“Tanpa intervensi negara, kekuatan struktur PKB bakal mendominasi dukungan calon ketua umum pada muktamar ke-35 NU mendatang.”
Oleh M Sholeh Basyari*
MUKTAMAR ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) Agustus nanti, gelagatnya senyap dari intervensi istana. Hal ini berkaca dari konflik PBNU Kramat dengan PBNU Sultan yang “dibiarkan” oleh istana.
Meski kabar yang berkembang, Saifullah Yusuf punya hotline dengan Teddy Indra Wijaya, Sekkab. Nusron Wahid juga runtang runtung dengan Sudaryono, Wamentan yang juga Hambalang boy. Nasarudin Umar, Menteri Agama, kabarnya juga mendapat backup dari Menhan Syafrie Syamsudin.
Kedekatan dan pendekatan seperti itu, bisa disebut pola lama. Pola yang nyaris baku dari muktamar ke muktamar.
Pada pemerintahan Soeharto misalnya, semua pimpinan ormas, tidak hanya PBNU, harus mendapat restu Istana. Meski tidak semua restu Soeharto jaminan sukses. Seperti pada muktamar ke-29 di Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, jago istana keok oleh Gus Dur, dalam pertarungan yang sangat sengit.
Sementara saat SBY menjadi presiden, Istana melihat dinamika muktamar secara fair dan sportif. Sikap SBY berdasar dinamika yang ada.
Berbeda dengan era Jokowi. Pada muktamar Lampung 2021, seperti publik maklumi, Jokowi tidak hanya cawe-cawe, tetapi juga “memilihkan” calon ketua umum.
Tindakan Jokowi menyodorkan calon ketua umum PBNU, besar kemungkinan tidak diikuti oleh presiden Prabowo pada muktamar Agustus mendatang. Kedekatan Prabowo dengan sejumlah kiai, serta banyaknya menteri berlatar belakang NU, bisa jadi menempatkan Prabowo di posisi “netral”.
Perkawanan lama Prabowo dengan Ploso, Kediri misalnya, tidak mungkin dikorbankan demi mendukung misalnya Saifullah Yusuf. Bahwa hubungan Saifullah Yusuf dengan Ploso dan Lirboyo yang rapuh, atau hubungan Muhaimin Iskandar dengan keluarga Gus Dur yang tidak ishlah hingga saat ini,, atau relasi Nusron dengan sejumlah kiai di Rembang dan Pati yang kurang harmonis, adalah urusan masing-masing.
AHWA bukan Keterwakilan Proporsional
Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA) adalah nomenklatur fiqih siyasah. Secara kelembagaan, AHWA bersumber dan bersifat personal. Keanggotaan AHWA merujuk Al Mawardi maupun Imam Nawawi al- Dimasyqi, tidak didasarkan pada kewilayahan atau proporsi regional.
Keanggotaan AHWA didasarkan pada kapasitas personal, kemampuan individu serta kepopuleran (al-syuhrah).
Manakala suatu kota, berkumpul sejumlah tokoh dengan kemampuan individu dan kapasitas personal yang dikenal publik secara luas, maka tokoh-tokoh tersebut secara otoritatif layak masuk dalam kelembagaan AHWA.
Sebaliknya, luasan wilayah dan proporsi regional, tidak serta merta bisa mengirim perwakilan dalam kelembagaan AHWA. AHWA adalah komite ahli. AhWA bukan representasi wilayah.
Faktor PKB
Manakala Istana absen dari arena muktamar NU, PKB adalah faktor yang paling dihitung. Kenapa? Secara kelembagaan, hanya PKB yang memiliki struktur yang berjenjang. Struktur tersebut juga efektif dan berpengalaman melakukan operasi-operasi sejenis muktamar. Potensi PKB makin kinclong, ketika PKB mengkonsolidasi kadernya di Badan dan Lembaga negara.
BPK misalnya, adalah lembaga audit negara yang otoritatif dan powerfull. “Mantan” kader PKB, Fathan Subchi, Anggota AKN 6 BPK yang membawahi 22 provinsi dan ratusan kabupaten/kota, menjadi kartu AS yang bisa dimainkan PKB. Potensi sejenis ini potensial sebagai pendulum dukungan muktamar.
Penutup
Tanpa intervensi negara, kekuatan struktur PKB bakal mendominasi dukungan calon ketua umum pada muktamar nanti. Kekuatan individu Saifullah Yusuf atau Nusron Wahid, hanya berfungsi maksimal manakala berkolaborasi dengan PKB. Kita tunggu, apakah PKB lebih memilih bekerjasama dengan Saifullah Yusuf atau Nusron? Di situlah kunci kemenangan pada muktamar NU Agustus 2026. wallahu A’lam.(*)
