Target Naik 8 hingga 10 Persen pada 2017 Ini
SURABAYA – Perdagangan antar pulau atau provinsi terus digalakkan pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Tahun ini, ditarget nilai perdagangan itu bisa mengalami peningkatan antara delapan hingga sepuluh persen pada 2017 ini. Dengan peningkatan ini, penurunan ekspor Jatim ke negara lain tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Asisten II Bidang Perekonomian Pemprov Jatim, Fattah Jasin mengungkapkan target peningkatan nilai perdagangan antar pulau atau provinsi itu dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Jatim di kisaran 5,8 hingga 6 persen. “JIka itu terjadi, maka memungkinkan bisa naik delapan hingga sepuluh persen dari nilai Rp 290 triliun pada 2016 lalu,” ujarnya saat dijumpai di sela acara Konsolidasi para anggota Kadin Jawa Timur di Graha Kadin, Jumat (20/01).
Perdagangan antar pulau itu yang terbesar ada di sepuluh provinsi tiga di antaranya yakni di Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku dan Ternate. “Yang jelas, 70 persen barang beredar di sepuluh provinsi itu adalah dari Jatim,” tegasnya.
Staf Ahli Kadin Jatim, Jamhadi mendampingi Ketua Umum La Nyalla Mahmud Mattaliti mengatakan, Kadin sangat mendukung penuh perdagangan antar pulau yang gencar dilakukan pemprov. Bahkan Kadin Jatim berkomitmen untuk melakukan akselerasi antar provinsi di Indonesia.
Untuk menuju ke arah sana, dengan membuka dua pasar. Jika sebelumnya Kadin fokus membuka trading house sekarang dengan memastikan barang-barang yang ada di pusat-pusat perbelanjaan yang ada provinsi lain harus diisi dengan produk dalam negeri khususnya dari usaha mikro kecil menengah (UMKM).
“Ini inisiasi Kadin. Karena kita gerah melihat banyaknya produk impor yang menghiasi pusat perbelanjaan di Indonesia. Kita ingin mal itu diisi produk UMKM, khususnya UMKM dari Jawa Timur. Itu target yang akan kami lakukan pada tahun ini dan seterusnya,” ujar Jamhadi.
Dengan cara ini, Kadin yang memiliki peran strategis menginginkan surplus perdagangan bisa mengalami peningkatan. Jika pada 2015 dan 2016 surplus mencapai Rp 54 triliun, maka pada tahun ini bisa meningkat menjadi Rp 67 triliun hingga Rp 68 triliun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8 persen dan inflasi sebesar tiga persen.
“Kadin ingin program gubernur bisa kita sinergikan. Untuk UMKM kita akan terus membimbing mereka baik dari segi manajemen, dan menggiatkan untuk terus berproduksi,” jelasnya.
Kadin Harus Rapatkan Barisan
Gubernur Jawa Timur melalui Asisten II Bidang Ekonomi Fattah Jasin meminta seluruh pengusaha Jawa Timur dibawah kepemimpinan La Nyalla Mahmud Mattaliti untuk merapatkan barisan demi peningkatan ekonomi daerah. Hal ini perlu dilakukan karena dari 17 sektor ekonomi, industri dan perdagangan adalah dua penyumbang terbesar ekonomi Jatim.
“Jangan habiskan energi untuk mengurusi hal-hal yang tidak penting, tetapi bagaimana berkonsentrasi mewujudkan visi dan misi gubernur untuk meningkatkan ekonomi Jatim. Pesan Gubernur rapatkan barisan dan jangan alergi uang APBD, karena Kadin berhak mendapatkan sebagian dari alokasi dana pemerintah. Yang harus dilakukan hanya memperbaiki tata kelolah. APBD sangat bisa digunakan untuk melaksanakan program Kadin Jatim,” tegas Fattah Jasin.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dana pemerintah adalah dana yang diperoleh dari pajak atau retribusi masyarakat. Sehingga penggunaannya diatur oleh undang-undang. Dan dalam UU tersebut, Kadin kabupaten kota serta Kadin Provinsi adalah salah satu lembaga yang berhak menerima. Sementara alokasi dana, tentunya akan disesuaikan dengan visi dan misi gubernur, seperti tentang peningkatan kinerja UMKM.
“Dana dari APDB ini kan sangat kecil, hanya sekitar 8% an dari total uang yang berputar. Maka salah satu fungsinya adalah untuk menfasilitasi aktifitas perdagangan dan industri. Apalagi selama ini program Kadin untuk peningkatan kinerja ekonomi Jatim sangat bagus. Ini terbukti pada tiga empat tahun yang lalu, pertumbuhan ekonomi Jatim selalu naik dan pengangguran turun. Hanya saja, saat BPK masuk, ada persoalan di laporannya. Ini hanya soal administrasi, tata kelolah harus diperbaiki,” tegasnya lagi.
Sinergi ini harus tetap dilaksanakan agar target pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa tercapai dilevel 5,8% hingga 6%. Perdagangan antar pulau harus terus digenjot karena ekonomi China dan negara-negara lain masih banyak yang merah.
Terkait adanya lembaga lain yang mengatasnamakan Kadin Jatim, ia mengatakan bahwa sejauh ini pemprov akan mengikuti arahan dari Kadin pusat. Karena sebagai lembaga resmi, Kadin memiliki AD/ART sendiri dalam pergantian kepemimpinan. “Intinya, gubernur siap bersama Kadin dan fasilitasi Kadin. Dan kita yakin bahwa Kadin yang sah adalah Kadin yang dibawah kepemimpinan pak Nyalla, sesuai keputusan Musprov Kadin Jatim dan juga sesuai dengan ketentuan Kadin Indonesia,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mahmud Mattaliti menegaskan akan tetap bekerja dan melaksanakan program akselerasi perdagangan antar pulau dengan atau tanpa uang dari APBD.
“Kita akan jalankan akselerasi perdagangan dalam negeri. Kita bangkitkan semangan UMKM untuk terus berproduksi. Kalau dulu kita gunakan uang APBD, maka sekarang gunakan dana sendiri-sendiri. Ada caranya,” tegas La Nyalla.(end)
