Sekdaprov Jatim Heru Tjahyono (kemeja biru) bersama Kadis PMD, M Yasin makan telur secara serentak bersama para pendamping desa

SURABAYA | duta.co – Masalah stunting dan kemiskinan menjadi proritas pemerintah yang harus diselesaikan. Karena dana desa diminta untuk lebih optimal di bidang ini bukan hanya perbaikan infrastruktur.

“Jadi, gapnya masih cukup tinggi. Ini harus segera ditangani. Tidak mungkin kemiskinan desa menyalip kota. Paling tidak jaraknya jangan terlalu lebar,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Jatim Jatim, M Yasin, usai Rakor optimalisasi dana desa untuk percepatan penanggulangan kemiskinan pedesaan di Hotel Utami, Sidoarjo, Senin (25/11/2019).

Saat ini, kemiskinan perdesaan di Jatim sebanyak 14,43 persen. Sementara di kota 6,8 persen.

Terkait stunting, Dd Jatim stuntingnya masih rata-rata 32 persen. Salah satunya terdapat ada di masyarakat desa.

Selain stunting dan kemiskinan perdesaan, Gubernur menginginkan ada pengentasan desa tertinggal di Jatim.  Saat ini ada 363 desa tertinggal dan 2 desa sangat tertinggal di Jatim. “Gubernur minta segera dientaskan. Karena itu, hari ini seluruh pendamping dikumpulkan semua,” tuturnya.

Atas prioritas ini, Dinas PMD mengumpulkan 1000 dari 3.760 pendamping desa di Jatim untuk diberikan pembekalan. Selain itu, para pendamping desa dikumpulkan karena pada bulan Desember-Januari, pemerintah desa menyusun APBD desa. Maka APBD desa harus dikawal betul oleh pendamping.

“Agar mereka mendukung penyelesaian tiga permasalahan tadi. APBD desa harus bisa membantu mengurangi kemiskinan pedesaan, stunting, perbaikan gizi keluarga dan pengentasan daerah tertinggal,” jelasnya.

Pihaknya mengakui memang APBD Desa itu menjadi kewenangan kepala desa, tapi, ada kewajiban yang harus diselesaikan. Sehingga antara kewajiban dengan kewenangan harus sinkron.

“Jangan karena kewenangan tapi tidak berbasis kepentingan umum masyarakat, tidak berbasis kebutuhan dan tidak berbasis permasalahan,” cetusnya.

Gubernur Jatim, tambahnya, ingin tahun 2020 Jatim terbebas dari desa tertinggal. Tahun 2019, di Jatim masih ada 363 desa tertinggal dari total jumlah desa di Jatim sebanyak 7.724 desa.

Meskipun secara teknis tidak mungkin terselesaikan 100 persen, karena berbagai kendala. “Misalnya desa itu rawan bencana, desa yang memiliki akses terhadap komunikasi internet, akses terhadap tenaga medis,” ucapnya.

363 desa yang tertinggal tersebut, terbanyak berada di Sumenep, yakni 100 desa. Dari 100 desa tertinggal itu, 45 desa tertinggal diantaranya berada di kepulauan sebanyak 45 desa.

Selain 363 desa tertinggal, di Jatim juga terdapat dua desa sangat tertinggal. Yakni, di Bondowoso dan desa Renokenongo Sidoarjo.

“Di Sidoarjo, desa yang tenggelam itu indikatornya masih ada tetap diukur. Desanya tidak ada, tapi penduduk dan pelayanan publik ada dan akses kesehatannya juga masih ada,” paparnya.

Yasin menyebutkan tahun 2019 pemerintah mengucurkan dana desa sebesar Rp 7,44 Triliun untuk 7.724 desa. Sedangkan tahun 2020, nilainya meningkat menjadi 7,6 Triliun.

“Jadi, ada peningkatan bantuan dana desa sebesar Rp 231 miliar untuk 7.724 desa. Termasuk, empat desa terdampak lumpur Lapindo, Sidoarjo itu masih dihitung. Tapi, tidak dialokasikan. Jadi, sillvanya masih menjadi perhitungan tidak cair,” ungkapnya.

Rakor dibuka oleh Sekdaprov Jatim Heru Tjahyono, mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang berhalangan hadir. Usai membuka acara, Heru mengajak kepala OPD dan para pendamping desa untuk bersama-sama makan telur ayam. zal

 

 

 

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry