JAKARTA | duta.co – Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menjelaskan, pemilihan ketua umum partainya bisa dipilih secara aklamasi tanpa harus menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Namun, hal itu harus melalui persetujuan seluruh pengurus DPP Golkar.
“Tidak ada pilihan yang tepat selain Munaslub, tapi bisa juga ada pergantian ketum tanpa munaslub, bagi saya pergantian Ketum adalah sesuatu hal yang mutlak. Ya bisa saja ada caranya kalau DPP berkehendak, ya Pak Airlangga jadikan Ketum,” kata Nurdin di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (13/12).
Namun, hal tersebut dengan syarat jika tak ada calon Ketua Umum lain yang mendaftarkan diri. Selain Airlangga saat ini, calon lain yang ingin maju menjadi Ketua Umum adalah Idrus Marham, Aziz Syamsuddin dan Titiek Soeharto.
“Nah beda kalau mau maju, kalau ada yang mau maju harus kita Munas, kalau enggak ada yang mau maju, bisa saja pemilihan Ketum tanpa Munaslub,” imbuh Nurdin.
Menanggapi hal itu, Airlangga Hartarto tetap mengikuti mekanisme yang ada pada partainya. Saat ini pun partai beringin tersebut tengah mengadakan rapat pleno membahas keberlangsungan Munaslub untuk menurunkan Setya Novanto dari pucuk tertinggi Golkar.
“Ya tentunya kita lihat perkembangan dari pleno dan jadwal munaslub itu sendiri dan berdasarkan mekanisme yang ada di Partai Golkar, nanti akan dibahas di rapat pleno,” ucap Airlangga.
Dirinya juga mendorong Munaslub segera dilaksanakan. Pasalnya, seluruh 34 DPD I Golkar telah menyetujui adanya Musyawarah besar itu.
“Kemarin kan sudah jelas bahwa dalam rapat itu berdasarkan kepada dari aspirasi daerah, kalau kita lihat 34 dari 34 daerah sudah menghendaki Munas Luar biasa, yang Kedua dari hasil pembacaan tadi,” kata Airlangga.
Dua Faksi Memanas
Partai Golkar sendiri kembali memanas jelang rapat pleno yang diadakan tadi malam di kantor DPP, Jakarta Barat. Semua sepakat diadakan Munaslub, tapi berbeda dalam menentukan waktunya.
Ketua DPP Golkar yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Munaslub Golkar harus dilakukan Desember ini. Pendukung Airlangga Hartarto sebagai calon ketua umum Golkar ini menyebut agar munaslub langsung diadakan 20 Desember 2017.
“Ya kami menginginkan munaslub sesegera mungkin. Kalau bisa diselenggarakan paling lambat tanggal 20. Karena tentu alasannya agenda politik ke depan yang sangat penting. Khususnya berkaitan dengan pendaftaran pilkada,” ucap Agus di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (13/12).
Hal ini tampaknya juga diamini oleh Airlangga sendiri. Dia menuturkan, memang paling tepat harus sesegera mungkin. “Diharapkan bulan Desember ini bisa diselesaikan,” tutur Airlangga.
Meski demikian, lanjut dia, semua tergantung dengan dinamika rapat pleno Partai Golkar malam ini. “Nanti dibahas di sini. Tentunya kita lihat perkembangan pleno,” ungkap Menteri Perindustrian itu.
Suara Sumbang Faksi Setnov
Sementara itu, rencana Munaslub tersebut mendapat suara sumbang dari faksi Setya Novanto. Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar Idrus Marham enggan berspekulasi bahwa helatan akbar tersebut akan dilaksanakan bulan ini.
“Jadi saya tidak boleh berwacana, biarlah nanti di dalam rapat pleno. Kalau nanti saya katakan begini, nanti dianggap lagi bahwa Plt Ketum sudah mengarahkan. Itu tidak boleh. Biar betul-betul aspirasi ini tumbuh dari seluruh pengurus DPP secara sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi sebelumnya,” tegas Idrus.
Dia menuturkan, hal ini perlu dilakukan agar tidak ada elite Golkar yang merasa tercederai. Dengan begitu, harus benar-benar mengambil keputusan yang terbaik. “Karena itu, saya katakan nanti. Sebentar,” tutur Idrus.
Bak gayung bersambut, Aziz Syamsuddin, yang juga orang setia Setnov menolak jika ada Munaslub Desember. Dia berkilah agar perayaan Natal tidak terganggu. “Ya kan kasihan orang (merayakan) Natal dan Tahun Baru. Natalan dululah,” ungkap Aziz.
Pria yang duduk di Komisi III DPR RI ini menyatakan, seharusnya rapat pleno bukan membahas munaslub, melainkan rapimnas. Sebab, soal munaslub harus dibahas di rapimnas. “Nanti itu bukan soal Munas. Munas itu harus melalui Rapimnas. Tanggal dan tempat munas itu harus ditetapkan dalam rapimnas. Bukan dalam Pleno DPP,” tukas Aziz.
Dia menyebut jika akhirnya munaslub terlaksana, tanpa adanya rapimnas, dirinya mengklaim itu hal yang cacat. Meski demikian, semua tergantung dalam dinamika yang ada. “Ya lihat dulu ini seperti apa. Saya belum tahu ini gimananya. (Langsung munaslub) cacat,” pungkas Aziz. hud, net
