
JAKARTA | duta.co – Mengenakan kerudung biru, Anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta, Senin (5/10/2026).
Pertemuan tersebut tak sekadar membahas ketahanan pangan. Keduanya turut membicarakan potensi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai penggerak ekonomi masyarakat, seiring rencana puluhan ribu koperasi mulai beroperasi pada Oktober 2026.
Dalam pertemuan itu, Ning Lia menyoroti pentingnya agar KDMP tidak hanya hadir sebagai tempat penyaluran pupuk maupun berbagai bantuan pemerintah. Lebih jauh, koperasi diharapkan menjadi simpul yang menghubungkan berbagai potensi ekonomi desa.
“Ekonomi desa harus terintegrasi. Bukan hanya soal pupuk atau bantuan pemerintah, tetapi bagaimana UMKM, produk lokal, pertanian, peternakan, dan perikanan bisa masuk dalam satu ekosistem ekonomi desa,” ujar Ning Lia.
Menurut perempuan yang akrab disapa Ning Lia tersebut, keberadaan KDMP dapat menjadi momentum untuk membangun rantai ekonomi dari desa. Koperasi tidak hanya berperan sebagai distributor, tetapi juga dapat menjadi penghubung antara produsen dengan pasar.
Dengan skema tersebut, hasil produksi petani, nelayan, peternak, maupun pelaku UMKM diharapkan dapat terserap dan memiliki akses pasar yang lebih luas.
“Kalau produk masyarakat desa bisa diserap koperasi, kemudian dipasarkan kembali melalui jaringan koperasi, maka nilai tambahnya akan lebih banyak berputar di desa,” kata Ning Lia yang juga lulusan doktoral Uinsa tersebut.
Ning Lia mengapresiasi langkah Kemenko Pangan dalam mendorong percepatan operasional KDMP.
Ia menyebut informasi yang diterimanya, sebanyak 26 ribu gerai KDMP siap beroperasi bulan ini, sementara pemerintah menargetkan sekitar 40 ribu KDMP dapat mulai berjalan pada Oktober 2026.
Menurutnya, momentum tersebut harus diikuti dengan desain usaha yang benar-benar menyesuaikan potensi masing-masing daerah.
“Jangan sampai koperasi hanya menjadi tempat mengambil barang, tetapi harus menjadi pusat perputaran ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ning Lia menilai setiap desa memiliki karakter ekonomi yang berbeda. Ada desa yang kuat di pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, perdagangan maupun produk olahan.
Karena itu, KDMP diharapkan tidak menggunakan pola usaha yang seragam, melainkan mampu mengembangkan potensi ekonomi lokal.
“Misalnya ada produk makanan olahan desa, kerajinan, hasil pertanian, produk perikanan, semuanya bisa diberi ruang. Jadi uang tidak hanya masuk ke desa, tetapi juga berputar di dalam desa,” tuturnya.
Ning Lia juga menekankan pentingnya menempatkan masyarakat desa sebagai bagian utama dalam rantai ekonomi KDMP.
Menurutnya, petani dan nelayan jangan hanya menjadi konsumen yang membeli kebutuhan produksi melalui koperasi. Mereka juga harus mendapatkan ruang sebagai produsen yang produknya dapat diserap dan dipasarkan melalui koperasi.
“Petani dan nelayan jangan hanya menjadi konsumen koperasi. Mereka harus menjadi bagian dari rantai produksi dan pemasaran. Ketika hasil panen atau tangkapan mereka masuk ke koperasi, koperasi kemudian membantu mencarikan pasar,” paparnya.
Konsep tersebut, kata dia, sekaligus dapat memperpendek rantai distribusi dan membuka peluang peningkatan nilai tambah bagi masyarakat desa.
Jika dikelola secara optimal, KDMP bukan hanya menjadi tempat transaksi, tetapi dapat berkembang sebagai ekosistem ekonomi lokal yang mempertemukan kebutuhan masyarakat, produksi desa, pembiayaan, distribusi, hingga pemasaran.
Sebagai senator asal Jawa Timur, Lia menilai daerah memiliki posisi penting dalam pengembangan KDMP.
Jawa Timur memiliki basis pertanian, perikanan, peternakan, industri pengolahan, perdagangan, serta UMKM yang dapat menjadi kekuatan dalam membangun ekonomi berbasis koperasi.
“Jawa Timur punya banyak sekali potensi. Karena itu, aspirasi dan karakteristik daerah harus tetap menjadi pertimbangan dalam pengembangan koperasi,” katanya.
Menurutnya, kebijakan ekonomi desa akan lebih efektif apabila potensi lokal menjadi basis pengembangan usaha.
Desa pesisir, misalnya, dapat memperkuat rantai usaha perikanan. Desa pertanian dapat mengembangkan sarana produksi sekaligus penyerapan hasil panen. Sementara desa dengan basis UMKM dapat menjadikan KDMP sebagai etalase dan kanal pemasaran produk lokal.
Dalam pertemuan tersebut, Ning Lia juga mengapresiasi koordinasi yang dilakukan Zulkifli Hasan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, sektor pangan membutuhkan koordinasi lintas sektor karena menyangkut produksi, distribusi, harga, kesejahteraan petani dan nelayan, hingga akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.
“Sektor pangan memiliki posisi strategis karena menyangkut langsung kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan,” ujarnya.
Sementara itu, pemerintah sebelumnya telah mengarahkan KDMP sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat desa. Fungsinya mencakup distribusi berbagai kebutuhan, antara lain pupuk bersubsidi, LPG subsidi, alat dan mesin pertanian, hingga layanan pembayaran.
KDMP juga diproyeksikan dapat berperan sebagai pembeli hasil produksi pertanian dan perkebunan masyarakat.
Program tersebut merupakan bagian dari agenda pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa sekaligus ketahanan pangan. Melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2025, pemerintah menginstruksikan percepatan pembentukan dan pengembangan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Dalam perkembangannya, sejumlah KDMP juga mulai menjalankan kegiatan usaha. Salah satunya KDMP Kembang di Kulon Progo yang mengembangkan penjualan benih padi dan pupuk bersubsidi serta mencatat omzet sekitar Rp80 juta per bulan.
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pembangunan dan operasionalisasi KDMP membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Pemerintah terus mendorong koordinasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, pelaku usaha, masyarakat, hingga pendamping desa.
Menurut pria yang akrab disapa Zulhas tersebut, persoalan pangan dan ekonomi desa tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi.
“Diperlukan kerja bersama agar kebijakan yang dirumuskan pemerintah dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tandasnya.
Bagi Ning Lia, mulai beroperasinya puluhan ribu KDMP menjadi momentum untuk memastikan koperasi benar-benar tumbuh sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Bukan hanya mendistribusikan kebutuhan, tetapi juga menyerap produk lokal, memperluas pasar UMKM, memperkuat petani dan nelayan, serta membuat nilai tambah ekonomi lebih banyak berputar di desa. (*)





































