Oleh: Imam Wahyudi, S.Pd., M.Si
Dosen STIES Riyadlul Jannah Mojokerto
MUKTAMAR ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum (PPBU) Tambakberas, Jombang, bukan sekadar perhelatan organisasi keagamaan berskala nasional.
Ketika ribuan peserta, penggembira, tamu, dan warga NU dari berbagai daerah berkumpul di Jombang, sesungguhnya terjadi sebuah pergerakan ekonomi yang cukup besar. Ada kebutuhan makanan, penginapan, transportasi, parkir, oleh-oleh, komunikasi, percetakan, hingga berbagai jasa pendukung.
Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah Muktamar berlangsung sukses dan meriah, tetapi seberapa besar perhelatan tersebut mampu meninggalkan nilai ekonomi bagi masyarakat Jombang setelah para tamu kembali ke daerah masing-masing.
Dalam perspektif bisnis dan pembangunan daerah, kegiatan besar seperti Muktamar dapat menjadi temporary economic shock, yakni lonjakan permintaan dalam waktu relatif singkat.
Ketika ribuan orang datang, pedagang makanan mendapatkan konsumen baru, penginapan mengalami peningkatan okupansi, pengemudi memperoleh tambahan penumpang, sementara UMKM mendapatkan kesempatan memperkenalkan produknya.
Dari sinilah muncul multiplier effect atau efek pengganda. Pendapatan pedagang tidak berhenti di kasir. Uang tersebut kembali berputar kepada pemasok bahan baku, petani, peternak, pekerja, jasa pengemasan, hingga pelaku usaha lainnya. Namun, besarnya dampak ekonomi sangat ditentukan oleh satu hal: seberapa besar kebutuhan Muktamar dapat dipenuhi oleh rantai pasok lokal Jombang.
Jangan Sampai UMKM Lokal Hanya Jadi Penonton
Peluang tersebut sudah terlihat dari rencana expo, bazar, dan pasar rakyat yang berlangsung pada 20–31 Agustus 2026. Panitia menargetkan sekitar 1.300 peserta usaha dengan beragam produk, mulai kuliner, kerajinan, industri kreatif, buku dan penerbitan Islami, perjalanan haji dan umrah, herbal, busana muslim, pendidikan, hingga layanan keuangan syariah.
Ini tentu menjadi kabar baik bagi UMKM.
Tetapi banyaknya stan tidak otomatis berarti pemberdayaan ekonomi lokal berhasil. Ukuran keberhasilan semestinya tidak berhenti pada berapa banyak stan yang berdiri.
Yang jauh lebih penting adalah: berapa omzet yang tercipta, berapa produk Jombang yang mendapatkan konsumen baru, dan berapa banyak hubungan bisnis yang tetap berjalan setelah Muktamar selesai.
Di sinilah pemerintah daerah dan panitia perlu menggunakan perspektif local value chain. Semakin banyak kebutuhan Muktamar dipenuhi oleh pelaku usaha lokal, semakin kecil kebocoran ekonomi (economic leakage) ke luar daerah.
Contohnya sederhana. Kebutuhan nasi kotak tidak hanya memberikan keuntungan kepada penyedia katering. Jika bahan bakunya berasal dari Jombang, maka manfaat ekonominya dapat mengalir kepada petani beras, peternak telur, pedagang sayur, pekerja dapur, jasa pengemasan, hingga kurir lokal.
Begitu pula dengan suvenir. Produk batik, makanan olahan, kerajinan, produk pesantren, dan berbagai produk UMKM Jombang dapat diarahkan menjadi buah tangan para peserta Muktamar. Dengan cara seperti itu, Muktamar tidak hanya menggerakkan transaksi di hilir, tetapi juga menghidupkan mata rantai ekonomi dari produsen paling awal.
Transportasi, Penginapan, hingga Jasa Ikut Bergerak.
Dampak ekonomi juga berpotensi dirasakan sektor akomodasi, transportasi, dan jasa. Mobilitas tinggi menuju Jombang akan menciptakan kebutuhan perjalanan dari stasiun, terminal, tempat penginapan, hingga lokasi Muktamar.
Pergerakan tersebut membuka peluang bagi pengemudi, penyedia kendaraan, bengkel, toko bahan bakar, tempat makan, hingga usaha kecil di sepanjang jalur perjalanan.
Pengalaman perhelatan besar NU sebelumnya juga menunjukkan bahwa konsentrasi massa dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitar.
Artinya, Muktamar bukan hanya urusan ruang sidang dan agenda organisasi. Ia juga merupakan ekosistem ekonomi yang melibatkan banyak lapisan masyarakat.
Namun, peluang tersebut harus dikelola dengan baik.
Lonjakan permintaan berpotensi mendorong kenaikan harga makanan, transportasi, sewa tempat, maupun kebutuhan sehari-hari. Jika masyarakat melihat kedatangan peserta hanya sebagai kesempatan mencari keuntungan sesaat, reputasi Jombang justru bisa menjadi taruhannya.
Tamu yang merasa mendapatkan pelayanan buruk atau harga tidak wajar bisa membawa pengalaman negatif ketika kembali ke daerahnya.
Sebaliknya, pelayanan yang ramah, harga transparan, makanan higienis, keamanan pangan terjaga, pembayaran mudah, serta kualitas produk yang baik akan menjadi investasi reputasi bagi Jombang. Jombang harus mampu menunjukkan bahwa keramahan masyarakat pesantren dapat berjalan seiring dengan profesionalisme pelayanan.
Muktamar Harus Melahirkan Pasar Baru
Manfaat terbesar Muktamar sebenarnya bukan sekadar omzet selama lima hari.
Ribuan peserta yang datang dapat dipandang sebagai ribuan calon pelanggan, promotor, distributor, bahkan pembuka jaringan bisnis baru.
Seseorang yang membeli makanan khas Jombang bisa saja kembali memesannya melalui perdagangan daring. Peserta yang menemukan produk pesantren dapat menjadi penghubung dengan koperasi atau jaringan bisnis di daerahnya.
Pelaku usaha yang bertemu di expo juga berpotensi membangun kerja sama antardaerah. Dengan perspektif tersebut, Muktamar dapat dipandang sebagai business matching raksasa berbasis jejaring NU.
Kekuatan NU yang tersebar hingga berbagai daerah merupakan modal sosial yang sangat besar. Jika jaringan tersebut dapat dihubungkan dengan produk lokal yang berkualitas, kemasan yang baik, serta sistem distribusi yang profesional, dampaknya bisa jauh melampaui masa penyelenggaraan Muktamar.
Karena itu, digitalisasi juga layak menjadi bagian dari warisan ekonomi Muktamar.
UMKM tidak cukup hanya didorong menerima pembayaran digital selama acara. Mereka juga perlu memiliki katalog daring, identitas merek, informasi kontak, kemasan yang layak, dan kanal pemesanan yang tetap aktif setelah Muktamar berakhir. Dengan begitu, transaksi selama Muktamar dapat menjadi pintu masuk menuju hubungan pelanggan jangka panjang.
Muktamar sebagai Ujian UMKM Jombang
Muktamar juga dapat menjadi laboratorium nyata bagi UMKM Jombang.
Lonjakan permintaan akan menguji kemampuan pelaku usaha dalam menjaga kualitas, meningkatkan kapasitas produksi, mengelola persediaan, menggunakan pembayaran digital, dan melayani konsumen dari berbagai daerah.
Pelaku usaha yang mampu melewati ujian tersebut sesungguhnya memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga daripada keuntungan sesaat: peningkatan kapasitas manajerial.
Dalam jangka panjang, kapasitas inilah yang menentukan apakah sebuah usaha mampu naik kelas atau tetap berada pada skala yang sama. Karena itu, pemerintah daerah perlu mendampingi UMKM sebelum, selama, dan setelah Muktamar. Jangan sampai pembinaan berhenti ketika acara selesai.
Memperkuat Branding Jombang sebagai Kota Pesantren
Ada peluang lain yang tidak kalah penting, yakni place branding. Jombang telah lama dikenal sebagai salah satu pusat pesantren penting di Indonesia. Penyelenggaraan Muktamar ke-35 di Tambakberas semakin memperkuat identitas tersebut. Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas memiliki sejarah penting dalam perjalanan NU dan berkaitan erat dengan KH Abdul Wahab Chasbullah, salah seorang pendiri NU.
Identitas tersebut dapat diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi melalui wisata religi, kuliner halal, produk santri, industri kreatif Islam, penerbitan, pendidikan, serta berbagai kegiatan berbasis komunitas.
Dengan strategi yang tepat, orang datang ke Jombang bukan hanya ketika ada Muktamar.
Mereka datang karena Jombang dipandang sebagai destinasi pengetahuan, spiritualitas, sejarah, sekaligus ekonomi pesantren.
Jangan Biarkan Dampak Ekonomi Berakhir 31 Agustus
Pada akhirnya, keberhasilan Muktamar ke-35 NU tidak semestinya hanya diukur dari lancarnya sidang, besarnya jumlah peserta, atau meriahnya kegiatan pendukung. Keberhasilan yang lebih substantif adalah ketika masyarakat yang menyediakan makanan mendapatkan pelanggan baru, UMKM menemukan pasar baru, pengemudi memperoleh pendapatan tambahan, produk pesantren semakin dikenal, dan kapasitas usaha lokal meningkat setelah kegiatan berakhir. Muktamar memang berlangsung pada 27–31 Agustus 2026.
Tetapi dampak ekonominya tidak boleh ikut selesai pada 31 Agustus. Tantangan pemerintah daerah, panitia, komunitas NU, pesantren, dan pelaku usaha adalah mengubah keramaian sementara menjadi pertumbuhan yang lebih permanen.
Jika itu berhasil dilakukan, Jombang tidak hanya dikenang sebagai tuan rumah Muktamar ke-35 NU.
Lebih dari itu, Jombang dapat menjadi contoh bagaimana sebuah perhelatan keagamaan berskala nasional mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.(*)
