Letjen TNI Doni Monardo
JAKARTA | duta.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali dikritik karena manajemen pemerintahannya buruk. Kali ini Jokowi dikritik terkait penundaan pelantikan Letjen TNI Doni Monardo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang sedianya dilakukan Rabu 2 Januari 2019 hari ini. Pelantikan Doni pun belum diketahui kapan akan dilakasanakan.
Juru Bicara Presiden, Johan Budi, mengatakan, pelantikan Kepala BNPB yang baru ditunda karena alasan agenda Presiden mengunjungi korban bencana tsunami di Lampung. “Pak Presiden mendadak harus ke Lampung,” kata Johan Budi Selasa, 1 Januari 2019.
Doni Monardo seharusnya dilantik pada Rabu 2 Januari 2019 di Istana Negara Jakarta. Surat undangan pelantikan tersebut sudah menyebar. Johan sendiri sudah mengkonfirmasi adanya pelantikan tersebut. Begitu pula Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, menyampaikan persiapan pelantikan sudah matang. Namun tak lama kemudian Johan mengumumkan pelantikan Doni ditunda. “Barusan Mensesneg memberi tahu soal penundaan pelantikan Kepala BNPB yang baru,” ujarnya.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga mengabarkan informasi penundaan pelantikan Kepala BNPB yang baru tersebut kepada wartawan. “Menginfokan, besok tidak ada pelantikan. Maaf jika sudah dengar ada pelantikan,” katanya.
Ini bukan pertama kali kebijakan Jokowi dinilai “isuk tempe sore kedelai” alias plin-plan. Sebelumnya soal kenaikan harga BBM jenis premium, soal daftar negatif investasi (DNI) hingga pembubaran BP Batam. Terkait hal itu Wakil Ketua Komisi Sosial DPR RI Sodik Mujahid mengatakan penundaan pelantikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah bukti tata kelola pemerintahan Jokowi yang buruk. “Itu makin menunjukkan manajemen pemerintahan yang buruk,” kata Sodik Rabu, 2 Januari 2019.
Sodik mengatakan buruknya manajemen pemerintahan tak cuma tercermin saat penundaan pelantikan kepala BNPB yang baru. Politikus Partai Gerindra ini mengungkit kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang tiba-tiba dibatalkan dalam waktu singkat. “Seperti halnya kenaikan BBM yang sering bolak balik dibatalkan dalam satu hari, kasus penggantian cawapres yang mendadak, dan lain-lain,” ujar Sodik.
Soal kasus cawapres ini di detik-detik terakhir akan diumumkan, dipastikan nama Mahfud MD menjadi cawapres Jokowi tapi tiba-tiba yang diumumkan nama yang berbeda yakni KH Ma’ruf Amin. Kabarnya para pendukung Mahfud MD sangat kecewa kepada Jokowi. Khususnya warga Madura.
Pengelolaan acara seremonial oleh Istana ini juga pernah dikritik Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Saat pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Andika Perkasa, Fadli mengaku hanya menerima undangan melalui pesan Whatsapp. “Saya enggak tahu bagaimana cara Istana mengelola seremoni, kesannya dadakan,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 November 2018.
Fadli mengaku baru menerima undangan pelantikan Andika Perkasa melalui Whatsapp pada Rabu malam, sedangkan pelantikan berlangsung pada Kamis, 22 November. Menurut dia, undangan berbentuk fisik semestinya disampaikan secara resmi ke DPR, minimal dua hari sebelum acara.
Cara mengundang yang terkesan mendadak, ujar Fadli, menimbulkan keragu-raguan terhadap validitasnya. “Kami ragu, ini sebenarnya gimana sih protokoler di Istana?” ujar politikus Partai Gerindra ini.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan ini bukan kali pertama Istana kurang layak dalam menyampaikan undangan kepada anggota Dewan. “Sudah sering,” kata Fahri, Jumat, 23 November 2018. (tmp/hud)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.