segala cara,” urainya.
Nah, pungkas Kiai Suyuthi, dengan politik tingkat tinggi itu, warga nahdliyin (NU) mampu menjalin persaudaraan baik di lingkungan nahdliyin mau pun seluruh Warga Negara Indonesia. “Dengan demikian, seirama dengan program pemerintah demi terciptanya negeri yang baldatun thoyyibatun warobbun ghorfur. Saya sangat yakin, pemerintahan ke depan akan lebih tangguh dalam pengamanan kepentingan rakyat,” tegasnya. (mky)
