SEMARANG | duta.co – Kementerian Agama (Kemenag) terus mengoptimalkan penataan aset Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). Langkah awal dilakukan dengan mendata dan menginventarisasi aset-aset BKM (piloting) di tiga provinsi, yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kemenag, Adib mengatakan, tiga provinsi tersebut merupakan wilayah yang pertama kali dipilih dalam pendataan dan inventarisasi aset BKM. “Diawali dari tiga provinsi terbesar ini, kita mulai mendata aset-aset BKM untuk pengelolaan dan pengoptimalan yang lebih baik ke depan,” ujarnya saat membuka kegiatan Penataan Aset BKM Jawa Tengah di Semarang, Rabu (29/5/2024).
Terpisah, Kasubdit Kemasjidan, Akmal Salim Ruhana melaporkan, sebelumnya, penataan aset BKM telah dilakukan di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. “Pendataan aset dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, dengan peran aktif pengurus BKM kabupaten/kota dan masyarakat,” ucapnya.
Akmal mengatakan, saat ini, di Jawa Tengah, telah terinventarisasi 370 titik lokasi, dengan Kabupaten Demak sebagai yang terbanyak, yaitu 174 titik lokasi yang terdata. Menurutnya, BKM Kabupaten Demak bisa dijadikan contoh bagi pengurus BKM lainnya dalam mendata dan mengelola aset BKM.
“Pendataan dan pengelolaan aset BKM Kabupaten Demak ini layak dijadikan contoh bagi pengurus di kabupaten/kota lainnya,” ungkapnya.
Perlahan namun pasti, revitalisasi BKM yang di-launching Menag Yaqut Cholil Qoumas pada awal 2023 itu akan berdampak pada pembinaan kemasjidan. Saat ini, telah terbentuk 23.125 lembaga BKM se-Indonesia. Sejumlah program kolaboratif telah dilakukan, antara lain bersama Majelis Hukama, Pesantren Arrahmat, dan UNICEF.
Akmal menjelaskan, Ketua Umum BKM Pusat, Kamaruddin Amin, yang juga baru saja terpilih sebagai Ketua BWI Pusat, kini tengah mendorong peran BKM sebagai nazir wakaf uang. “Sesuai namanya, BKM akan semakin menyejahterakan masjid-masjid di seantero negeri,” pungkas Akmal.
Acara Penataan Aset BKM Jawa Tengah yang digelar di Semarang itu menghadirkan pengurus BKM di 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah. (Wcp/Mr)
