“Membaca Mengapa Gagasan Prof Dr KH Ali Masykur Musa Menuju Kepemimpinan NU Masa Depan.”
Oleh: Abdur Rahman El Syarief
ADA gagasan yang selesai setelah ditulis. Tetapi ada pula gagasan yang justru baru menemukan maknanya ketika mengundang tanggapan.
Tulisan saya sebelumnya, “NU untuk Indonesia, Indonesia untuk Dunia: Meneguhkan Ruh Aswaja, Membangun Kemandirian,” yang merupakan transkrip atas paparan Prof. Dr. KH. Ali Masykur Musa tentang pentingnya kemandirian ekonomi NU, pada Silatnas Majelis Alumni IPNU Menyambut Muktamar NU Ke-35 – rupanya tidak berhenti sebagai refleksi personal. Tulisan tersebut mendapat tanggapan serius dari Suhermanto Ja’far melalui artikelnya, “Kedaulatan Digital, GIG Ekonomi dan Peta Jalan NU 5.0: Membangun Kemandirian Ekonomi Digital Nahdliyin.”
Di sinilah terjadi apa yang saya sebut sebagai gayung bersambut gagasan.
Jika tulisan pertama mencoba menangkap pesan Ali Masykur Musa tentang kemandirian ekonomi, Suhermanto Ja’far menerjemahkan pesan dan gagasan itu lebih detail dan mendalam, yakni terkait: kedaulatan data, platform digital, kecerdasan artifisial, gig economy, talenta digital, pesantren dan ekosistem ekonomi digital.
Diskursus ini, menurut saya, justru perlu terus dibuka. Sebab menjelang Muktamar NU ke-35, yang kita perlukan bukan sekadar perdebatan tentang siapa yang akan menduduki posisi kepemimpinan, melainkan perdebatan tentang gagasan apa yang akan membawa NU memasuki abad keduanya.
Karena itu, tulisan ini bukan dimaksudkan sebagai jawaban penutup. Ia adalah sambungan dari percakapan yang sedang tumbuh. Sangat mungkin gagasan ini kembali ditanggapi, dikritik, diperkaya, atau bahkan dibantah oleh Suhermanto Ja’far. Dan itu justru baik.
Sebab jika diskursus tentang masa depan NU terus bergulir secara sehat, maka figur yang dibicarakan pun tidak berhenti sebagai figur, tetapi diuji melalui gagasan, kapasitas dan relevansinya terhadap problem zaman.
Dalam konteks itulah, gagasan Prof. Dr. KH. Ali Masykur Musa tentang kemandirian ekonomi menjadi menarik untuk terus didiskusikan hingga Muktamar.
Kemandirian Bukan Sekadar Banyak Aset
Ada pertanyaan sederhana tetapi sangat mendasar: setelah satu abad membangun kekuatan sosial, keagamaan, pendidikan, pesantren dan jaringan warga yang luar biasa besar, apakah NU benar-benar sudah mandiri?
Pertanyaan ini menjadi semakin penting karena makna kemandirian telah berubah.
Pada abad pertama, kemandirian dapat dibaca melalui tanah, pesantren, sekolah, rumah sakit, koperasi, badan usaha dan kekuatan ekonomi warga. Pada abad kedua, ukuran tersebut bertambah: data, teknologi, platform, pengetahuan, talenta dan kemampuan menciptakan nilai.
NU dapat memiliki aset yang besar, tetapi tetap berada dalam posisi subordinat apabila nilai ekonomi yang diciptakan warganya justru dikendalikan oleh ekosistem pihak lain.
Nahdliyin menggunakan platform global untuk berkomunikasi, berdagang, bekerja, beriklan, menyimpan data dan membangun jejaring.
Tidak ada yang salah dengan teknologi global. Persoalannya adalah ketergantungan tanpa posisi tawar. Di sinilah gagasan Ali Masykur Musa tentang kemandirian ekonomi memperoleh makna yang jauh lebih strategis. Kemandirian bukan berarti menutup diri dari dunia, melainkan memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dengan dunia.
NU harus terbuka secara global, tetapi tidak boleh kehilangan kendali atas fondasi yang menopang kehidupan ekonominya.
Dari Nahdlatut Tujjar ke Nahdlatut Digital 5.0
Semangat Nahdlatut Tujjar pada masa lalu sesungguhnya belum selesai. Ia hanya membutuhkan bentuk baru.
Jika dahulu kebangkitan ekonomi umat membutuhkan saudagar yang mandiri dan memiliki jaringan perdagangan sendiri, maka pada abad kedua NU membutuhkan saudagar digital, profesional global, teknolog, kreator, pengusaha, inovator dan pekerja pengetahuan yang mampu menciptakan nilai dari Indonesia untuk dunia.
Bayangkan seorang programmer Nahdliyin di Jombang mengerjakan proyek perusahaan di Dubai. Seorang desainer dari Bangkalan memperoleh klien dari Kuala Lumpur. Penerjemah dari pesantren Kediri melayani pasar Istanbul. Konsultan halal dari Jakarta bekerja untuk perusahaan Eropa.
Mereka tidak perlu meninggalkan Indonesia untuk menjadi bagian dari ekonomi dunia. Inilah makna baru “Indonesia untuk Dunia.”
Bukan hanya mengirim ulama dan intelektual ke forum internasional, tetapi juga mengekspor talenta, jasa, kreativitas, pengetahuan dan profesionalisme Nahdliyin ke pasar global.
Namun NU harus berhati-hati. Jangan sampai “NU Freelance” hanya melahirkan buruh digital dengan wajah baru. Ekonomi gig tanpa perlindungan dapat berubah menjadi bentuk eksploitasi baru.
Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar marketplace jasa, melainkan koperasi digital talenta Nahdliyin.
Nilai transaksi harus berputar: sebagian menjadi pendapatan pekerja, sebagian memperkuat koperasi, sebagian membiayai pendidikan dan pengembangan talenta, sebagian menjadi dana sosial dan wakaf produktif.
Prinsipnya sederhana: “Nilai yang diciptakan warga NU harus sebanyak mungkin kembali untuk memperkuat warga NU.” Inilah kemandirian ekonomi dalam bentuk yang lebih konkret.
Pesantren Tidak Boleh Menjadi Penonton
Agenda ini memaksa NU mengubah cara memandang pesantren. Pesantren abad kedua tidak boleh sekadar menjadi konsumen teknologi. Ia harus menjadi pusat produksi talenta dan pengetahuan.
Kitab kuning harus dapat berdialog dengan coding. Fikih muamalah dengan fintech. Akhlak dengan artificial intelligence. Dakwah dengan ekonomi kreatif. Wakaf dengan venture building.
Kita membutuhkan generasi ulama-technologist: manusia yang memahami algoritma tetapi tidak kehilangan akhlak; menguasai teknologi tetapi tetap memiliki sanad; mampu memasuki ekonomi global tetapi tidak tercerabut dari tradisi.
Kalau pesantren hanya diajari bagaimana menggunakan teknologi, NU akan selalu menjadi pengguna.
Tetapi jika pesantren mampu menghasilkan teknologi, pengetahuan dan talenta, NU mulai menjadi pemain.
Pertarungan Sesungguhnya adalah Perebutan Kedaulatan
Karena itu, agenda ekonomi NU tidak dapat dipisahkan dari kedaulatan digital. NU membutuhkan tata kelola data sendiri, keamanan siber, sistem interoperabilitas, platform ekonomi, pengembangan talenta, bahkan kecerdasan artifisial yang berpijak pada epistemologi Aswaja.
Pertanyaan pentingnya bukan hanya: “Apakah NU punya aplikasi?”
Pertanyaan yang lebih penting: Siapa yang memiliki datanya? Siapa yang mengendalikan infrastrukturnya? Siapa yang menikmati nilai ekonominya? Dan siapa yang menentukan pengetahuannya?
Jika warga NU bertanya tentang fikih, zakat, muamalah, keluarga atau etika AI, kemudian seluruh jawabannya diserahkan kepada algoritma yang tidak memiliki akar epistemologis dalam tradisi NU, maka persoalannya bukan lagi teknologi.
Itu adalah persoalan kedaulatan pengetahuan. Karena itu, NU membutuhkan teknologi yang menjadi khadim bagi ilmu dan umat, bukan sayyid yang menggantikan otoritas ulama.
Maka, Apa yang Sesungguhnya Kita Cari dari Pemimpin NU? Di sinilah diskusi kepemimpinan harus dinaikkan kelasnya.
NU tidak sedang membutuhkan pemimpin yang hanya pandai mengelola organisasi. NU membutuhkan pemimpin yang mampu membaca perubahan peradaban.
Pemimpin yang memahami pesantren tetapi tidak gagap terhadap teknologi. Memiliki jaringan kebangsaan tetapi mampu membaca geopolitik global. Mengerti ekonomi umat tetapi memahami ekonomi digital. Menghormati tradisi tetapi tidak terjebak romantisme masa lalu.
Lebih dari itu, NU membutuhkan pemimpin yang mampu mengorkestrasi kekuatan yang berbeda menjadi satu agenda besar.
Dalam konteks ini, sosok dan pemikiran Prof. Dr. KH. Ali Masykur Musa menarik untuk terus dibaca secara serius.
Pengalaman panjangnya dalam organisasi, kebangsaan dan hubungan internasional, ditambah perspektifnya tentang kemandirian ekonomi, memberikan satu modal penting: kemampuan melihat NU bukan hanya sebagai organisasi keagamaan, tetapi sebagai kekuatan sosial yang harus memiliki posisi strategis dalam percaturan bangsa dan dunia.
Dan ini penting. Sebab NU abad kedua tidak cukup hanya memiliki pemimpin yang populer. NU membutuhkan pemimpin yang memiliki agenda. Tidak cukup memiliki jaringan. Harus memiliki arah. Tidak cukup mampu mempertahankan kebesaran NU. Harus mampu mengubah kebesaran itu menjadi kekuatan peradaban.
Kepemimpinan Kolektif, Bukan Kultus Figur
Tentu, masa depan NU tidak boleh bergantung pada satu orang. Justru karena kompleksitas persoalan semakin besar, kepemimpinan NU harus semakin kolektif-kolegial.
Ada ulama yang menjaga sanad dan tradisi. Ada ekonom yang mengembangkan kemandirian. Ada pengusaha yang menggerakkan sektor riil. Ada teknolog yang membangun infrastruktur digital. Ada intelektual yang membaca perubahan global. Ada anak muda yang memahami dunia baru.
Tetapi seluruh kekuatan itu membutuhkan orkestrator. Pemimpin bukan orang yang mengambil semua peran, melainkan yang mampu menempatkan setiap kekuatan pada tempatnya.
Dalam kerangka inilah kepemimpinan Prof. Ali Masykur Musa layak diuji: bukan berdasarkan kedekatan politik, bukan berdasarkan siapa mendukung siapa, tetapi berdasarkan apakah gagasan dan kapasitasnya mampu menjawab problem NU abad kedua. Dan salah satu jawabannya ada pada gagasan kemandirian ekonomi.
Muktamar Harus Memilih Arah, Bukan Sekadar Memilih Orang
Karena itu, Muktamar NU ke-35 semestinya tidak berhenti pada pertanyaan: siapa Ketua Umum berikutnya?
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: “NU seperti apa yang hendak kita bangun untuk dua puluh lima tahun ke depan?”
Apakah NU akan tetap menjadi organisasi besar yang sebagian besar warganya menjadi pengguna platform, konsumen ekonomi dan penerima perubahan teknologi?
Ataukah NU berani membangun ekosistem yang menjadikan warganya sebagai pemilik, produsen, inovator dan pelaku utama?
Di sinilah gagasan kemandirian ekonomi Ali Masykur Musa menemukan relevansi politik-kepemimpinannya.
Sebab kemandirian ekonomi pada akhirnya bukan persoalan ekonomi semata. Ia adalah persoalan martabat organisasi.
Organisasi yang tidak mampu membiayai agenda strategisnya sendiri akan selalu memiliki keterbatasan dalam menentukan arah.
Sebaliknya, organisasi yang memiliki sumber daya, pengetahuan, talenta, teknologi dan jaringan ekonomi sendiri memiliki ruang lebih luas untuk berdiri tegak, bebas berkhidmah tanpa kehilangan prinsip.
Maka NU abad kedua membutuhkan formula baru: “Ruh Aswaja menjadi kompas. Pesantren menjadi akar. Profesionalisme menjadi cara kerja. Teknologi menjadi alat. Ekonomi menjadi daya hidup. Kedaulatan menjadi orientasi. Dan maslahah menjadi tujuan.”
Pada akhirnya, ukuran seorang calon pemimpin NU bukanlah seberapa kuat ia memenangkan kontestasi. Ukuran yang lebih penting adalah:
Apakah ia mampu membuat NU lebih mandiri setelah kepemimpinannya berakhir? Apakah pesantren menjadi lebih kuat? Apakah ekonomi warga menjadi lebih berdaya Apakah talenta Nahdliyin mampu menembus pasar global? Apakah aset dan wakaf menjadi lebih produktif Apakah NU memiliki posisi tawar yang lebih besar terhadap negara, pasar dan kekuatan teknologi? Dan yang paling penting:
Apakah seluruh kemajuan itu tetap menjaga ruh Aswaja dan semakin menghadirkan kemaslahatan bagi umat, bangsa dan kemanusiaan?
Jika pertanyaan-pertanyaan itu yang kita gunakan untuk membaca calon pemimpin NU, maka kontestasi Muktamar tidak lagi sekadar menjadi perebutan posisi. Ia berubah menjadi perdebatan tentang masa depan peradaban.
Karena itu, saya berharap gayung bersambut ini tidak berhenti di sini. Sangat mungkin Suhermanto Ja’far kembali memberikan tanggapan, memperdebatkan, mengoreksi atau memperluas gagasan ini. Dan saya kira, justru di situlah sehatnya sebuah tradisi intelektual NU: gagasan tidak dimatikan oleh perbedaan, tetapi dipertemukan agar melahirkan sintesis yang lebih matang.
Sebab yang sedang kita cari bukan sekadar siapa yang akan duduk di kursi kepemimpinan NU. Yang sedang kita cari adalah arah perjalanan NU memasuki abad kedua.
Dalam pencarian itu, gagasan Prof. Dr. KH. Ali Masykur Musa tentang kemandirian ekonomi patut terus diuji dan dikembangkan, hingga Muktamar tiba.
Bukan sebagai slogan seorang kandidat. Bukan pula sebagai kampanye figur. Tetapi sebagai salah satu tawaran blueprint kepemimpinan NU masa depan: mengubah kebesaran menjadi kemandirian, kemandirian menjadi kedaulatan, dan kedaulatan menjadi kekuatan peradaban.
NU untuk Indonesia. Indonesia untuk Dunia. Dan seluruhnya kembali kepada satu tujuan: kemaslahatan. Wallāhu a‘lam bish-shawāb.
