JOMBANG | duta.co — Banyak yang menduga, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Ketua Umum PBNU atas amanah organisasi selama lima tahun terakhir berjalan mulus. Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) asal Sulawesi Selatan, Makmur Idrus, mencermati adanya pesan politik menarik di balik sambutan Presiden Prabowo Subianto saat membuka Muktamar ke-35 NU di Tambakberas, Jombang.
Menurut Makmur, gestur Presiden yang meminta Kartu Tanda Anggota NU (KartaNU) secara langsung kepada Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), serta janjinya untuk hadir kembali pada penutupan Muktamar tanggal 31 Agustus 2026, tidak bisa dianggap sekadar humor biasa.
“Ini bisa dibaca sebagai kode politik yang sangat halus. Presiden memang tidak pernah menyatakan dukungan secara terbuka kepada Gus Yahya. Namun dalam politik, pesan tidak selalu disampaikan secara terang-terangan,” ujar Makmur dari arena Muktamar, Jumat (29/8/2026).
Dalam sambutannya, sangat jelas, Presiden Prabowo berseloroh telah lama meminta KartaNU kepada Gus Yahya. Ia berjanji, jika kartu tersebut diserahkan sebelum acara usai, dirinya akan kembali menghadiri penutupan Muktamar pada 31 Agustus.
Maka, sesepuh GP Ansor Sulsel ini menilai ada keterkaitan erat antara pernyataan Presiden, figur Gus Yahya, dan konstelasi politik yang tengah berkembang terutama pasca-keputusan Prof. KH Nasaruddin Umar yang memilih fokus menjalankan tugas sebagai Menteri Agama dan tidak maju dalam bursa Ketua Umum PBNU.
“Mundurnya Nasaruddin Umar otomatis mengubah peta persaingan. Figur alternatif yang sebelumnya memiliki daya tarik kuat, khususnya bagi pemegang suara dari luar Jawa, kini melangkah keluar dari gelanggang,” tegasnya.
Di samping itu, “Presiden membuka Muktamar dengan komunikasi yang sangat cair bersama Gus Yahya, disusul pernyataan Prof. Nas yang batal maju. Ini memang belum membuktikan adanya intervensi atau dukungan resmi pemerintah, tetapi secara psikologis dapat memengaruhi arah angin para muktamirin,” kata Makmur.
Meski demikian, tegas Makmur, kedaulatan tertinggi tetap berada di tangan para pemilik suara. “Maka, periode 24 hingga 48 jam pasca pembukaan akan menjadi fase krusial untuk melihat pergerakan konsolidasi PCNU dan
PWNU,” pungkasnya.
Sidang Pleno Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang brrlangsung Jumat (28/8/2026), menjadi forum penting untuk mengevaluasi perjalanan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) selama Masa Khidmah 2021–2026.
Dalam forum tersebut, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, yang akrab disapa Gus Yahya, menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepengurusan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah organisasi selama lima tahun terakhir.
LPJ tersebut memuat perjalanan program, kegiatan, perkembangan organisasi hingga berbagai langkah yang telah dilakukan PBNU bersama seluruh struktur Nahdlatul Ulama.
Dokumen laporan yang disiapkan bahkan disebut memiliki ketebalan hampir 1.000 halaman, menggambarkan padatnya kegiatan dan program organisasi selama satu periode kepengurusan.
Namun, Sidang Pleno Muktamar tidak hanya menjadi tempat penyampaian laporan dari jajaran pengurus pusat. Setelah LPJ dipaparkan, pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada para peserta dan perwakilan wilayah untuk menyampaikan pandangan umum, tanggapan, kritik, evaluasi, serta komentar terhadap perjalanan kepengurusan PBNU.
Pandangan dari berbagai wilayah menjadi bagian penting dalam proses evaluasi tersebut. Suara warga NU dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Madura, serta wilayah kepulauan lainnya, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan organisasi.
Dalam pandangan yang berkembang di kalangan peserta, kepengurusan PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya mendapat apresiasi atas sejumlah perubahan dan perkembangan yang terjadi selama satu periode terakhir.
Sejumlah pihak menyampaikan rasa puas serta terima kasih atas kerja dan pengabdian jajaran kepengurusan PBNU. Berbagai langkah pembaruan yang dilakukan dinilai telah memberikan dampak positif terhadap tata kelola organisasi. “Saya melihat jadwalnya sampai malam ini masih pandangan terhadap LPJ Ketum PBNU,” tegas sumber duta.co. (din dan radarterkini.id)
