SURABAYA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai penangkapan seorang pria di Blitar, Jawa Timur, akibat membentangkan poster saat iring-iringan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melintas di Jalan Moh Hatta Blitar, Selasa (7/9/2021), terlalu berlebihan.
LaNyalla menilai pria berinisial S yang merupakan anggota asosiasi peternak ayam, hanya menyampaikan aspirasi. S hanya membentangkan poster bertuliskan ‘Pak Jokowi Bantu Peternak Beli Jagung dengan Harga Wajar’.
“Mohon aparat keamanan tidak perlu bertindak terlalu represif terhadap ulah seorang peternak ayam petelur yang membentangkan spanduk saat Presiden Jokowi melintas pada saat kunjungan ke Kota Blitar,” ucap LaNyalla, Minggu (12/9/2021).
Menurut LaNyalla, masyarakat memerlukan jalan penyaluran aspirasi atas kesulitan selama ini. Menurutnya, penangkapan seseorang karena menyampaikan aspirasi, telah menciderai demokrasi.
“Tidak adil rasanya, penangkapan seorang warga yang menyuarakan aspirasinya. Ini tidak etis,” tutur LaNyalla.
Terlebih, aspirasi pria tersebut merupakan persoalan mendesak bagi para peternak telur, yang selama ini ikut berjasa menggerakkan perekonomian nasional melalui penyediaan pangan yang baik untuk masyarakat.
“Keluhan peternak itu sekitar masalah melambungnya harga jagung, sehingga menyebabkan kerugian karena penjualan telur ayam cenderung terus menurun,” ujar LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur itu mengingatkan agar pemerintah menghindari sikap arogan.
Pemerintah Harus Hadir
Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi masyarakat seperti ini, kalau tidak diberikan solusi akan menjadi bom waktu jika pemerintah sering bertindak keras kepada masyarakat yang ingin menyampaikan keluhannya.
“Tindakan si peternak tadi hanya ingin Presiden merespon bahwa harga jagung
sangat tinggi dan tidak terbeli. Dia hanya menyampaikan aspirasi, tidak lebih,” ujar LaNyalla.
Terlepas dari peristiwa penangkapan tersebut, LaNyalla menilai aspirasi sang peternak ayam petelur itu amat mendesak untuk mendapat tindaklanjuti.
LaNyalla meminta kepada pemerintah untuk merespons persoalan tersebut dengan jalan melakukan langkah-langkah strategis dan stabilisasi harga jagung.
“Pemerintah harus hadir untuk masyarakatnya. Jangan sampai terjadi ketimpangan harga. Ketika satu komoditas melambung, lalu yang lainnya
merugi. Tugas pemerintah lah yang harus menstabilkan harga komoditi agar sistem ekonominya berjalan secara normal,” tutur LaNyalla.(***)
Keterangan Foto:
Ketua DPD RI bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (16/8/2021) lalu.
