Oleh Dr H Ahmad Effendy Choirie, MAg, MH*
PERTANYAAN mengapa Nahdlatul Ulama (NU) sering tampak diwarnai konflik internal, sementara Muhammadiyah terlihat lebih harmonis, sering muncul dalam diskusi publik. Pertanyaan ini perlu dijawab secara proporsional, objektif, dan tidak simplistis.
Sebab baik NU maupun Muhammadiyah adalah dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yang sama-sama memiliki jasa besar bagi bangsa dan negara. Yang berbeda bukan semata-mata tingkat konflik atau harmoninya, melainkan karakter sejarah, kultur organisasi, pola kepemimpinan, dan basis sosial yang membentuk keduanya.
NU lahir dari tradisi pesantren yang sangat kaya, beragam, dan mandiri. Setiap kiai memiliki otoritas keilmuan dan basis jamaah sendiri. Sejak awal, NU bukan organisasi yang dibangun secara sentralistik, melainkan federasi besar dari ribuan pesantren, ulama, dan komunitas keagamaan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dalam tradisi NU, perbedaan pendapat bukan sesuatu yang harus dihindari. Bahkan perdebatan sering dianggap sebagai bagian dari dinamika intelektual. Di lingkungan pesantren, santri terbiasa berdiskusi, berargumentasi, bahkan berbeda pandangan dengan gurunya selama dilakukan dengan adab yang baik.
Karena itu, ketika dinamika tersebut masuk ke ruang organisasi, sering kali tampak sebagai konflik. Padahal sebagian di antaranya adalah proses dialektika yang wajar dalam organisasi besar.
Muhammadiyah memiliki karakter yang berbeda. Sejak didirikan oleh KH Ahmad Dahlan, Muhammadiyah berkembang sebagai organisasi modern dengan sistem administrasi yang lebih tertata. Struktur organisasi lebih kuat dibanding figur personal. Keputusan organisasi biasanya menjadi rujukan bersama yang dipatuhi oleh seluruh anggota.
Tradisi organisasi Muhammadiyah lebih birokratis dan manajerial. Karena itu, perbedaan pandangan sering diselesaikan melalui mekanisme internal sehingga tidak banyak muncul ke ruang publik.
NU memiliki kultur yang lebih cair. Kiai besar memiliki pengaruh yang kadang-kadang bahkan melebihi struktur formal organisasi. Akibatnya, ketika terjadi perbedaan pandangan antarfigur, masyarakat dapat melihatnya secara terbuka.
Selain itu, basis sosial NU jauh lebih heterogen. Di dalam NU terdapat kalangan pesantren tradisional, akademisi, aktivis, politisi, pengusaha, birokrat, petani, nelayan, hingga kelompok-kelompok muda dengan beragam orientasi pemikiran. Keragaman ini adalah kekuatan besar sekaligus sumber dinamika yang tidak sederhana.
Sebaliknya, Muhammadiyah sejak awal lebih terkonsolidasi pada sistem pendidikan, kesehatan, dakwah, dan amal usaha. Karena fokusnya lebih banyak pada pembangunan institusi, energi organisasi relatif lebih terarah.
Faktor politik juga tidak bisa diabaikan. Sejarah NU sangat panjang dalam keterlibatan politik nasional. Mulai dari masa pergerakan kemerdekaan, demokrasi parlementer, Orde Baru, hingga Reformasi, banyak tokoh NU yang berada di pusat kekuasaan maupun oposisi. Kedekatan dengan arena politik membuat gesekan kepentingan lebih mudah terjadi.
Muhammadiyah cenderung menjaga jarak yang lebih jelas dengan politik praktis. Walaupun banyak kader Muhammadiyah menjadi pejabat negara atau pimpinan partai, secara kelembagaan Muhammadiyah relatif konsisten menempatkan diri sebagai gerakan dakwah dan tajdid. Karena itu, konflik politik internal tidak terlalu menonjol.
Namun, anggapan bahwa Muhammadiyah selalu harmonis dan NU selalu konflik sesungguhnya tidak sepenuhnya tepat.
Muhammadiyah juga pernah mengalami perbedaan pandangan yang cukup tajam dalam berbagai isu organisasi dan keagamaan. Hanya saja, kultur organisasinya membuat perbedaan tersebut lebih banyak diselesaikan secara internal.
Sebaliknya, NU juga memiliki kekuatan luar biasa dalam menjaga persatuan ketika menghadapi persoalan besar. Berulang kali NU mampu melewati perbedaan dan kembali bersatu karena adanya ikatan emosional antara kiai, santri, pesantren, dan jamaah yang sangat kuat.
Pada akhirnya, konflik dalam organisasi besar tidak selalu merupakan tanda kelemahan. Yang lebih penting adalah kemampuan mengelola perbedaan menjadi energi kemajuan.
NU ibarat sebuah pasar besar gagasan yang penuh dinamika, diskusi, dan perbedaan. Muhammadiyah ibarat sebuah institusi modern yang lebih tertata dan sistematis. Keduanya memiliki keunggulan dan tantangan masing-masing.
Bangsa Indonesia justru beruntung memiliki dua pilar besar ini. NU dengan kekuatan kulturalnya yang mengakar hingga desa-desa, dan Muhammadiyah dengan kekuatan institusionalnya yang unggul dalam pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.
Yang dibutuhkan ke depan bukanlah mempertentangkan NU dan Muhammadiyah, melainkan memperkuat sinergi keduanya. Sebab tantangan umat Islam dan bangsa Indonesia saat ini jauh lebih besar daripada sekadar perdebatan internal organisasi.
Jika NU mampu menjaga soliditas di tengah keragamannya, dan Muhammadiyah mampu mempertahankan profesionalisme organisasinya, maka keduanya akan tetap menjadi kekuatan utama Islam Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil, maju, bermartabat, dan sejahtera.
Sebagaimana sering dikatakan para pendiri bangsa, Indonesia tidak akan kuat tanpa umat Islam yang kuat. Dan umat Islam Indonesia tidak akan kuat tanpa kontribusi besar dari NU dan Muhammadiyah yang berjalan beriringan dalam semangat persaudaraan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Bukankah begitu? (*)
*Dr H Ahmad Effendy Choirie, MAg, MH adalah Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) Anggota DPR/MPR RI 1999–2013.
