Fahri Hamzah (ist)

JAKARTA | duta.co – Namanya diseret Muhammad Nazaruddin, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari bahwa Nazaruddin bersekongkol dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu menanggapi pernyataan Nazaruddin yang akan membongkar korupsinya, saat bersaksi di sidang kasus e-KTP untuk terdakwa Setya Novanto.
“Saya ingin Pak Jokowi sadar, ini ancaman. Harusnya dia mengerti. Hari pertama saya rapat konsultasi dengan beliau, saya kasih tahu kalau KPK ini akan menggigit perekonomian kita,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/2).
Ia mengatakan, penegakkan hukum ala KPK membuat kacau karena mengirim sinyal ketidakpastian. Untuk itu, Jokowi harus menutup KPK terlebih dahulu dan menggabungkannya dengan lembaga lain seperti Ombudsman, Komnas HAM, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). “Kalau gini tidak ada. Modalnya cuma mulut Nazar dan OTT (operasi tangkap tangan). Orang diincar. Korupsi kalau pakai uang cash kena,” katanya.
Menurut dia, KPK saat ini seperti lembaga suci yang hebat karena tidak bisa diselidiki, sedangkan lembaga itu bisa melakukannya pada pihak lain. Padahal di luar negeri, DPR yang memeriksa orang lain dan bukan sebaliknya seperti sekarang ini. “Jadi Pak Jokowi berani tidak menghentikan skandal ini? Kalau tidak, Jokowi pasti kena,” katanya.
Pada kesempatani itu, Fahri menyebut bahwa Nazaruddin banyak berkoar dan menyebut nama berbagai pejabat, termasuk anggota DPR, merupakan modus dalam rangka menggalang satu desain untuk menakut-nakuti. Hal ini terjadi karena persekongkolan antara pihak Nazaruddin dan KPK. “Persekongkolan ini merupakan bagian bisnisnya Nazar. Bahkan walau sekarang sudah tidak di KPK, tetap bisnis sama dia,” katanya.
Tidak hanya itu, Fahri menyebut, Nazaruddin hanya divonis oleh satu kasus saja, yakni korupsi Wisma Atlet. Padahal, banyak kasus yang menjeratnya. Setidaknya ada 162 cabang untuk kasus korupsi yang dilakukannya. hud, net

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry