JAKARTA | duta.co – Tuntas, sudah. Per 30 Mei 2025 kemarin ada 80 ribu Kopdes Merah Putih terbentuk di Indonesia. Artinya, seluruh desa sudah ada. Dan 65 ribu Kopdes MP (Merah Putih) sudah memiliki legalitas hukum. Target lengkap akhir Juni 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan mulai 1 Juli 2025 pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa mengajukan pinjaman dana ke bank-bank negara, yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara).
“Kami barusan rapat koordinasi untuk persiapan, 1 Juli (2025) uang sudah bisa dipinjam, sudah bisa, plafon kredit sudah bisa digunakan, plafonnya, bukan membagikan ya, (tapi) plafon pinjaman sudah bisa digunakan,” kata Zulhas seusai Rapat Koordinasi Satuan Tugas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta, Rabu kepada wartawan.
Sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih, ia menyampaikan bahwa untuk mengajukan pinjaman, koperasi desa wajib menyusun proposal berisi rencana usaha seperti sembako, pangkalan gas, atau pupuk, disertai rincian pemanfaatan modal secara jelas dan terukur.
“Jadi, kalau dia nanti perlu untuk ngambil (pinjaman untuk usaha) pupuk, koperasi (Koperasi Desa Merah Putih) ngajukan pinjaman Rp500 juta, maka BNI atau BRI akan cek berapa, kalau hanya bisa cuma Rp50 juta, ya Rp50 juta dapatnya,” ujarnya.
Oleh karena itu, pengelola Kopdes Merah Putih mendapatkan pelatihan mencakup penyusunan proposal usaha, pemanfaatan teknologi informasi, dan strategi pengelolaan agar koperasi berjalan dengan benar.
Menurut Zulhas, pelatihan sangat penting karena dana yang digunakan bukan berasal dari APBN, melainkan pinjaman yang harus dikelola secara profesional demi menjaga keberlanjutan usaha dan pertanggungjawaban keuangan Kopdes.
Pengelola koperasi dibimbing menyusun proposal sesuai jenis usaha seperti agen sembako, pangkalan gas, maupun distribusi pupuk agar memiliki landasan usaha yang kuat dan layak pinjam.
Presiden Prabowo Subianto rencananya meresmikan Koperasi Desa Merah Putih pada 19 Juli 2025 sebagai tonggak penting penguatan ekonomi rakyat berbasis desa. “Nanti yang akan me-launching Bapak Presiden (Prabowo Subianto) langsung, beliau sudah setuju, diperkirakan nanti tanggal 19 Juli 2025,” kata Zulhas.
Kini, sejumlah Pengawas, Pengurus dan Koordinator Unit Usaha Kopdes Merah Putih tengah sibuk menyusun kebutuhan dana ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi. “Perlu feasibility study (studi kelayakan). Tidak bisa gegabah, karena terkait unsur bisnis,” demikian disampaikan Drs Masrukhin, Ketua Kopdes MP Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Sidoarjo kepada duta.co, Kamis (26/6/25).
Menurut Masrukhin, kajian bisnis harus terukur. Sehingga modal berjalan lancar, bukan menumpuk di rekening. Banyak sektor ekonomi yang bisa dikerjakan untuk kemakmuran warga. Pun kita kaji hubungan dengan perbankan. Apakah kita (juga) diharuskan menggunakan agunan (jaminan) atau tidak. “Optimis, bahwa, keberadaan Kopdes MP ini akan memberikan banyak manfaat bagi warga. Setidaknya, kita bisa memotong jalur ekonomi yang panjang dan melelahkan,” tegasnya. (mky,net)
