JAKARTA | duta.co – Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Rabu (6/9), bekerja sama mengembangkan sistem pembayaran elektronik atau e-money card. Pembayaran eletronik itu mencakup moda transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian, serta perparkiran dan jalan berbayar yang saling terintegrasi satu sama lain.
Melalui integrasi tersebut, masyarakat akan dapat menggunakan uang elektronik dari berbagai penerbit pada berbagai moda transportasi. Pelaksanaan integrasi pembayaran tersebut akan dimulai dari wilayah Jabodetabek, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, integrasi tersebut akan meningkatkan efisiensi layanan publik melalui penerapan pembayaran secara non tunai. Hal ini sangat penting, mengingat besarnya tuntutan akan layanan pembayaran yang semakin aman, lancar, dan efisien, seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi.
“Di tengah pesatnya pertumbuhan penduduk perkotaan, kebutuhan transportasi publik tidak terelakkan sejalan dengan pertumbuhan teknologi informasi, kebutuhan akan sistem pembayaran yang cepat juga tidak terelakkan,” ujar Agus, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (6/9).
Untuk mencapai integrasi tersebut, Agus mengatakan, ada tiga hal yang perlu dilaksanakan. Pertama, penggunaan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran transportasi publik yang semakin akurat, efektif, dan efisien menggantikan tiket.
Kedua, standarisasi instrumen uang elektronik yang selaras dengan kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Ketiga, keberlangsungan model bisnis serta menghargai investasi yang telah ada dengan mengadopsi skema harga (pricing) sesuai best practice.
Lacak Pergerakan Masyarakat
Pada kesempatan yang sama, Menteri Budi Karya Sumadi mengatakan, dengan adanya sistem pembayaran berbagai moda transportasi yang saling terintegrasi maka dapat digunakan sebagai alat melacak pergerakan masyarakat dalam menggunakan transportasi. Selain itu, menurut Budi Karya, melalui sistem ini, masyarakat tidak perlu lagi membawa banyak kartu dalam mengakses moda transportasi.
“Sistem pembayaran nontunai terintegrasi ini membuat kita bisa melacak pergerakan masyarakat dan nanti kita bisa melihat kecenderungan nya ke arah mana dan merencanakan lebih baik. Pengumpulan pendapatannya akan cashless jadi uangnya tidak berhamburan di dompet, dan kartunya cukup satu,” imbuh Budi Karya.
Dalam mewujudkan integrasi pembayaran transportasi di Jabodetabek, salah satu tantangannya adalah perbedaan kepemilikan moda transportasi, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk itu, strategi integrasi sistem pembayaran elektronik moda transportasi disinergikan dengan membentuk 2 entitas berbeda.
Pertama, unit usaha yang berada di bawah BUMN untuk moda transportasi yang dikelola oleh BUMN. Kedua, konsorsium yang berada di bawah Pemprov DKI dan berbentuk BUMD untuk moda transportasi yang juga dikelola oleh BUMD. Kedua entitas tersebut harus bersinergi dengan menyediakan infrastruktur pemrosesan uang elektronik yang saling terkoneksi dan saling dapat beroperasi, yakni perbankan.
Selain itu, harus dilakukan pula integrasi dengan konsorsium lain yang menerapkan uang elektronik sebagai alat pembayaran yaitu Konsorsium Electronic Toll Collection (ETC) di jalan tol yang saat ini tengah dirancang oleh Kementerian PUPR.
Kerja Sama BI dan BPTJ
Untuk mendorong pelaksanaan integrasi oleh seluruh pihak terkait, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Indonesia dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan kesepakatan bersama antara BPTJ dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan seluruh Operator pengelola moda transportasi yang beroperasi di wilayah Jabodetabek, yaitu Perum Damri, Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta, PT KAI Commuter Jabodetabek, PT Jakarta Propertindo, PT Transportasi Jakarta, PT Mass Rapid Transit Jakarta, PT Railink.
Kesepakatan ini akan mengikat operator pengelola moda transportasi yang beroperasi di wilayah Jabodetabek untuk ikut serta berkomitmen dalam rencana integrasi sistem pembayaran elektronik transportasi antar moda di wilayah Jabodetabek.
Turut hadir dalam penandatanganan kerjasama ini, Gubernur DKI Jakarta Djarot Siaful Hidayat. Djarot mengapresiasi adanya kerja sama ini, karena menurutnya sistem pembayaran moda transportasi yang saling terintegrasi merupakan suatu terobosan yang dapat membantu mempermudah masyarakat mengakses moda transportasi Jabodetabek.
“Melakukan suatu terobosan dalam pengelolaan sistem transportasi khususnya di kawasan Jakarta. Saya ucapkan terima kasih ke Gubernur BI dan Menteri Perhubungan. Pada saat kami gencar mempromosikan transportasi publik di Jakarta secara paralel juga ada integrasi sistem transportasi antar moda,” pungkas Djarot. hud, kum
