SURABAYA | duta.co — Puluhan elemen masyarakat Jawa Timur dan sejumlah tokoh nasional serta jenderal senior dijadwalkan hadir dalam diskusi publik menyambut Harlah ke-18 Koran Duta Masyarakat bertajuk ‘Perubahan 2019 untuk Pemulihan Kedaulatan dan Keutuhan NKRI’, Sabtu (16/3/2019) di Lt III Graha Astrawana, Surabaya.
“Insya-Allah Pak Suko Sudarso, mantan Komandan Korps Marinir Letjen TNI Mar (Purn) Suharto, dan Irjen Pol. (Purn) Drs Taufiequrachman Ruki, SH (mantan Ketua KPK) hadir dalam diskusi tersebut. Yang sudah pasti, elemen masyarakat Jatim termasuk mahasiswa ikut serta,” jelas Mokhammad Kaiyis Pemred Harian Umum Duta Masyarakat, Jumat (15/3/2019).
Diskusi Publik yang dimulai pukul 10.00 Wib, ini digelar bekerjasama dengan Pengurus Besar Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyin (PB PPKN). Sekjend PPKN Hartono SKom, menengaskan, bahwa, diskusi ini harus menghasilkan usulan, maklumat bersama, bagaimana caranya bangsa ini keluar dari karut marut.
“Kita saksikan sekarang kehidupan bangsa ini semakin amburadul. Politik isinya cuma saling caci maki. Saling adu domba. Pilpres yang mestinya menjadi ajang adu gagasan, faktanya hanya saling menjelekkan, saling serang. Hukum juga demikian, tumpul ke atas. Korupsi apalagi, semakin merajalela, sementara kita saksikan anak muda dihajar dengan narkoba,” jelas Hartono, alumni ITS Surabaya kepada duta.co.
Masih menurut Hartono, selain itu, tata (kelola) negara ini sudah keluar dari keinginan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan, bukan menjadi berkah malah menjadi petaka. Karena semakin jauh dari dasar negara yang dibuat para Founding Father, yakni UUD 1945.
“Saya baca Pak Taufiequrachman Ruki juga sudah membedah bukunya berjudul: Mengapa Kita Harus Kembali ke UUD 45 (Asli red.)? Kalau beliau nanti hadir, kita bisa menyerap banyak masukan untuk masa depan NKRI,” tegasnya.
Selain itu, tegasnya, diperlukan reformasi agraria, mengembalikan fungsi tanah pada esensinya, yakni sebagai alat produksi pertanian yang berdampak pada peningkatan produktifitas serta menaikkan taraf hidup petani. Ini bisa melibatkan BUMN, BUMD dan Koperasi.
“Sekarang sebaliknya. Sudah begitu tidak sedikit lahan yang justru jatuh ke tangan (investor) asing,” tambahnya.
Yang lebih ngeri, semua serba impor. Utang luar negeri terus digenjot, padahal bunganya amit-amit. Karenanya, diperlukan penerapan konsep Trisakti yang pernah dipidatokan Bung Karno pada tahun 1963.
“intinya berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara sosial budaya. Tiga-tiga sekarang tidak ada,” tutupnya. (mky)
