“Pertanyaannya siapa yang bermain? Dari penelusuran jejak digital sebenarnya kita bisa menemukan, dan merangkainya menjadi sebuah gambar utuh.”
Oleh : Hersubeno Arief
PENJELASAN Habib Rizieq Shihab (HRS) yang disiarkan oleh FPI TV, Jumat (9/11) malam membuka tabir seputar kehebohan adanya pemasangan bendera tauhid/ISIS di rumahnya. FPI dengan tegas menuding ada tangan-tangan intelijen yang bermain.
Tudingan yang sama juga disampaikan oleh keluarga HRS yang mengirim kabar ke Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Siapa intelijen yang bermain, dan bagaimana cara mereka bermain? Siapa saja yang terlibat, serta apa targetnya?
Secara kronologis penjelasan HRS adalah sebagai berikut.
Pertama, ada orang yang sengaja memasang poster hitam dengan kalimat tauhid di dekat pintu belakang rumahnya. Poster ini ditempel dengan menggunakan double tip.
Kedua, si pemasang ini kemudian memotret foto bendera tersebut dan melaporkan ke polisi. Si pelapor menyatakan ada markas ISIS di rumah HRS.
Ketiga, polisi Arab Saudi kemudian mendatangi rumah HRS. Mereka menemukan adanya poster hitam dengan kalimat tauhid. Polisi menurunkannya, dan menyimpannya dengan baik.
Saat itu HRS sedang sakit flu. Dia kemudian menemui para polisi di luar rumahnya. Pada saat itulah ada yang memotretnya dengan kamera lensa panjang (tele). Foto ini bersama foto poster yang disebut bendera kalimat tauhid ini kemudian disebar di medsos dan sejumlah media di Indonesia.
Keempat, untuk menghindari ketidaknyamanan para tetangganya, HRS kemudian ikut ke markas polisi. Di markas kepolisian ini HRS diminta keterangannya. Dari penjelasan HRS, polisi Arab Saudi kemudian berkesimpulan HRS adalah korban. Bukan pelaku. Proses pemeriksaan berlangsung sampai malam. HRS diminta bermalam di markas polisi.
Kelima, petugas Konsul Jenderal RI di Jeddah mendampingi HRS tiba ketika dia akan kembali dari kantor polisi. Urusannya di kantor polisi dianggap selesai. Tidak ada bukti HRS melakukan pelanggaran hukum. HRS justru dianggap sebagai korban.
Keenam, setelah pulang ke rumah HRS diminta kembali ke markas polisi. HRS diminta oleh polisi untuk melaporkan adanya dugaan sekelompok orang yang diduga kelompok intelijen yang memata-matai rumahnya. HRS setuju dan kemudian menyebutkan nama sejumlah orang yang dicurigai sedang memata-matai rumahnya. Mereka bermarkas di sebuah rumah tak jauh dari rumah HRS.
Ketujuh, HRS mengingatkan Kapitra Alamsyah mantan pengacaranya untuk tidak lagi memberikan keterangan kepada media, dan mengatasnamakan dirinya sebagai pengacara HRS. Sebab dia sudah dipecat.
Ketika kasus ini heboh, Kapitra Alamsyah yang mengaku sebagai pengacara HRS membuat wawancara dengan sejumlah media. Dia juga mengirimkan foto-foto poster hitam dengan kalimat tauhid, dan foto ketika HRS ditanyai oleh polisi di luar rumahnya. Kapitra menjelaskan HRS bukan ditangkap, namun diperiksa.
Kedelapan, HRS mengucapkan terima kasih kepada Konsulat Jenderal RI di Jeddah yang ikut mendampinginya ketika dia akan pulang dari markas polisi.
Kesembilan, HRS minta agar Dubes RI di Riyadh Agus Maftuh Abegebriel tidak menyebar informasi yang tidak benar. HRS menyatakan tidak ada pendampingan apalagi jaminan dari KBRI sehingga dia dibebaskan. HRS menegaskan dia tidak pernah ditahan sebagaimana dikatakan Agus Maftuh. HRS menyebut itu sebagai kabar bohong.
Ketika peristiwa itu meledak, Agus Maftuh membuat keterangan pers yang disebar ke media, dan tersebar luas di medsos. Ada 10 poin yang disampaikannya. Agus Maftuh antara lain menyebut dia langsung mengirim Diplomat Pasukan Khusus (Dippassus) dan gugus tugas reaksi cepat ke Mekah.
Dari laporan Dippassus inilah kemudian mereka mendapat penjelasan HRS ditahan. KBRI kemudian memberi jaminan, sehingga HRS dibebaskan.
Tiga target dan siapa yang bermain
Melihat rangkaian cerita secara kronologis, setidaknya ada tiga target yang ingin dicapai dalam operasi “intelijen” ini. Satu target di Arab Saudi, dan dua target di dalam negeri.
Target pertama, HRS di deportasi dari Arab Saudi. Dengan kasus ini meledak diharapkan otoritas Arab Saudi punya alasan yang cukup kuat mendeportasi. Sebelumnya HRS juga sudah dilarang bepergian ke luar negeri. Dampaknya statusnya menjadi overstay, alias melampaui waktu izin tinggal.
Jika dideportasi dari Arab Saudi, HRS akan kesulitan mencari negara lain yang bersedia menampungnya. Sementara untuk kembali ke Indonesia, tidak mungkin karena masih ada masalah hukum.
Target kedua, merupakan rangkaian dari kontroversi pembakaran bendera tauhid di Garut. Para perancang skenario ini ingin membangun opini, dan menunjukkan, bahkan di Arab Saudi pun pemasangan bendera tauhid dilarang. Karena itu HRS ditangkap. Dengan begitu ada pembenaran (justifikasi) bila pemerintah Indonesia juga melarang pengibaran bendera serupa.
Target ketiga, menggagalkan reuni Alumni 212, yang akan digelar secara besar-besaran pada tanggal 2 Desember nanti. Melihat reaksi umat saat pembakaran bendera tauhid, dan munculnya Aksi Bela Tauhid (ABT) pada Jumat (2/11) maka reuni Alumni 212 harus dicegah.
Besarnya jumlah massa pada ABT yang digelar di beberapa kota, menimbulkan kekhawatiran ada potensi pengumpulan massa yang sangat besar pada reuni Alumni 212.
Jika reuni Alumni 212 berhasil digelar dengan jumlah massa yang sangat besar, maka konsolidasi umat pada Pilpres 2019 akan berhasil pula. Ini tentu saja akan merugikan inkumben. Sebab dari sisi afiliasinya mereka jelas akan mendukung paslon no 2 Prabowo-Sandi.
Pertanyaannya siapa yang bermain? Badan Intelijen Negara (BIN) melalui juru bicaranya Wawan Hari Purwanto sudah membantahnya. BIN kata Wawan, justru tugasnya melindungi warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Bantahan Wawan sangat normatif. Benar, akan sangat aneh bila mengakui terlibat seperti saat pengepungan dan persekusi aktivis Gerakan Ganti Presiden Neno Warisman di Bandara Pekanbaru beberapa waktu lalu.
Salah satu kredo utama lembaga intelijen adalah deny everything (bantah semuanya). Kalau ada intelijen mengaku justru menggelikan. Mereka inilah yang sering diledek sebagai intel Melayu.
Lantas kalau bukan BIN, siapa yang bermain? Dari penelusuran jejak digital sebenarnya kita bisa menemukan, dan merangkainya menjadi sebuah gambar utuh.
Petunjuk yang disampaikan oleh HRS dan FPI sesungguhnya cukup jelas. Dimulai dari rangkaian fakta, ada yang memasang poster kalimat tauhid di rumah HRS. Beberapa hari sebelumnya CC TV di rumah HRS hilang dicuri. Si pemasang bendera ini kemudian melaporkan ke polisi. Kemungkinan besar melalui telfon, atau media sosial. Bukan laporan langsung.
Pelaku, atau rombongan/tim pelaku menunggu momentum kedatangan polisi ke rumah HRS. Saat HRS keluar rumah dan menemui polisi Arab Saudi, mereka telah bersiap-siap, membidiknya dengan kamera lensa panjang (tele). Melihat hasil foto yang tersebar, mereka mengambil dari sudut pandang (angle) yang lebih tinggi. Jadi kemungkinan besar dari gedung yang lebih tinggi di seberang rumah HRS.
Gambar-gambar ini kemudian disebar melalui web kloningan, akun medsos, dan juga sejumlah media resmi.
Politisi PSI Guntur Romli yang sebelumnya melalui twitternya pernah menantang HRS untuk memasang bendera tauhid, dan sangat aktif menyebarkan info soal bendera tauhid di rumah HRS, harus menjelaskan apa posisinya, dalam kasus ini. Jangan sampai timbul fitnah.
Kapitra Ampera yang masih mengaku menjadi pengacara HRS, dan mengirimkan foto-foto tersebut ke media, juga harus menjelaskan dari mana dia memperoleh foto tersebut. Mengapa dia sangat aktif memberi keterangan kepada media. Dan dari mana dia memperoleh info tentang HRS.
Media-media juga harus menjelaskan, bagaimana mungkin mereka tetap menampilkan wawancara dengan Kapitra sebagai pengacara HRS. Sebab Kapitra sekarang telah mejadi caleg PDIP. Apakah dia kredibel untuk menjelaskan hal itu?
Naluri seorang wartawan, dan secara akal sehat harusnya mempertanyakan hal itu. Apakah mungkin HRS tetap mempercayainya sebagai pengacara, padahal sebelumnya dia sudah mengeluarkan semacam “fatwa” haram hukumnya memilih partai pengusung penista agama (Ahok). Berpikir kritis, skeptis, melakukan verifikasi fakta dan data, check and recheck, adalah prinsip utama dalam jurnalistik.
Jangan sampai media secara tidak sadar digunakan menjadi kepentingan politik dan permainan intelijen. Mudah-mudahan ini hanya keteledoran saja. Sebab bila secara sadar mereka melibatkan diri, dan menjadi bagian dari operasi tersebut, sungguh parah.
Duta Besar RI di Arab Saudi Agus Maftuh Abegebril juga harus menjelaskan beredarnya keterangan pressnya yang secara fatsun diplomatik banyak dipertanyakan. Banyak kejanggalan dalam keterangan persnya. Mulai dari adanya istilah Diplomat Pasukan Khusus yang tidak dikenal dalam dunia diplomatik, sampai masalah jaminan atas HRS yang kemudian dibantah oleh Kemenlu.
Begitu juga dengan informasinya bahwa HRS ditahan oleh polisi. Seorang diplomat senior mantan Dubes RI untuk Polandia, Hazairin Pohan turut mengaku heran dan prihatin dengan press rilis tersebut.
“Mudah-mudahan tak benar klaim bahwa surat itu dikeluarkan Dubes RI Riyadh. Terlalu banyak keanehan dan kejanggalan dan jauh dari standar pekerjaan diplomatik,” kata Haz Pohan yang disampaikan melalui akun twitternya, Kamis (8/11/2018).
Semua kejanggalan dan fakta-fakta tersebut harus diklarifikasi, supaya tidak semakin banyak muncul fitnah. Bagi HRS model operasi semacam ini bukan hal yang baru. Kasus yang dituduhkan kepadanya berupa chat mesum dengan Firza Husein juga pertamakali dimunculkan sebuah web abal, baladacintarizieq.com.
Kasusnya menjadi menarik karena ada pegiat digital yang coba menelusuri IP address dari web tersebut. Hasil analisis tersebut menunjukkan informasi bahwa pemilik domain situs baladacintarizieq.com berada di Indonesia dan teregistrasi dengan nama Irfan Miftach yang beralamat di Jalan Seno Raya, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Fakta ini kemudian dikait-kaitkan dengan alamat kantor BIN yang juga berada di kawasan Pejaten.
Namun Kapolda Metro Jaya yang saat itu dijabat Irjen Pol M. Iriawan mengatakan IP Address web itu berada di Amerika Serikat. Namun mungkin saja sudah berubah.
BIN saat itu juga membantah, dan menyatakan tidak ada kepentingan terhadap tudingan chat mesum HRS. Namun seorang pengamat hukum Martimus Amin sempat mempertanyakan, mengapa BIN tidak menggungat, apalagi mengambil langkah hukum terhadap Irfan Miftach, bila benar dia telah mencatut alamat kantor BIN.
Penulis novel misteri paling laris di dunia Agatha Christie pernah mengingatkan. “What a newspaper prints is news – but not always truth!” Apa yang dicetak oleh surat kabar (media) adalah berita. Tapi bukan berarti selalu kebenaran. end (sumber: hersubenoarief.com)
