SIDOARJO | duta.co – Bertempat di Aula Kantor Desa Ngaban, Kecamatan Tanggulangin Rabu malam (10/9/25), Pemdes dan BPD menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai salah satu tahapan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2026. Forum ini menjadi wadah pemerintah desa bersama masyarakat untuk merumuskan usulan prioritas pembangunan yang sesuai kebutuhan warga serta selaras dengan regulasi yang berlaku.
Kegiatan Musrenbangdes ini juga dihadiri Camat Tanggulangin Sabino Mariano,S.Sos,.M.KP,yang diwakili Sekcam Widia Helita, S.STP., Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kepala Desa beserta perangkatnya, serta Ketua RT dan RW se-Desa Ngaban.
Camat Tanggulangin, Sabino Mariano melalui Sekcam Tanggulangin Widia Helita, menyampaikan bahwa kecamatan memiliki peran penting sebagai penghubung antara desa dan kabupaten.
“Kecamatan sebagai penghubung (bridging institution) antara perencanaan desa dan kabupaten agar desa paham batasan kewenangan desa, mana yang bisa dibiayai Dana Desa, ADD, atau harus diusulkan ke APBD Kabupaten. Kecamatan selalu mengingatkan dalam forum Musrenbangdesa bahwa usulan prioritas harus berpedoman pada RPJMDesa yang telah disusun.
Musrenbangdes adalah salah satu tahapan dari rangkaian proses penyusunan RKPDesa sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Desa Ngaban telah melaksanakan kegiatan ini, jadi semoga semua tahapan yang telah dilalui dapat menghasilkan kemufakatan untuk rencana kerja di tahun depan sesuai aspirasi masyarakat dan tentunya sesuai regulasi yang ada,” ujar Widia Helita.
Kades Tekankan Prioritas dan Gotong Royong
Kepala Desa Ngaban, Budi Utomo, S.Sos., kepada duta.co diakhir kegiatan Rabu malam (10/9/25), menegaskan bahwa pembangunan desa harus mengikuti regulasi yang berlaku, namun tetap mengutamakan kebutuhan yang mendesak.
“Pembangunan desa kita laksanakan sesuai regulasi dan kebijakan pemerintah. Namun, dari setiap anggaran yang ada, kami tetap melakukan analisa agar dapat menentukan program mana yang paling mendesak dan dibutuhkan masyarakat,” ungkap Budi.
Dalam Rencana Kerja Tahun 2026, banyak Dana Desa yang diarahkan untuk ketahanan pangan. Hal ini tentu berpengaruh pada penyesuaian kegiatan lain. Karena itu, masyarakat perlu memahami urgensi dan manfaat program tersebut. Insya Allah, dengan semangat gotong royong, kita bisa membangun Desa Ngaban bersama-sama,” ujarnya.
Sekretaris Desa Ngaban sekaligus Ketua Tim Penyusun RKPDesa, Rizky Akbar, menambahkan bahwa penyusunan RKPDesa berangkat dari usulan warga yang dijaring melalui RT/RW dan musyawarah dusun.
“Prioritas penyusunan RKPDesa diarahkan pada peningkatan sarana prasarana desa, pemberdayaan masyarakat, serta layanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan kebersihan lingkungan. Semua usulan ini dibahas secara transparan bersama BPD, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat,” terangnya.
Kami akan mengutamakan program yang paling mendesak, khususnya penanggulangan banjir, sekaligus menjalin koordinasi dengan pemerintah kecamatan maupun kabupaten untuk dukungan anggaran tambahan.
“Harapannya, hasil Musrenbangdes dapat terlaksana tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi seluruh warga,” jelas Rizky Akbar.
Ketua BPD Ngaban, Abdul Jalil, S.H., menyampaikan bahwa sebelum tahapan Musrenbangdes pihaknya telah melakukan musyawarah dusun (musdus) untuk menjaring aspirasi warga. Setiap anggota BPD wilayah menampung aspirasi dari masyarakat di lingkup masing-masing. Alhamdulillah, tahapan demi tahapan di Desa Ngaban sudah dilalui sesuai dengan regulasi yang ada.
Ia menegaskan bahwa kegiatan pembangunan harus berpedoman pada RPJMDes, namun tetap dimungkinkan mengusulkan hal-hal yang sifatnya mendesak, misalnya penanggulangan bencana banjir yang terjadi di tahun berjalan.Menurutnya, sinergitas antara BPD dan Pemerintah Desa merupakan sebuah keharusan,untuk bagaimana membangun desa secara baik, efektif, dan efisien.
Terkait transparansi dan akuntabilitas, Abdul Jalil menilai harus ada contoh yang baik dari pucuk pimpinan. Alhamdulillah hingga saat ini Kepala Desa sejalan dengan BPD dalam mengedepankan keterbukaan anggaran.
“Hal itu dibuktikan dengan penyajian anggaran secara terbuka menggunakan layar proyektor saat musyawarah, sehingga semua lapisan masyarakat bisa mengetahui dan tidak ada yang ditutup-tutupi,” pungkas Abdul Jalil.
Sementara itu, salah satu undangan yang hadir, Irvan, Ketua RT 07 RW 03, berharap program pembangunan tetap berjalan sesuai harapan warga.
“Semoga pembangunan di wilayah kami bisa terealisasi tahun ini. Kalau memang ada regulasi dari atas yang mengakibatkan pemotongan atau alokasi lain, ya kami ikut saja. Tetapi tetap ada harapan agar pembangunan untuk masyarakat bisa diwujudkan,” ungkapnya. (loe)
