“Ini Sekaligus Meneguhkan Semangat Indonesia Sentris dan Memperluas Khidmat Nahdlatul Ulama.”
Oleh: Purwanto M. Ali
Ketua PP GP Ansor 2005–2011
PELAKSANAAN Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 menjadi perhatian besar warga Nahdliyin di seluruh Indonesia. Sebagai forum permusyawaratan tertinggi organisasi, Muktamar tidak hanya menjadi ajang memilih kepemimpinan baru, tetapi juga momentum menentukan arah gerak organisasi, merumuskan kebijakan strategis, serta memperkuat peran NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Di tengah berbagai dinamika yang berkembang di lingkungan PBNU, terdapat satu kesepahaman yang mengemuka, yakni perlunya segera menyelenggarakan Muktamar NU ke-35. Dalam perkembangannya, diskusi mengenai Muktamar NU berpusat pada dua isu utama, yaitu lokasi penyelenggaraan dan waktu pelaksanaan. Soal.kapan? Sudah diputuskan 1-5 Agustus 2026.
Setelah pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Pondok Pesantren Al Falah, Ploso, Kediri, sejumlah daerah mulai mengemuka sebagai kandidat tuan rumah Muktamar NU ke-35. Di antara berbagai alternatif yang berkembang, Nusa Tenggara Barat (NTB) disebut sebagai salah satu nominator yang memiliki peluang kuat untuk menjadi lokasi penyelenggaraan Muktamar.
NTB dalam Sejarah Muktamar NU
Sejak Muktamar pertama diselenggarakan di Surabaya pada tahun 1926, forum tertinggi NU telah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Sejumlah kota seperti Semarang, Pekalongan, Banjarmasin, Makassar, Jombang, Situbondo, hingga Lampung pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Muktamar.
Namun hingga saat ini, kawasan Nusa Tenggara belum pernah menjadi lokasi pelaksanaan Muktamar NU. Baik Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur belum pernah mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah forum tertinggi organisasi tersebut.
Karena itu, apabila Muktamar NU ke-35 diselenggarakan di NTB, maka hal tersebut akan menjadi sejarah baru bagi perjalanan organisasi sekaligus memperluas cakupan geografis penyelenggaraan Muktamar NU di Indonesia.
PP Qomarul Huda Kandidat Tuan Rumah
Salah satu lokasi yang banyak diperbincangkan dalam wacana penyelenggaraan Muktamar NU ke-35 adalah Pondok Pesantren Qomarul Huda Bagu, Lombok Tengah. Pesantren yang berdiri pada 1 April 1962 tersebut didirikan oleh Tuan Guru Haji (TGH) Lalu Turmudzi Badaruddin, seorang ulama kharismatik yang memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat NTB dan Nahdliyin.
Selama lebih dari enam dekade, Pondok Pesantren Qomarul Huda berkembang menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam terbesar di NTB dengan ribuan santri dan jenjang pendidikan yang lengkap mulai dari Raudhatul Athfal hingga perguruan tinggi.
TGH Lalu Turmudzi Badaruddin juga dikenal sebagai Mustasyar PBNU dan tokoh ulama sepuh yang dihormati secara luas. Kedudukannya sebagai figur pemersatu dan panutan masyarakat menjadikan Qomarul Huda Bagu memiliki nilai historis dan simbolis yang kuat apabila dipercaya menjadi tuan rumah Muktamar NU ke-35.
NTB Memiliki Pengalaman Agenda Nasional NU
NTB bukan wilayah yang asing bagi kegiatan berskala nasional Nahdlatul Ulama. Pada tahun 2015, Lombok pernah menjadi lokasi penyelenggaraan Pra-Muktamar NU ke-33 Zona Nusa Tenggara. Kegiatan tersebut membahas berbagai isu strategis organisasi, termasuk konsep ahlul halli wal aqdi yang saat itu menjadi salah satu topik penting dalam pembahasan Muktamar.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa NTB memiliki modal sosial, jaringan organisasi, serta pengalaman teknis dalam menyelenggarakan kegiatan nasional NU. Dengan pengalaman sebagai tuan rumah Pra-Muktamar, NTB memiliki landasan yang cukup untuk menjadi penyelenggara Muktamar NU secara penuh.
Sejalan dengan Semangat Indonesia Sentris
Pemilihan NTB juga memiliki relevansi dengan semangat pemerataan pembangunan nasional yang saat ini dikenal dengan paradigma Indonesia Sentris. Selama bertahun-tahun berbagai kegiatan nasional, termasuk kegiatan organisasi kemasyarakatan, lebih banyak terpusat di Pulau Jawa. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah mendorong pemerataan pembangunan dan distribusi kegiatan nasional ke berbagai wilayah di luar Jawa.
Sebagai organisasi yang memiliki jaringan hingga pelosok Nusantara, NU memiliki posisi strategis untuk ikut memperkuat semangat tersebut. Penyelenggaraan Muktamar di NTB akan menjadi simbol bahwa NU tidak hanya berpusat di Jawa, tetapi hadir dan tumbuh bersama seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke.
Awal Agustus 2026, Realistis
Selain lokasi, aspek waktu penyelenggaraan juga menjadi faktor penting dalam persiapan Muktamar. Muktamar NU merupakan agenda organisasi berskala besar yang melibatkan ribuan peserta resmi, puluhan ribu jamaah, unsur pemerintah, tokoh nasional, serta berbagai perangkat organisasi NU di seluruh Indonesia. Karena itu, penyelenggaraannya membutuhkan persiapan yang matang dan terukur.
Berdasarkan berbagai pertimbangan teknis, pelaksanaan Muktamar NU ke-35 pada awal Agustus 2026 dinilai lebih memungkinkan. Waktu tersebut memberikan ruang yang cukup bagi PBNU dan panitia pelaksana untuk menyelesaikan seluruh tahapan persiapan organisasi, termasuk tindak lanjut hasil Munas dan Konbes NU, pembentukan perangkat kepanitiaan, serta berbagai agenda pra-Muktamar lainnya.
Selain itu, pelaksanaan pada awal Agustus 2026 juga memberikan jarak waktu yang memadai setelah berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun 2026 sehingga memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari para ulama, pengurus, dan warga Nahdliyin yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Pertimbangan Keamanan dan Kondusivitas
Selain pertimbangan historis, organisatoris, dan geografis, aspek keamanan serta kondusivitas penyelenggaraan juga menjadi faktor penting dalam menentukan lokasi Muktamar NU ke-35.
Sebagai forum permusyawaratan tertinggi organisasi, Muktamar tidak hanya menjadi arena pengambilan keputusan strategis, tetapi juga menjadi momentum regenerasi dan suksesi kepemimpinan Nahdlatul Ulama untuk periode mendatang. Dalam berbagai organisasi besar, dinamika kompetisi dan kandidasi kepemimpinan merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari proses demokrasi organisasi.
Menjelang Muktamar NU ke-35, berbagai aspirasi, dukungan, dan komunikasi politik antar kelompok maupun tokoh NU mulai berkembang di berbagai daerah. Dinamika tersebut menunjukkan tingginya perhatian warga Nahdliyin terhadap masa depan organisasi sekaligus menandakan bahwa kontestasi kepemimpinan akan menjadi salah satu isu yang mewarnai pelaksanaan Muktamar.
Dalam situasi seperti itu, pemilihan lokasi yang kondusif menjadi sangat penting untuk menjaga suasana persaudaraan, ukhuwah nahdliyah, serta memastikan seluruh proses permusyawaratan berlangsung dengan tenang, tertib, dan bermartabat.
NTB memiliki sejumlah keunggulan dalam konteks tersebut. Secara geografis, posisi NTB berada di luar pusat-pusat konsentrasi politik organisasi yang selama ini banyak berpusat di Pulau Jawa. Kondisi ini berpotensi menciptakan ruang yang lebih netral dan kondusif bagi seluruh peserta Muktamar untuk bermusyawarah tanpa tekanan psikologis maupun pengaruh mobilisasi yang berlebihan dari berbagai kelompok kepentingan.
Di samping itu, masyarakat NTB dikenal memiliki tradisi keagamaan yang kuat, budaya sosial yang ramah, serta penghormatan yang tinggi terhadap para ulama dan tokoh agama. Karakter sosial tersebut merupakan modal penting dalam menciptakan suasana Muktamar yang aman, sejuk, dan penuh semangat persaudaraan.
Keberadaan Pondok Pesantren Qomarul Huda Bagu yang dipimpin oleh TGH Lalu Turmudzi Badaruddin juga menjadi faktor pendukung terciptanya iklim yang kondusif. Sebagai ulama sepuh yang dihormati lintas generasi dan lintas kelompok di lingkungan NU, figur beliau memiliki posisi moral yang dapat menjadi perekat persatuan seluruh komponen Nahdlatul Ulama.
Karena itu, dalam perspektif stabilitas organisasi dan kelancaran pelaksanaan forum permusyawaratan tertinggi NU, NTB layak dipertimbangkan sebagai salah satu lokasi yang paling kondusif untuk penyelenggaraan Muktamar NU ke-35.
Pemilihan lokasi yang aman, netral, dan menenangkan akan membantu memastikan bahwa Muktamar berlangsung dalam suasana kekeluargaan, menghasilkan keputusan yang berkualitas, serta semakin memperkuat persatuan warga Nahdliyin di seluruh Indonesia.
Keunggulan NTB Dibanding Daerah Lain
Dalam menentukan lokasi Muktamar NU ke-35, terdapat beberapa daerah yang secara objektif memiliki kapasitas menjadi tuan rumah, termasuk Jakarta dan sejumlah daerah di Pulau Jawa. Namun apabila dianalisis dari berbagai aspek strategis, NTB memiliki sejumlah keunggulan komparatif yang layak menjadi pertimbangan.
1. Akomodasi yang Memadai dengan Biaya Lebih Kompetitif
Sebagai salah satu destinasi wisata prioritas nasional, NTB memiliki kapasitas akomodasi yang cukup besar. Kawasan Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan kawasan wisata Senggigi hingga Mandalika memiliki ribuan kamar hotel dari berbagai kelas yang dapat digunakan untuk menampung peserta Muktamar.
Dibandingkan Jakarta, biaya akomodasi di NTB relatif lebih kompetitif. Harga hotel, konsumsi, transportasi lokal, dan kebutuhan pendukung kegiatan umumnya lebih rendah dibandingkan ibu kota negara maupun kota-kota besar di Pulau Jawa.
Efisiensi biaya tersebut menjadi faktor penting mengingat Muktamar NU melibatkan ribuan peserta dari seluruh Indonesia dan memerlukan dukungan logistik dalam jumlah besar.
2. Transportasi Nasional yang Semakin Terintegrasi
Dalam satu dekade terakhir, infrastruktur transportasi NTB mengalami perkembangan yang signifikan. Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) di Lombok Tengah melayani penerbangan dari berbagai kota besar Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, hingga beberapa rute internasional.
Selain transportasi udara, NTB juga didukung jaringan pelabuhan laut yang menghubungkan Lombok dengan Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan wilayah Indonesia lainnya. Keberadaan jalan bypass Bandara–Mandalika, jalan nasional yang menghubungkan berbagai kabupaten, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus Mandalika semakin memperkuat aksesibilitas wilayah ini.
3. Posisi Geografis yang Lebih Representatif bagi Indonesia Timur
Selama ini sebagian besar agenda nasional NU banyak dilaksanakan di Pulau Jawa. Akibatnya, warga NU dari kawasan Indonesia Timur sering kali harus menempuh perjalanan yang lebih panjang dan biaya yang lebih besar.
NTB memiliki posisi geografis yang lebih dekat dengan Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, dan sebagian wilayah Kalimantan dibandingkan Jakarta maupun beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Penyelenggaraan Muktamar di NTB akan memperkuat representasi warga Nahdliyin dari kawasan Indonesia Timur sekaligus menunjukkan bahwa NU benar-benar menjadi organisasi nasional yang menjangkau seluruh Nusantara.
4. Tingkat Kepadatan dan Kemacetan yang Lebih Rendah
Jakarta memiliki keunggulan dalam infrastruktur dan jumlah fasilitas pendukung kegiatan berskala besar. Namun sebagai kota metropolitan terbesar di Indonesia, Jakarta juga menghadapi tantangan berupa kemacetan lalu lintas, kepadatan penduduk, tingginya mobilitas harian, serta kompleksitas pengamanan kegiatan nasional.
Beberapa kota besar di Pulau Jawa juga menghadapi situasi serupa, terutama ketika menjadi lokasi kegiatan yang melibatkan puluhan ribu peserta.
Sebaliknya, NTB memiliki tingkat kepadatan yang lebih rendah sehingga mobilisasi peserta dari bandara menuju lokasi kegiatan, penginapan, maupun area pendukung Muktamar dapat berlangsung lebih efisien.
5. Lingkungan yang Lebih Kondusif bagi Permusyawaratan Organisasi
Salah satu tantangan penyelenggaraan Muktamar adalah menjaga suasana musyawarah agar tetap tenang, tertib, dan fokus pada agenda organisasi.
Menjelang Muktamar NU ke-35, dinamika kandidasi dan kompetisi kepemimpinan mulai menjadi perhatian warga Nahdliyin. Dalam kondisi demikian, lokasi penyelenggaraan yang relatif netral dan jauh dari pusat-pusat konsentrasi politik organisasi memiliki nilai strategis tersendiri.
NTB memiliki keunggulan karena berada di luar episentrum dinamika politik organisasi yang selama ini banyak berpusat di Jakarta dan sejumlah daerah di Pulau Jawa.
Kondisi tersebut memungkinkan terciptanya suasana yang lebih tenang dan lebih fokus pada substansi permusyawaratan dibandingkan pada mobilisasi dukungan kelompok-kelompok tertentu.
6. Dukungan Sosial dan Budaya Keagamaan yang Kuat
Masyarakat NTB dikenal memiliki kultur religius yang kuat dengan penghormatan tinggi terhadap ulama, pesantren, dan tradisi keislaman.
Keberadaan ratusan pondok pesantren serta jaringan organisasi keagamaan yang kuat menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Muktamar.
Budaya masyarakat yang terbuka, ramah, dan terbiasa menerima tamu dalam kegiatan keagamaan berskala besar juga menjadi faktor pendukung terciptanya suasana Muktamar yang aman dan nyaman.
Analisis Kelebihan dan Kekurangan
Dari berbagai indikator tersebut, Jakarta dan sejumlah daerah di Pulau Jawa tetap memiliki keunggulan dalam hal kapasitas infrastruktur dan pengalaman penyelenggaraan kegiatan berskala nasional. Namun apabila mempertimbangkan aspek pemerataan wilayah, efisiensi biaya, representasi Indonesia Timur, keamanan, dan kondusivitas penyelenggaraan forum permusyawaratan organisasi, maka NTB memiliki sejumlah keunggulan strategis yang menjadikannya salah satu kandidat paling kuat sebagai lokasi Muktamar NU ke-35.
Penutup
Muktamar NU ke-35 merupakan momentum penting bagi masa depan Nahdlatul Ulama. Karena itu, pemilihan lokasi dan waktu penyelenggaraan perlu mempertimbangkan aspek historis, organisatoris, sosial, dan kebangsaan.
NTB memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya layak dipertimbangkan sebagai tuan rumah Muktamar NU ke-35. Selain belum pernah menjadi lokasi Muktamar NU, NTB memiliki basis Nahdliyin yang kuat, pengalaman menyelenggarakan agenda nasional NU, serta keberadaan Pondok Pesantren Qomarul Huda Bagu yang memiliki kapasitas dan nilai historis yang tinggi.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, apabila Muktamar NU ke-35 diselenggarakan di NTB pada awal Agustus 2026, maka hal itu akan menjadi momentum penting bagi penguatan peran NU di kawasan Indonesia Timur sekaligus mempertegas komitmen organisasi terhadap semangat Indonesia Sentris dan pemerataan pembangunan nasional.(*)
