MOJOKERTO | duta.co – Pemkot Mojokerto melanjutkan kembali roadshow Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan. Musrenbang Kali ini giliran Kelurahan Blooto, Kecamatan Prajuritkulon, Rabu (4/2/2026).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan pembangunan di daerah harus selaras dengan prioritas gubernur dan presiden. “Kalau presiden punya Hasta Cita, sedangkan Kota Mojokerto memiliki Panca Cita yang merupakan prioritas wali kota,” ujarnya.
Namun demikian, lanjut sosok yang akrab disapa Ning Ita ini, Kota Mojokerto tidak banyak bisa mengakomodir prioritas presiden.Ning Ita mencontohkan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP), dimana target presiden adalah satu desa/kelurahan satu KKMP lengkap dengan gerainya.
“La Kota Mojokerto ini tidak memiliki lahan. Ini yang menjadi kesulitan saya, sehingga saya tidak bisa memenuhi apa yang menjadi prioritas presiden. Dari 18 kelurahan, hanya mampu menyediakan 8 titik, yang 10 tidak ada lahannya,” tandasnya.
Demikian juga dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kuota untuk Kota Mojokerto sebanyak 17 SPPG. Namun, karena Kota Mojokerto kecil, hanya bisa terpenuhi 10 SPPG. Rinciannya, tujuh SPPG milik yayasan dan tiga milik pemerintah.
“Yang tiga milik pemerintah ini lahannya disiapkan Pemkot Mojokerto dan pembangunannya dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Jadi, kita ini hanya mampu menyiapkan tiga lahan karena Kota Mojokerto kekurangan lahan,” ulasnya.
Meski hanya 10 SPPG, lanjutnya, 10 SPPG tersebut sudah mampu melayani Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk seluruh Kota Mojokerto.
“Kota Mojokerto kan kecil, jarak antar sekolah berdekatan, sehingga hanya membutuhkan waktu lima sampai 10 menit perjalanan antar sekolah. Dengan waktu yang lebih singkat, tidak khawatir makanannya basi. Berbeda dengan wilayah kabupaten yang jarak antar sekolah berjauhan,” katanya.
Contoh lainnya adalah Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan sekolah unggulan terintegrasi. Lagi-lagi Kota Mojokerto tidak mampu mengakomodir prioritas presiden karena tidak memiliki lahan.
“Sebelumnya sekolah-sekolah tersebut bagus, apalagi ada asramanya dan siswanya dari seluruh Indonesia. Kalau waktu wali murid berkunjung kan ramai, kuliner dan penginapan bisa laku. Bisa mengangkat perekonomian. Saya sedih tidak bisa mengusulkan karena tidak punya lahan, satu sekolah dibutuhkan lahan tujuh hektar,” ungkapnya.
Terkait dengan Musrenbang, Ning Ita menandaskan bahwa peserta boleh mengusulkan apa saja. Dan pasti diakomodir asalkan sesuai dengan tema pembangunan tahun 2027 dan ketersediaan pagu.
“Temanya Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya Melalui Sektor Unggulan dan pagunya kira-kira sama dengan tahun ini yakni Rp 937 juta,” jelasnya. (ywd)
