Oleh Bey Arifin*
MENJELANG Muktamar Nahdlatul Ulama, perdebatan mengenai siapa yang layak memimpin PBNU semakin menghangat. Namun, di balik hiruk-pikuk dukungan dan manuver politik organisasi, sesungguhnya ada kerinduan yang lebih mendasar di hati banyak warga nahdliyin: lahirnya kembali kepemimpinan yang berwibawa, mempersatukan, dan berpijak teguh pada nilai-nilai perjuangan para muassis.
Kerinduan itu kerap bermuara pada satu nama: KH. Abdurrahman Wahid, Gus Dur.
Kerinduan terhadap Gus Dur bukanlah romantisme sejarah, apalagi keinginan menghadirkan kembali sosok yang telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Yang dirindukan adalah karakter kepemimpinannya.
Gus Dur mampu menjadikan NU sebagai rumah besar yang menaungi semua kalangan. Beliau tidak membangun tembok pemisah, tetapi menjembatani perbedaan. Kritik dihadapinya dengan keluasan hati, perbedaan diselesaikannya dengan dialog, dan jabatan dipandang sebagai amanah untuk melayani, bukan sebagai alat mempertahankan kekuasaan.
Di bawah kepemimpinannya, NU tampil sebagai organisasi yang memiliki otoritas moral sekaligus kekuatan intelektual. Suara NU didengar karena lahir dari kebijaksanaan, bukan dari kegaduhan.
Wibawa organisasi dibangun melalui keteladanan para pemimpinnya, bukan semata-mata oleh kekuatan struktur atau besarnya pengaruh politik.
Kini tantangan NU jauh lebih kompleks. Polarisasi internal, derasnya arus media digital, meningkatnya kepentingan politik praktis, serta perubahan sosial yang begitu cepat menuntut hadirnya pemimpin yang tidak hanya piawai mengelola organisasi, tetapi juga mampu menjaga persatuan jam’iyah.
NU memerlukan sosok yang dapat menjadi perekat, bukan sekadar pengendali organisasi; menjadi pengayom, bukan hanya administrator.
Karena itu, Muktamar NU tidak boleh dipersempit menjadi sekadar kontestasi memilih Ketua Umum PBNU. Muktamar adalah momentum menentukan arah peradaban organisasi.
Yang dipertaruhkan bukan hanya pergantian kepemimpinan lima tahunan, melainkan masa depan NU sebagai penjaga Islam Ahlussunnah wal Jamaah, benteng kebangsaan, sekaligus rumah bersama bagi jutaan nahdliyin.
Pemimpin yang dibutuhkan NU ke depan adalah sosok yang berani mengembalikan marwah organisasi di atas segala kepentingan, menjadikan Qanun Asasi dan Khittah NU sebagai kompas utama, menghormati ulama, menghidupkan musyawarah, serta mengedepankan kemaslahatan jam’iyah di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Kepemimpinan seperti itulah yang dahulu menjadi ciri khas Gus Dur dan membuat NU disegani, bukan karena kekuasaan yang dimilikinya, melainkan karena kebesaran akhlak dan keluasan pandangannya.
Dengan demikian, PBNU tidak sedang membutuhkan figur yang sekadar mampu memenangkan kontestasi Muktamar. PBNU membutuhkan pemimpin yang mampu memenangkan hati seluruh warga NU.
Sebab, organisasi sebesar Nahdlatul Ulama tidak dibangun oleh dominasi satu kelompok, melainkan oleh keikhlasan untuk merangkul semua golongan dalam bingkai ukhuwah, musyawarah, dan pengabdian.
Inilah makna sesungguhnya ketika banyak warga nahdliyin mengatakan bahwa PBNU merindukan kepemimpinan seperti Gus Dur.
Yang dirindukan bukan orangnya, melainkan keteladanan, keberanian moral, keluasan ilmu, dan kebesaran jiwa yang mampu menjadikan NU tetap teduh di tengah perbedaan, kokoh dalam prinsip, dan istiqamah mengabdi kepada agama, bangsa, dan kemanusiaan.
