Oleh: Yusuf Mars
Kandidat Doktor Sejarah Peradaban Islam UNUSIA, Dosen Komunikasi Universitas Sunan Gresik (USG), Founder LASKAR NUSA (Lembaga Strategis Kajian Peradaban Islam Nusantara & Asia Tenggara), Founder PadasukaTV
Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) pada 2026, dinamika internal organisasi Islam terbesar di Indonesia semakin menghangat. Berbagai manuver politik, konsolidasi jaringan pesantren, hingga safari kebangsaan para tokoh NU mulai dibaca sebagai bagian dari proses menuju forum permusyawaratan tertinggi organisasi tersebut.
Di permukaan, perhatian publik banyak tertuju pada dua figur utama, yakni Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebagai petahana dan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang memiliki posisi strategis dalam operasional organisasi. Keduanya memiliki modal politik, jaringan, dan basis dukungan yang tidak dapat dipandang sebelah mata.
Namun, Muktamar NU tidak pernah sekadar menjadi arena perebutan kekuasaan. Sejarah NU menunjukkan bahwa yang dicari bukan hanya figur yang kuat, melainkan figur yang mampu menjaga keseimbangan, merawat persatuan, dan menjadi titik temu dari beragam kepentingan yang hidup di dalam jam’iyah.
Dalam konteks itulah nama Muhaimin Iskandar atau Gus Imin layak diperhitungkan. Selama ini Gus Imin lebih sering ditempatkan dalam arena politik nasional dibandingkan dalam percakapan mengenai kepemimpinan NU. Padahal jika ditelusuri lebih jauh, perjalanan organisasi dan politiknya justru menunjukkan keterhubungan yang sangat kuat dengan tradisi dan kultur Nahdlatul Ulama.
Gus Imin lahir dari lingkungan pesantren dan tumbuh dalam tradisi nahdliyin. Ia pernah memimpin PMII, organisasi kader yang selama puluhan tahun menjadi salah satu pilar reproduksi kepemimpinan NU. Dari PMII, ia memahami watak kader muda, dinamika intelektual, sekaligus jaringan aktivis NU yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pengalamannya membesarkan PKB selama lebih dari dua dekade juga menjadi modal yang tidak kecil. Terlepas dari berbagai perdebatan politik yang mengiringinya, kemampuan mempertahankan dan mengembangkan partai yang lahir dari rahim NU menunjukkan kapasitas kepemimpinan, kemampuan membangun koalisi, dan keterampilan mengelola perbedaan.
Kemampuan mengelola perbedaan inilah yang sesungguhnya menjadi kebutuhan utama NU hari ini. Pasca-Pemilu 2024, dinamika internal warga nahdliyin mengalami fragmentasi yang cukup terasa. Perbedaan pilihan politik, perbedaan orientasi organisasi, hingga perbedaan cara memandang relasi NU dengan kekuasaan melahirkan berbagai kelompok dan poros yang memiliki aspirasi berbeda-beda.
Dalam situasi seperti ini, NU memerlukan figur yang tidak hanya diterima oleh satu kelompok, tetapi mampu diterima oleh banyak kelompok sekaligus.
Gus Yahya memiliki kekuatan sebagai petahana yang berhasil membawa NU tampil lebih aktif dalam percaturan global. Gus Ipul memiliki kekuatan dalam konsolidasi organisasi dan penguasaan jaringan struktural. Namun, keduanya tetap berada dalam pusaran kontestasi yang secara alami melahirkan polarisasi dukungan.
Berbeda dengan itu, Gus Imin berada pada posisi yang relatif unik. Ia memiliki hubungan historis dengan banyak pesantren besar, diterima oleh kalangan kader muda NU, memiliki pengalaman panjang dalam politik nasional, serta mempunyai kemampuan komunikasi yang relatif cair dengan berbagai kelompok yang selama ini berbeda pandangan.
Posisi tersebut membuatnya berpotensi menjadi titik temu berbagai kepentingan yang berkembang menjelang Muktamar.
Tentu tidak berarti bahwa Gus Imin bebas dari kritik. Namun, dalam politik organisasi, yang sering kali menentukan bukanlah sosok tanpa kekurangan, melainkan figur yang memiliki kapasitas terbesar untuk membangun konsensus.
Dan konsensus adalah kata kunci yang saat ini dibutuhkan NU. Muktamar ke-35 akan berlangsung pada saat Indonesia memasuki fase penting menuju Indonesia Emas 2045. Tantangan yang dihadapi NU tidak lagi sebatas persoalan internal organisasi, tetapi juga menyangkut transformasi pendidikan pesantren, ekonomi umat, teknologi digital, penguatan moderasi beragama, hingga posisi Indonesia dalam percaturan dunia Islam.
Untuk menghadapi tantangan sebesar itu, NU membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga mampu menjembatani berbagai arus pemikiran dan kepentingan yang hidup di dalam organisasi.
Karena itu, jika Muktamar 2026 pada akhirnya tidak hanya mencari pemenang, tetapi mencari pemersatu, maka nama Gus Muhaimin Iskandar layak mendapatkan perhatian yang lebih serius.
Pada titik inilah Gus Imin tidak lagi sekadar menjadi salah satu nama dalam bursa calon pemimpin NU. Ia dapat menjadi figur pemersatu yang menghubungkan pesantren dan politik kebangsaan, generasi senior dan generasi muda, serta berbagai kelompok yang selama ini berada dalam poros yang berbeda.
NU telah membuktikan selama satu abad bahwa kekuatannya terletak pada kemampuan merawat persatuan di tengah perbedaan. Dan sejarah sering menunjukkan bahwa pada saat organisasi membutuhkan jembatan, yang dicari bukan figur yang paling keras bersaing, melainkan figur yang paling mampu menyatukan. (*)
