JOMBANG | duta.co — Luar biasa! Semangat warga NU Jombang dan sekitar untuk bisa mengikuti acara pembukaan Muktamar ke-35 NU di PP Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang oleh Presiden Prabowo Subianto, Kamis (27/8/26) sangatlah besar.
“Tak ewangi tutup dodolan. Prei sik mumpung Muktamar NU nang Jombang (Saya rela tutup jualan. Libur dulu, mumpung Muktamar NU di Jombang, red),” tegas Heri, warga nahdliyin Jombang asal Kecamatan Sumobito.
Menurut Heri, dirinya selama hidup, baru kali ini kesampaian bisa melihat pembukaan Muktamar NU. Karena itu, ia berani mengorbankan dagangannya untuk NU. “InsyaAllah siap sangu juga, karena kami juga akan menjelajah pasar muktamar, cari kaos muktamar,” katanya sambil tersenyum.
Kisah Heri ini diamini Dansatkorcab Banser GP Ansor Jombang, Amirul Umam SIP. Menurut Amirul, tidaklah heran mendengar pengorbanan dan kecintaan warga NU untuk jamiyah. “Saya sendiri jual 10 tabung elpiji masing-masing laku Rp150 ribu. Lumayan dapat Rp1,5 juta untuk bisa mengikuti acara ini,” tegasnya.
Masih kata Amirul, pengorbanan warga NU ini kalau diingat oleh para pengurus, maka, tidak ada isu politik uang. Diakui, bahwa sekarang (politik uang) santer terdengar, padahal sudah ada pengumuman di medsos, yang terima politik uang dilarang masuk bumi Tambakberas. “Semoga muktamar kali ini tidak jadi ajang transaksional, kasihan warga NU,” harapnya sambil tersenyum.
Hal yang sama disampaikan Purwanto M Ali, senior PP GP Ansor. Ia sangat setuju membersihkan jamiyah dari uang haram. Diakui, bahwa membersihkan politik uang itu, tidaklah mudah. “Maka organisasi ini harus tertata lebih baik. Karena pengurus NU yang datang ke muktamar, ini juga pakai duit. Di sini masalahnya,” tegasnya.
Menurutnya, terpenting Muktamar ke-35 NU, ini tidak dapat dibaca semata sebagai agenda rutin lima tahunan saja. Muktamar berlangsung dalam konteks yang berbeda: ia merupakan Muktamar yang dipercepat sebagai jalan keluar atas konflik internal PBNU yang berkepanjangan.
“Konteks tersebut penting karena menentukan bagaimana Muktamar seharusnya dimaknai, sekaligus menjadi dasar dalam menilai kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan NU setelah Muktamar. Karena secara periodisasi, kepengurusan PBNU hasil Muktamar ke-34 di Lampung sebenarnya baru akan berakhir pada Desember 2026. Muktamar Lampung dilaksanakan pada Desember 2021,” terangnya.
Untuk itu, jelas Mas Pur, panggilan akrabnya, semoga muktamar kali ini tidak diwarnai dengan adu kuat duit. “Dalam organisasi modern, konflik kepemimpinan yang tidak dapat lagi diselesaikan melalui mekanisme internal membutuhkan proses institutional reset atau penataan kembali legitimasi kelembagaan. Dalam konteks NU, Muktamar merupakan forum tertinggi yang memiliki legitimasi untuk melakukan hal tersebut,” jelasnya.
Karena itu, lanjutnya, Muktamar ke-35 seharusnya tidak direduksi menjadi kompetisi untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ia harus ditempatkan sebagai mekanisme resolusi konflik sekaligus rekonsiliasi organisasi.
“Ukuran keberhasilan Muktamar bukan hanya apakah Rais Aam dan Ketua Umum PBNU berhasil dipilih sesuai mekanisme organisasi. Ukuran yang lebih fundamental adalah apakah kepemimpinan yang dihasilkan mampu menghentikan konflik, menyatukan kembali kekuatan yang terbelah, serta memulihkan kepercayaan terhadap PBNU perlu dilanjutkan lagi. Semoga!,” terangnya. (din)
