SURABAYA – Menarik! Mendengar analisa pengamat politik Adi Prayitno, di TvOne, Senin (24/11/25) pagi, terasa menarik dicermati. Meski ia menyebut dirinya orang NU paling buncit, karena tidak terdaftar, Adi merasakan NU belakangan ini — setidaknya 15 tahun belakangan — sibuk dengan urusan politik, ketimbang umat.
“Termasuk isu pemecatan Ketua umum PBNU, tidak ada sama sekali pejelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan urusan jamaah (warga NU). (Kalau benar) pemecatan itu terkait tata kelola keuangan jamiyah, ini semua justru membuat jamaah bingung, ada apa di PBNU?,” tegas Adi Prayitno dengan bahasa lugas.
Apa yang dirasakan Adi, sama persis dengan yang disampaikan tokoh muda NU seperti Mukhlas Syarkun. Menurutnya, tidak salah kalau lahir anggapan bahwa PBNU sekarang sibuk dengan masalah politik, lupa urusan umat. Munculnya Risalah Rais Aam yang memecat Ketua Umum adalah bentuk dari politisasi jamiyah.
“Publik (warga NU) membaca ada pemecatan yang dilakukan Rais Aam PBNU dan dua wakilnya kepada Ketua Umum. Lalu ada rapat Syuriyah (alim ulama) yang memutuskan tidak ada pemecatan. Nah, muncul kubu-kubuan, ini harus segera diakhiri, dan jalan tengahnya adalah Muktamar ke-35 NU,” tegas Kang Mukhlas panggilan akrabnya.
Dan, lanjutnya, semua itu tidak lepas dari kerusakaan yang terjadi di Muktamar ke-33 NU di Aun-alun Jombang, tahun 2015 lalu. “Ini harus menjadi pelajaran bersama. Sudah disampaikan oleh banyak kiai, bahwa, cara-cara itu tidak elok diterapkan di NU. Jamiyah ini bukan Parpol, kalau didesain seperti Parpol ujungnya pasti berantakan, sekarang faktanya,” tambah Kang Mukhlas.
Jadi? Jalan tengah konflik ini adalah Muktamar ke35. Apalagi memang sudah waktunya (2026) digelar muktamar. “Sekarang misalnya, ada waktu 6 bulan ke depan untuk perbaikan SK cabang dan wilayah, semacam konsolidasi ke dalam. Lalu 6 bulan lagi persiapan materi muktamar. Dengan begitu tidak ada lagi urusan politik. Persoalan apakah kubu-kubu itu mau nyalon lagi, kembalikan saja ke peserta muktamar. Yang penting jangan terulang lagi muktamar ke-33 di Alun-alun Jombang.” urainya.
Gus Yahya Melawan
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan rapat harian Syuriyah PBNU tak punya legitimasi untuk memberhentikan Ketua Umum PBNU.
Gus Yahya mengatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU, rapat harian syuriyah tidak berwenang untuk memecat atau meminta Ketua Umum PBNU untuk mundur. “Bahwa kalau dikatakan kemarin itu sebagai keputusan rapat syuriyah, rapat harian syuriyah, maka saya tandaskan bahwa rapat harian syuriyah menurut konstitusi AD ART tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum,” kata Gus Yahya.
Jangankan memecat ketua umum, Gus Yahya menyebut rapat harian syuriah juga tak bisa memberhentikan jabatan fungsionaris seperti wakil sekretaris jenderal atau ketua lembaga.
Memberhentikan fungsionaris yang lain saja tidak. Memberhentikan misalnya salah seorang wakil sekjen itu rapat harian syuriah tidak bisa. Memberhentikan misalnya ketua lembaga rapat harian syuriyah tidak bisa, apalagi ketua umum,” ucapnya.
Maka dengan tegas Gus Yahya menganggap keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025, yang meminta dirinya mundur atau berhenti sebagai Ketua Umum PBNU, tidak sah. “Maka kalau kemudian rapat harian syuriyah ini menyatakan atau membuat satu implikasi untuk memberhentikan ketua umum maka itu tidak sah,” ujarnya. (mky,net)
