JOMBANG | duta.co – Mutasi pejabat yang digelar Bupati Jombang Warsubi bersama Wakil Bupati Gus Salman, Kamis (11/9/2025), seharusnya menjadi momentum penyegaran birokrasi. Sejak awal keduanya berkoar akan menghadirkan mutasi tanpa mahar, berbasis kompetensi, dan demi memperkuat kinerja pemerintahan.
Namun, realitas berkata lain. Dari puluhan pejabat yang dirotasi, masih banyak kursi strategis yang dibiarkan kosong. Jabatan Kepala Satpol PP, Kepala Dishub, Kepala Perkim, Kepala DPMPTSP, hingga Staf Ahli Bupati tidak terisi. Bahkan, sejumlah kursi camat pun masih lowong.
“Kalau dibiarkan berlarut, OPD yang kosong akan berjalan pincang. Program daerah bisa mandek,” ujar pengamat politik lokal, Muhammad Djali, Jumat (12/9).
Janji vs Realitas
Sebelumnya, Bupati Warsubi berulang kali menyampaikan niat melakukan evaluasi bagi pejabat yang sudah menjabat lima tahun. Alasannya, untuk penyegaran dan percepatan program. Tetapi, faktanya hanya 25 pejabat yang dilantik, sementara lima OPD eselon II tetap tanpa kepala.
Hal ini membuat publik mempertanyakan konsistensi janji politik Warsubi–Gus Salman. Apalagi, di RSUD justru diisi sosok lama yang rekam jejaknya masih kontroversial. “Kalau benar ingin penyegaran, kenapa kembali ke orang lama?” sindir Djali.
Berdasarkan sumber diinternal Pemkab Jombang, menyatakan dugaan publik adanya aroma politik birokrasi dagang sapi sudah bisa dilihat, karena kekosongan jabatan bukan semata karena keterbatasan SDM. Ada tarik-menarik kepentingan politik di balik layar. Setiap kursi strategis menjadi rebutan, bukan hanya antar-OPD, namun ada nuansa aroma yang kurang sedap didengar.
Lebih lanjutnya, ia menjelaskan salah satu OPD yang sangat strategis yakni kursi Kepala DPMPTSP, yang strategis karena berhubungan dengan investasi. Sementara itu, Dishub diperebutkan lantaran mengelola proyek infrastruktur transportasi. Dan, jika para pejabat sudah lama menjabat sebagai OPD secara jelas dia akan tau betul sendi sendi yang dia pimpin hal ini sangat berbahaya.
“Saya menduga bukan sekadar mutasi, tapi bagi-bagi kue kekuasaan. Dagang sapi. Siapa yang dekat dengan bupati atau punya tiket politik, dialah yang dapat kursi,” kata salah satu pejabat yang enggan disebut namanya.
Kepercayaan Publik Terkikis
Mutasi setengah hati ini makin mengikis kepercayaan publik. Masyarakat yang berharap ada wajah baru justru melihat birokrasi jalan di tempat. Apalagi janji “mutasi tanpa mahar” terancam hanya menjadi slogan kampanye.
Birokrasi yang pincang dikhawatirkan membuat pelayanan publik terganggu. Program prioritas mulai dari penataan kota, percepatan infrastruktur, hingga pelayanan kesehatan berpotensi terhambat.
“Mutasi seharusnya menjadi momentum reformasi birokrasi. Tapi kalau masih dikuasai politik dagang sapi, jangan harap publik bisa merasakan perubahan,” tegasnya.
Lebih lanjut mantan aktivis 98 ini menegaskan. Jaman trs bergerak ,kebutuhan terhadap kebutuhan pelayan publik jg harus Seiring dengan capaian kesejahteraan masyarakat. Bukan Krn kepentingan politik.
“Kompetensi kapasitas personal jg hrs menjadi pertimbangan kinerja” pungkasnya. (din)
