SURABAYA | duta.co – La Nyalla Mattalitti tidak memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur untuk klarifikasi pernyataannya soal ‘mahar’ Gerindra terkait Pilgub Jatim. Namun Ketua Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim itu hanya mengirim surat.
Bawaslu mengundang La Nyalla untuk datang pada Senin (15/1) kemarin. Namun, La Nyalla tak bisa hadir karena berada di luar kota.
“Pak La Nyalla masih ada di luar kota, jadi berhalangan hadir hari ini,” kata Direktur Eksekutif Kadin Jatim Heru Purnomo saat mewakili La Nyalla mendatangi Bawaslu Jatim.
Seharusnya, La Nyalla memberikan keterangan seputar pernyataannya beberapa hari lalu. Pernyataan itu terkait dengan ucapan uang saksi Rp48 miliar yang diminta Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto kepadanya untuk maju di Pilgub Jatim 2018.
Tapi, ujar Heru, La Nyalla tak bisa datang. La Nyalla hanya menitipkan surat melalui Heru untuk disampaikan ke Bawaslu. Heru tidak menjelaskan secara detail soal isi surat dari La Nyalla ke Bawaslu.
Ketua Bawaslu Jatim Mohammad Amin mengatakan akan berkoordinasi lantaran La Nyalla tak memenuhi undangan. Sebab, persoalan mahar politik harus segera dituntaskan. “Hari ini (kemarin-red) atau minggu-minggu ini (harus selesai). Hari ini kita coba gali lebih dalam, apakah benar statemen itu dan biar tidak semakin liar di pemberitaan,” katanya.
Sementara itu, Polri mempersilakan La Nyalla untuk melapor atas permintaan mahar politik sebesar Rp 40 miliar tersebut. “Itu hak yang bersangkutan untuk melapor. Kami akan terima kalau beliau melapor, tapi kalau tidak ya kami tidak memaksa,” kata Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto pada Senin (15/1).
Polri juga belum bertindak terkait dugaan mahar politik ini. Padahal, Polri telah membentuk Satuan Tugas Politik Uang yang dibentuk khusus menghadapi tahun politik menjelang pemilihan kepala daerah 2018 dan pemilihan Presiden 2019.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Muhammad Iqbal mengatakan, pihaknya belum menemukan pelanggaran hukum terkait kasus ini. “Sampai saat ini kami belum menemukan unsur pidana,” ucap Iqbal, Sabtu (13/1) lalu.
Kader Gerindra Mundur
Sementara itu, dugaan permintaan uang saksi oleh Partai Gerindra terhadap La Nyalla M Mattalitti berbuntut panjang. Loyalis-loyalis La Nyalla mundur dari Gerindra.
“Selama ini Pak La Nyalla selalu berkomitmen untuk berjuang bersama kadernya di Pemuda Pancasila yang tergabung menjadi anggota Partai Gerindra di Jawa Timur,” ujar Andi Baso Juherman melalui pernyataan tertulis, Senin (15/1).
Baso, yang juga Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Kota Surabaya, mengatakan para pengurus PP sangat marah kepada Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Soepriyatno, yang disebut meminta uang Rp 170 miliar untuk pencalonan La Nyalla sebagai bakal calon Gubernur Jatim 2018.
“Pak Nyalla berjuang untuk Partai Gerindra. Ternyata apa yang terjadi. Pak La Nyalla dikecewakan dengan adanya permintaan uang dari Soepriyatno, oknum Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, via seluler yang telah beredar rekamannya, meminta uang 170 miliar kepada Pak Daniel bendahara Pak La Nyalla, dengan dalih jika ingin direkomendasikan Partai Gerindra sebagai calon Gubernur Jawa Timur, serahkan saja uang Rp 170 miliar nanti Soepriyatno mengantarkan uang tersebut ke Prabowo selaku Ketum Partai Gerindra. Ini ketua partai atau calo partai?” cetusnya.
Andi Baso menjelaskan La Nyalla bukannya tidak mampu menyediakan dana hingga Rp 300 miliar untuk proses Pilgub Jatim. “Bahkan beliau sudah menyediakan Rp300 miliar dari rekan-rekannya para pengusaha muslim yang hendak membantu beliau pada Pilgub Jawa Timur mendatang,” ujarnya.
“Hanya yang disesalkan karena belum apa-apa oknum Partai Gerindra sudah meminta uang, sementara rekom belum diturunkan, dan pilgubnya juga masih lama. Perlu dipertanyakan, ada apa oknum di Partai Gerindra terburu-buru minta uang. Ini sebuah pembelajaran politik yang tidak elok,” jelasnya.
Selama ini, kata Baso, La Nyalla bersama kader-kadernya di Jawa Timur berjuang membesarkan Partai Gerindra, khususnya di Jawa Timur. Bahkan La Nyalla membawa dan turut membesarkan bendera Gerindra selama bertahun-tahun di Jawa Timur. “Namun balasannya sungguh menyakiti hati beliau, pendukung, serta kader-kadernya,” jelasnya.
Selain mundur dari keanggotaan Partai Gerindra, Baso akan membuka Posko Pengaduan Politik Uang. “Yang diduga dilakukan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur,” pungkasnya. hud, net
