CATATAN PINGGIR: Solusi Terbaik Konflik PBNU
“Dengan muktamar, maka, tidak ada keputusan terburu-buru. Tidak ada terjemahan sepihak atas AD/ART. Tidak ada pembelahan yang dirawat, dan tentu, tidak ada ruang bagi kekacauan. Inilah jalan tengah, jalan pulang.”
Oleh Dr H Romadlon Sukardi, MM*
ADA satu hal yang sering kita lupakan dalam hiruk-pikuk dinamika PBNU hari ini. Bahwa, kita yakin, sebuah rumah besar seperti Nahdlatul Ulama tidak pernah benar-benar roboh oleh badai luar.
NU hanya mengalami retak ketika angin berhembus dari dalam tubuhnya sendiri. Retak itu kini menganga kembali, melalui ketegangan antara Rais Aam dan Ketua Umum yang mulai menyeret NU ke wilayah. Ini tidak seharusnya terjadi: wilayah ego, wilayah tafsir kuasa, wilayah yang jauh dari keteduhan para muassis dahulu.
Dalam sejarahnya, NU sering diuji oleh konflik internal, namun para kiai kita selalu punya cara halus dalam menyelesaikannya: menundukkan ego, mengedepankan hikmah, kembali pada mekanisme syariat organisasi. Karena mereka tahu, konflik bukanlah aib; konflik adalah tanda bahwa NU hidup, bergerak, dan tidak membeku.
Namun seperti tubuh yang sehat, konflik harus diobati dengan ramuan yang tepat. Bukan dengan gegabah, bukan dengan memihak, bukan dengan memperbanyak luka. Ramuan itu bernama Muktamar NU sesuai jadwal—sebuah jalan tengah yang bukan sekadar teknis organisatoris, tetapi pilihan etis dan moral yang menjaga kemuliaan marwah Nahdlatul Ulama.
Pada era digital dan gejolak informasi tanpa batas ini, NU tidak lagi cukup menjadi penyangga moral di tingkat lokal semata. NU dituntut menjadi global moral force—kekuatan kebudayaan yang tidak hanya menyelesaikan persoalan internal, tetapi memberi inspirasi bagi dunia tentang bagaimana sebuah organisasi besar mampu menundukkan konflik dengan kecerdasan spiritual.
Di banyak belahan dunia, organisasi keagamaan ambruk oleh pertikaian internal, tetapi NU harus memperlihatkan bahwa peradaban yang bersumber dari pesantren memiliki satu keunggulan yang tidak dimiliki dunia modern: kemampuan merawat perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Dan Muktamar sesuai jadwal adalah cara NU menunjukkan kepada dunia bahwa mekanisme tradisinya mampu mengimbangi kompleksitas zaman.
Lebih jauh, NU hari ini memiliki tanggungjawab historis yang jauh lebih besar dari era-era sebelumnya. Di tengah dunia yang penuh fragmentasi, populisme, dan polarisasi, NU harus tampil sebagai guardian of moderation, penjaga keseimbangan global. Itulah sebabnya penyelesaian konflik internal PBNU tidak bisa dilakukan dengan pendekatan jangka pendek. Ia harus dikelola secara futuristik—melihat lima, sepuluh, bahkan dua puluh tahun ke depan. NU harus menata algoritma masa depannya sendiri, memastikan regenerasi kepemimpinan yang berwatak kosmopolitan, mengakar dalam tradisi, tetapi mampu berbicara dengan dunia. Dan semua ini hanya mungkin jika NU menyelesaikan persoalan internalnya melalui mekanisme tertinggi yang legitimate: Muktamar.
Selain itu, generasi muda NU kini tumbuh dengan kesadaran baru. Mereka tidak lagi terikat pada simbol-simbol lama, tetapi pada nilai-nilai integritas dan konsistensi. Mereka ingin melihat NU yang bersih, modern, profesional, dan bebas dari konflik yang tidak perlu. Mereka ingin menyaksikan bahwa para pemimpin NU memiliki keberanian moral untuk meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan jamaah dan jam’iyyah.
Jika Muktamar berjalan sesuai jadwal, tertib, dan transparan, maka NU akan mendapatkan kembali kepercayaan generasi Z dan milenial—modal sosial yang amat penting untuk masa depan jam’iyyah terbesar di negeri ini.
Di tingkat global, dunia sedang bergerak ke arah di mana otoritas moral jauh lebih berpengaruh daripada kekuasaan politik formal. NU memiliki kesempatan emas untuk berada di garis depan diplomasi peradaban: dialog lintas agama, resolusi konflik, pendidikan perdamaian, dan rekayasa sosial yang berakar pada wisdom pesantren.
Tetapi tidak ada satu pun peluang itu yang bisa diraih bila NU masih terjebak dalam ketegangan faksional. Dengan menggeser konflik menuju ruang konstitusional yang legitimate—yakni Muktamar—NU seakan berkata kepada dunia: “Kami mampu mengelola perbedaan secara bermartabat. Kami dewasa.” Inilah kualitas yang membuat NU layak disebut sebagai civilization builder, bukan sekadar organisasi sosial-keagamaan.
Akhirnya, NU harus menatap masa depan dengan ketenangan seorang kiai sepuh dan keberanian seorang pemimpin global. Muktamar sesuai jadwal bukan hanya formula organisatoris, melainkan batu pijakan bagi masa depan peradaban NU. Di sanalah energi kolektif warga NU dikonsolidasikan, di sanalah legitimasi dipertegas, dan di sanalah NU mengambil keputusan besar dengan kepala dingin dan hati jernih.
Bila NU berhasil melalui fase ini dengan damai, maka sejarah akan mencatat bahwa NU bukan hanya berhasil menyelesaikan konflik internal, tetapi berhasil naik kelas—menjadi organisasi yang mampu memberi inspirasi bagi dunia tentang bagaimana kekuatan moral, tradisi, dan kebijaksanaan lokal dapat membimbing perjalanan besar umat manusia ke masa depan.
Jalan Salah yang Kita Pilih
Jika sejarah adalah guru yang paling jujur, maka Muktamar Alun-alun Jombang adalah pelajaran yang paling terang. Di alun-alun itu, NU bukan hanya bersidang; ia tersandung. Ketidaktertiban, ketegangan, dan dinamika yang tidak seimbang meninggalkan luka panjang yang tidak selesai dalam hitungan bulan. Luka itu membekas selama 15 tahun, menjadikan PBNU seperti “NU rasa parpol”—lebih sibuk dengan tarikan kekuasaan daripada merawat keteduhan umat.
Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. NU terlalu besar untuk dipertaruhkan di atas meja perhitungan jangka pendek. Pelajaran dari Muktamar Alun-alun Jombang bukan hanya peringatan atas kesalahan teknis, tetapi juga refleksi mendalam tentang bagaimana sebuah organisasi sebesar NU bisa terperangkap dalam pusaran kepentingan yang jauh dari semangat awal pendiriannya. Dunia bergerak cepat, tetapi luka yang dibiarkan tanpa penyembuhan justru membekukan langkah—dan itulah yang sempat terjadi pada NU.
Ketika energi organisasi terkuras untuk konflik internal, ruang kreasi, inovasi, dan peran peradaban menjadi macet. Sementara itu, dunia menunggu kontribusi NU sebagai global peace-maker di tengah gelombang radikalisme, konflik identitas, dan krisis moral global. Artinya, kesalahan lama tidak boleh mengikat masa depan. NU wajib belajar dari memori pahit itu, bukan mengulanginya.
Kini, ketika tantangan global semakin kompleks—dari disrupsi digital, kecerdasan buatan, sampai krisis kemanusiaan lintas benua—NU perlu memantapkan dirinya sebagai mercusuar kebijaksanaan dunia. Sebuah mercusuar yang hanya bisa memancarkan cahaya bila fondasinya kokoh dan bebas dari retakan internal. Oleh karena itu, penyelesaian konflik melalui mekanisme tertinggi, yakni Muktamar sesuai jadwal, bukan hanya urusan domestik internal PBNU, melainkan syarat agar NU tetap relevan dan layak memimpin peradaban masa depan. NU perlu menghadirkan narasi stabilitas untuk Indonesia, dan pada saat yang sama, menawarkan model conflict resolution yang dapat dipelajari dunia: lemah lembut tanpa lemah, tegas tanpa kasar, bijak tanpa arogan.
Lebih dari itu, generasi mendatang akan membaca bab ini dalam sejarah NU. Mereka akan bertanya: apakah para pemimpin NU pada periode ini belajar dari luka Jombang atau justru mengulanginya? Apakah NU memilih rasa kecewa atau memilih martabat?
Dalam ukuran sejarah, keputusan untuk kembali kepada Muktamar sesuai jadwal adalah pilihan yang menandai kedewasaan kolektif ahlussunnah wal jama’ah di abad modern. Inilah momentum ketika NU menentukan apakah ia akan tetap menjadi penjaga peradaban atau sekadar menjadi penumpang sejarah. Dengan memilih jalan konstitusional, NU sedang meneguhkan diri sebagai world-class moral institution—organisasi yang tidak hanya besar karena jumlah pengikutnya, tetapi karena kedalaman hikmahnya dalam menyelesaikan konflik dengan cara paling elegan yang dikenal dunia.
Jalan Tengah, Semua Faksi Kembali Setara
Dalam situasi seperti sekarang, tidak ada solusi yang lebih arif, adil, dan menyejukkan selain menggelar Muktamar sesuai jadwal resmi organisasi. Jalan tengah ini menempatkan semua pihak pada posisi yang sama—bukan di atas, bukan di bawah, tetapi sejajar dalam ruang musyawarah yang sejak awal menjadi ruh NU.
Muktamar adalah mahkamah tertinggi, ruang di mana suara kiai-kiai sepuh, akademisi, pengurus wilayah, dan para utusan PCNU berpadu-padan seperti orkestra. Di ruang itu, hikmah tidak lahir dari keinginan mengalahkan, melainkan dari kemampuan mendengar. Dan bukankah mendengar adalah inti dari ilmu para kiai?
Dengan Muktamar sesuai jadwal: Maka, tidak ada keputusan terburu-buru. Tidak ada terjemahan sepihak atas AD/ART. Tidak ada pembelahan yang dirawat, dan tentu, tidak ada ruang bagi kekacauan yang dapat menggerus wibawa Rais Am maupun Ketua Umum. Jalan tengah ini adalah jalan pulang.(*)
