Oleh Abd Wahab Hasyim, Pemerhati 6 Kali Muktamar NU
MENDEKATI Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), dinamika internal organisasi kembali menjadi perhatian sejumlah kiai sepuh dan pengasuh pesantren. Muktamar bagi Nahdlatul Ulama bukan sekadar pergantian pengurus. Ia adalah momentum untuk menguji kedewasaan jam’iyyah: apakah perbedaan dapat dikelola menjadi kekuatan, atau justru berubah menjadi episode perpecahan internal yang meninggalkan luka panjang.
Beberapa hari menjelang Muktamar ke-35 NU, kegelisahan itu terasa semakin kuat. Dinamika perebutan kepemimpinan PBNU berlangsung tajam. Berbagai tudingan mengenai praktik transaksional dalam kontestasi beredar di tengah Nahdliyin menambah carut maruknya organisasi di tengah konflik elit PBNU.
Di tengah kekhawatiran, muncul aspirasi dan kesepakatan bersama para kiai dan pengasuh pesantren di Indonesia agar KH Nurul Huda Djazuli, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, bersedia dipilih sebagai Rais Aam PBNU.
Kekompakan para kiai dan pengasuh pesantren dilingkungan NU yang menyampaikan aspirasi tersebut dilatari bahwa NU membutuhkan figur pemimpin spiritual jam’iyyah ulama yang mampu menjadi titik temu berbagai kelompok dan paying teduh umat. Sosok Rais Aam, menurut mereka, tidak semata-mata dituntut memiliki kapasitas keilmuan, tetapi juga keteladanan, wirai, kewibawaan atau haibah, independensi dari kepentingan, serta kemampuan merawat persatuan NU di tengah perbedaan.
Rais Aam NU adalah simbol otoritas tertinggi, pemimpin tertinggi yang harus memenuhi kriteria Alim, Faqih, Zahid, dan berpengalaman penuh keteladanan.
Nama KH Nurul Huda Djazuli kemudian dipandang memenuhi kriteria tersebut. Latar belakangnya sebagai pengasuh pesantren dan ulama sepuh yang dihormati semua kalangan dinilai dapat menjadi modal moral untuk mengembalikan suasana jam;iyyah NU pada semangat khidmah, persatuan, dan keteladanan.
Kekhawatiran para kiai itu muncul ketika Muktamar ke-35 NU tinggal beberapa hari lagi. Dinamika perebutan kepemimpinan organisasi disebut berlangsung semakin tajam, sementara tudingan mengenai praktik transaksional dalam kontestasi juga beredar terbuka di kalangan Nahdliyin maupun masyarakat umum. Jika tidak dikelola secara arif, situasi tersebut dikhawatirkan memperlebar fragmentasi internal dan menggerus marwah organisasi.
Dalam pandangan para kiai, persoalan utama NU bukan sekadar siapa yang memperoleh posisi strategis, melainkan bagaimana memastikan proses pergantian kepemimpinan tidak meninggalkan luka dan perpecahan. Berjalan sesuai akhlak ulama dan tidak melanggar syariat agama. Muktamar diharapkan menjadi forum konsolidasi, bukan arena yang memperdalam pertentangan antar sesama pengurus yang berimbas ke warga NU.
KH Nurul Huda Djazuli sendiri disebut menyampaikan keprihatinan mendalam atas konflik terbuka yang terjadi di kalangan pengurus PBNU. Ia berharap seluruh pengurus dapat kembali mengedepankan persatuan, kerukunan, kekompakan, dan keikhlasan dalam menjalankan amanah organisasi.
Menurut pandangan Kiai Nurul Huda, NU memiliki posisi penting sebagai panutan masyarakat. Karena itu, konflik internal yang terlihat ke ruang publik dinilai tidak hanya berdampak terhadap institusi jam’iyyah, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan warga Nahdliyin dan masyarakat luas.
Ia juga mendoakan agar NU tetap berjalan sesuai asas dan khittahnya, dikelola secara tertib, menjadi pelindung bagi warganya, serta membawa keberkahan bagi syiar Islam dan perkembangan ma’had serta lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia.
Aspirasi agar dirinya bersedia maju sebagai Rais Aam disebut tidak langsung dijawab oleh KH Nurul Huda. Ketika para kiai sepuh menyampaikan permintaan tersebut, Kiai Huda memilih tersenyum dan tidak memberikan pernyataan apapun secara terbuka.
Namun, setelah para tamu berpamitan, ia disebut meminta salah seorang kepercayaannya untuk menemui salah satu kiai sepuh guna melakukan istikharah. Menurut sumber internal di lingkungan Pesantren Ploso, hasil istikharah tersebut dinilai baik.
Meski demikian, KH Nurul Huda masih memilih diam. Sumber yang mengetahui situasi tersebut menyebut Kiai Huda tampak merunduk dan berkaca-kaca.
Air mata keprihatinan tersebut barangkali adalah cermin dari beratnya sebuah amanah. Menjadi Rais Aam dalam suasana NU yang sedang penuh ketegangan bukanlah perkara mengejar jabatan. Ia berarti bersedia berdiri di tengah pusaran, menerima risiko dari semua arah, dan mencoba memeluk kembali pihak-pihak yang telah saling menjauh. Mengembalikan marwah dan misi jam’iyyah agar tidak menjauh dari legacy perjuangan para pendiri NU.
Sikap tersebut memperlihatkan bahwa dorongan untuk mengambil bagian dalam kontestasi kepemimpinan NU tidak serta-merta dipandang sebagai persoalan mengisi jabatan dan kekuasaan. Bagi kalangan pesantren, keputusan mengenai amanah keulamaan semacam itu juga berkaitan dengan pertimbangan moral, isyarat langit, ikatan batin dengan para masyayikh terdahulu, dan kemaslahatan yang lebih luas.
Dalam perspektif inilah aspirasi dan harapan bersama terhadap KH Nurul Huda menjadi penting. Para kiai tampaknya sedang mencari bukan sekadar figur yang dapat memenangkan kontestasi, melainkan figur yang dapat mengakhiri kontestasi dan menyatukan kekuatan NU setelah Muktamar selesai.
Pada akhirnya, harapan para kiai dan warga NU agar Kiai Nurul Huda Djazuli akan terjawab dalam beberapa hari ke depan, agar Muktamar menghadirkan kepemimpinan yang dapat mengakhiri ketegangan dan mengembalikan NU sebagai rumah bersama bagi seluruh Nahdliyin, sesuai garis perjuangan yang diwariskan para ulama terdahulu.(*)
