JOMBANG | duta.co – Mutasi pejabat yang dilakukan Bupati Jombang, Warsubi, bersama Wakil Bupati, Gus Salman, kembali menuai sorotan. Alih-alih menyegarkan birokrasi, langkah ini justru menimbulkan tanda tanya besar.
Pasalnya, sejumlah pejabat lama yang sebelumnya sudah dipindah, kini justru muncul kembali di OPD asal. Publik menilai, pola mutasi semacam ini tidak menunjukkan adanya penyegaran kinerja.
Di sisi lain, memang ada beberapa wajah baru yang naik jabatan menjadi sekretaris dinas maupun kepala bagian di lingkungan Setdakab. Namun, di balik itu, masih banyak kursi strategis yang dibiarkan kosong. Catatan duta.co, setidaknya posisi pimpinan di Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Perkim belum terisi.
Padahal, kekosongan ini sangat krusial. Dishub, misalnya, berhubungan langsung dengan program Asta Cita Warsa yang salah satunya menggarap penataan Penerangan Jalan Umum (PJU). Dinas Perkim, bahkan posisi sekretarisnya kosong, padahal memikul program 3 juta rumah dan RTLH (Rumah Tak Layak Huni). Sementara itu, DPMPTSP yang menjadi pintu masuk investasi juga tak punya nahkoda. Belum lagi Satpol PP, siapa yang akan mengawasi jalannya perda bila posisinya dibiarkan tanpa pimpinan?
Kondisi semakin pelik setelah muncul kabar, salah satu pejabat di RSUD Jombang memilih mundur dari jabatannya. Fakta ini mempertegas kesan bahwa mutasi kali ini dilakukan tanpa perencanaan matang.
“Mutasi itu seharusnya menjadi instrumen memperbaiki kinerja birokrasi. Tapi kalau pejabat lama dikembalikan ke posisi asal dan kursi strategis justru kosong, publik tentu bertanya, ini serius atau sekadar formalitas?,” ujar Bustanus Salatin, Pengamat Ekonomi Pembangunan dan Budaya saat ditemui duta.co, Minggu (14/9).
Nada serupa disampaikan Dosen Fakultas Hukum Untag, Rusli. Menurutnya, janji Warsubi–Gus Salman soal mutasi tanpa mahar harus dibuktikan dengan transparansi dan penempatan pejabat sesuai kompetensi.
“Kalau begini, kesannya setengah hati. Publik bisa curiga, jangan-jangan ada tarik-menarik politik serta hnya menyingkirkan pejabat yg dianggap orgnya bupati lama, di balik kebijakan mutasi ini,” tegasnya.
Bahkan, ada kerabat Bupati yg masuk promosi tempat strategis, yang bisa saja itu hanya batu loncatan ke tempat yang lebih tinggi.
Tak ayal, sejumlah kalangan menilai kebijakan mutasi Warsubi–Gus Salman belum menjawab harapan publik. Apalagi, pasangan ini sebelumnya sempat berjanji mutasi dilakukan demi peningkatan kinerja birokrasi. (din)
