Permadina Kanah Arieska, M.Si – Dosen Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat

KEBIJAKAN satu sumber data sedang dilakukan pemerintah Indonesia. Selama ini sumber data dikerjakan Biro Pusat Statistik sebagai sumber utama. Selain itu juga terdapat data-data teknis yang biasanya dihasilkan oleh Kementerian maupun lembaga di pemerintahan.

Terdapat beberapa kekurangan yang terjadi dengan adanya dua sumber data ini. Pertama, sering kali terjadi inkonsistensi data dimana data statistik bisa berbeda dengan data yang dihasilkan kementerian dan sebaliknya.

  Yang kedua, sering terjadi format yang tidak sama antar data sehingga aktivitas pertukaran data antar lembaga atau institusi menjadi sulit karena dibangun atas format yang tidak sama.

 Tindakan yang perlu dilakukan adalah menjaga konsistensi dari data itu sendiri, salah satunya dengan memastikan akurasi sumber datanya.

Tak hanya itu, hal yang lebih penting adalah data itu dibangun di atas platform yang sama sehingga pertukaran data dapat berjalan lebih mudah dan lebih efisien.

Dengan kemajuan ekonomi digital saat ini, harusnya dapat menggabungkan data statistik dan juga data Kementerian kedalam suatu Big Data.  Ini dilakukan untuk membantu instansi terkait dalam membuat perencanaan pembangunan ke depan.

Pentingnya One Data Indonesia di Bidang Kesehatan

Kementerian Kesehatan menginisiasi Satu Data Kesehatan untuk mewujudkan sistem informasi kesehatan yang terpadu.

Hal ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya data yang tumpang tindih karena berbagai bentuk pengumpulan dan pengolahan data kesehatan.  Target yang diemban oleh kebijakan ini adalah mewujudkan satu standar data, satu portal.

Kementerian Kesehatan  mengembangkan berbagai aplikasi untuk mengumpulkan data kesehatan.

Tujuan dari pengembangan sistem informasi kesehatan adalah untuk mendukung manajemen setiap program (kesehatan) dengan mempermudah dan mempercepat proses pengumpulan data dari fasilitas kesehatan.

Tentu tujuan ini sangat relevan dan sesuai kebutuhan. Namun saat implementasi di lapangan, muncul konsekuensi yang tidak diharapkan seperti misalnya adanya tenaga kesehatan yang terbebani tugas untuk melakukan pemasukan data yang sama ke berbagai aplikasi yang berbeda.

Duplikasi data ini akan menyebabkan kesalahan dalam mengembangkan kebijakan dalam bidang kesehatan.

Portal satu data Indonesia memang merupakan salah satu upaya pemerintah di Era keterbukaan informasi dan aksesibilitas data. Adanya era ini seakan mewajibkan semua instansi untuk membuka data internal instansinya ke publik dengan jangkauan seluas mungkin.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta meningkatkan partisipasi publik dalam mengawal pembangunan.

Ibarat mall, maka One Data Indonesia merupakan One Stop Shopping Mall. Kapanpun orang butuh mengakses informasi, dia tinggal membuka portalnya.

Namun, tak dapat dipungkiri juga bahwa aksesibilitas yang sangat mudah juga dapat membawa dampak kerusakan pada negara ini.

Pasalnya, tidak semua pihak menggunakan data untuk kemaslahatan masyarakat, namun ada juga pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan data untuk kepentingan pribadi dan juga golongannya.

Portal data.go.id misalnya, yang diharapkan menjadi portal One Data Indonesia juga harus dikemas dengan tingkat pengamanan yang tinggi. Agar tidak mudak dirusak oleh para attackers  dengan tujuan “mencuri” data dan informasi untuk kepentingan pribadi.

Akhirnya, era revolusi Industri 4.0 yang menuntut digitalisasi berbagai macam sistem, harus dipahami filosofinya dan diambil dengan bijak. Tidak terburu-buru dalam mengimplementasikan dengan alasan sekedar untuk memenuhi tuntutan MDG’s misalnya, atau tuntutan MOU-MOU dengan negara lain.

Aspek safety terkait informasi juga harus menjadi salah satu poin yang perlu diperhitungkan untuk terealisasinya kebaikan ditengah-tengah masyarakat. *

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.