SURABAYA | duta.co – ‘Beduk’ Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU), sudah berbunyi. Sabtu hingga Ahad (26/9/21), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.
Sejumlah kiai sepuh Jawa Timur, Senin (20/9) mengadakan pertemuan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri. Intinya, meminta agar Muktamar ke-34 NU berlangsung tahun ini, 2021. Ada juga yang mengusulkan tahun 2022, pertimbangannya Covid-19, seperti PWNU DKI Jakarta, PWNU Sumatera Selatan (Sumsel) dan PWNU Kalimantan Utara serta PP Fatayat NU.
Soal waktu, menurut Ketua Komite Khitthah Nahdlatul Ulama (KKNU), Prof Dr H Rochmat Wahab, MPd, MA, lebih cepat lebih baik. “Harapan para kiai sepuh Jawa Timur, logis. Kalau molor terus, kredibilitas dan wibawa organisasi ini semakin jatuh. Mundur bukan berarti berkualitas,” tegas Prof Rochmat Wahab kepada duta.co, Kamis (23/9/21).
Lalu, soal pandemi covid-19? Kata Prof Rochmat, kini, kondisi sudah melandai. Tentu, peserta Muktamar harus taat protokol kesehatan. “Ormas lain bisa melakukan, masak kita tidak bisa. Apalagi faktanya, syahwat politik pengurus NU sekarang semakin vulgar, ini berbahaya bagi NU ke depan,” tegas Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DIY masa bakti 2011-2016 ini.
PBNU Sudah ‘Terbeli’
Prof Rochmat kemudian menyebut, banyak hal yang harus segera mendapat koreksi dari prilaku oknum pengurus NU. Dalam pandangannya, diam-diam PBNU sekarang ini sudah ‘terbeli’. Pengurus NU lebih suka bersenang-senang dengan kekuasaan, jabatan.
“Akhirnya NU seperti stempel penguasa. Pengurus NU senang ketika Ormas ini mendapat lahan 10 hektar. Sementara kita diam ketika ratusan warga NU dalam ancaman seperti dialami Rocky Gerung. Ini jelas bukan NU yang diinginkan Mbah Hasyim, Mbah Wahab dan Gus Dur,” jelasnya.
Masih menurut Prof Rochmat, kondisi seperti ini berpotensi besar munculnya praktek politik uang. Padahal, ini harusnya kita lawan. Dan, ini sesuai keinginan kita membangun peradaban baru yang menjadi komitmen NU dalam memasuki Abad ke-2 kelahiran NU.
“Sekarang ini momentumnya. Sangat tepat, bagi generasi muda NU mengambil-alih estafet kepemimpinan NU ke depan. Bersihkan politik uang dalam segala proses suksesi kepemimpinan NU di semua level. Jika kita bisa mewujudkan bersama-sama, maka, ini kontribusi besar terbangunnya NU yang sejaln dengan Khitththah NU. NU sebagai institusi membangun peradaban tinggi. Butuh kepemimpinan berintegritas, tanpa dibebani dosa masa lalu yang semakin menggurita,” terangnya.
Sekarang, ujarnya, semua kader NU punya hak mencalonkan dan dicalonkan. Saat ini adalah waktu yang tepat melakukan filter terhadap calon-calon yang akan membangun NU ke depan. Sekaligus memberikan dukungan kepada kader-kader potensial yang bisa mengakselerasi kemajuan NU di masa-masa yang semakin sulit, di tengah-tengah era disrupsi (perubahan besar-besaran red) ini.
Tak kalah penting, Prof Rochmat juga menyinggung pimpinan PBNU yang suka ‘liar’ mengobral wacana dan membingungkan umat. Ini bisa berakibat fatal, karena masih kacaunya pemahaman terhadap agama.
“Sangat merepotkan nahdliyin dalam menjaga martabat NU. Pimpinan NU itu kalau bicara harus memilih diksi yang tepat dalam mengartikulasikan gagasannya. Jangan hanya ingin seperti Gus Dur, tetapi kecerdasan tidak sama dengan Gus Dur. Akibatnya, banyak kalimat yang tidak argumentatif, justru membingungkan umat,” pungkasnya. (mky)
