MARTAPURA|duta.co – Bupati Banjar H.Khalilurrahman bakal terusik lantaran Hak Angket yang terus digaungkan oleh sejumlah anggota DPRD Banjar terkait kisruh mutasi dan promosi jabatan terhadap 107 pejabat esselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimatan Selatan pada bulan Oktober 2016 lalu sudah masuk agenda rapat tiap-tiap fraksi.
Wakil Ketua DPRD Banjar, Saidan Pahmi saat dikonfirmasi membenarkan adanya usulan hak angket dari 9 anggota dewan pada saat rapat paripurna minggu lalu.
“Iya, pada rapat paripurna hari Kamis tadi ada usulan dari kawan-kawan anggota dewan untuk hak angket terkait mutasi jabatan,” katanya kemarin, Selasa (12/12).
Politisi Partai Demokrat ini juga membeberkan pada rapat paripurna selanjutnya akan mendengarkan pendapat dari fraksi-fraksi tanggapannya terkait hak angket terhadap Bupati Banjar, bebernya.
Namun, saat dicecar pertanyaan apakah hak angket mengandung aroma yang mengarah pada pemakdzulan jabatan Bupati Banjar, sambil tertawa Saidan menjawab belum pernah ada pemakdzulan melalui hak angket, jawabnya.
“Hak angket ini usulan dari kawan-kawan legislatif, kami selaku pimpinan hanya menjalankan prosedurnya,” jelasnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Nasrun Syah mengaku sudah mendengar terkait hak angket soal mutasi dan promosi jabatan yang sempat terjadi kisruh. Namun, dirinya mengaku tidak ada masalah dan semua sudah sesuai prosedur. Apalagi lanjutnya, semuanya sudah dijelaskan oleh Kepala BKD dan PSDM kepada DPRD Banjar pada saat rapat anggaran, ungkapnya.
“Saat itu saya yang melantik pejabat yang di mutasi dan promosi, dan saya berdasarkan mandat dari Pak Bupati untuk melantik,” jelasnya.
Kisruh mutasi dan promosi jabatan beberapa waktu lalu sempat menyeruak setelah pernyataan dari Wakil Bupati Banjar, Saidi Mansyur yang mengaku tidak tau kalau ada pelantikan pejabat. Lebih lagi, Saidi mengaku tidak dilibatkan dalam menentukan penempatan pejabat yang dilantik padahal dirinya berada di Martapura hingga acara pelantikan berlangsung.(pri)
