
Oleh M Sholeh Basyari*
MUKTAMAR NU ke-35 tinggal 2 bulan lagi. Konsolidasi, kasak kusuk dan lobby kanan kiri, telah dan tengah dilakukan sejumlah faksi. Meski hasilnya jauh panggang dari api.
Arah dan asa dari serangkaian kerja politik tersebut adalah kesepakatan elit terkait: Rois Aam-Ketua Umum-Sekjen-Katib Aam. Alotnya kesempatan elit, menyulitkan orkestrasi di lapangan. Sosialisasi atas paket Rois Aam dan Ketum misalnya, terhadang konflik warisan (PBNU Kramat dan Sultan). Sejumlah tokoh seperti Zainal Ibad Wijaya, pengasuh pesantren Darul Ulum, Jombang, menolak keras para fihak yang terlibat konflik, tidak masuk lagi dalam kepengurusan baru. Alasannya, friksi laten maupun polarisasi, terus terjadi hingga sekarang.
Konsolidasi Alumni PMII
Di samping hadangan konflik laten dan polarisasi yang masih terasa antara PBNU Kramat dan Sultan, konsolidasi yang digagas oleh elit alumni PMII juga gagal menyepakati paket Rois Aam dan Ketum. Alih-alih kesempatan elit, sejumlah alumni PMII bergerak ke arah pendulum yang saling menjauh. Menteri Agama Nasarudin Umar misalnya, didorong oleh Nusron Wahid ( Wakil Ketua Imum PB IKA PMII), justru beberapa saat setelah Andi Jamaro Dulung ( ketua majelis pembina organisasi PB IKA PMII), menyarankan untuk tidak menyebut nama.
Sementara, secara sayup-sayup Muhaimin Iskandar mendorong Yusuf Chudlori dan Abdussalam Shohib, untuk mensosialisasikan diri ke PCNU dan PWNU. Padahal keduanya tidak pernah berproses di PMII dan bukan alumni.
Tidak itu saja, gelagatnya Cak Imin, bimbang. Bahwa Cak Imin telah mengambil sikap Gus Yahya harus diganti, clear. Tetapi memilih pengganti yang ideal dari sudut kepentingan PKB sekaligus diterima oleh suprastruktur negara dan infrastruktur NU (PCNU dan PWNU), sekaligus diterima akar rumput, tidaklah sesederhana “mendepak” Ketum incumbent.
Anti dan Pro-Ba’alawi
Sejatinya, lobby dan konsolidasi menjadi simpel, mudah dan praktis, andaikan tema konsolidasinya bernuansa “ideologis”.
Di lapangan, gerakan anti dan pro-Ba’alawi, mengelompok mengkristal keras. publik juga melihat, Bahwa melibatkan Muhaimin dan Said Aqil Siradj, secara otomatis masuk komponen inti anti Ba’alawi.
Kadang sikap politik yang bernuansa ideologis, mudah dikompromikan secara elit. Kompromi elit semacam ini, adalah lazim dan biasa dalam praktek kerja politik. Tetapi nalar publik menolak meradang. Meski semua maklum, support publik sekuat apapun, pasti tunduk pada rezim AD/ART. Nalar publik dalam konteks ini tidak terlalu memiliki makna yang menentukan.
Secara ideologis, menyatukan Kiai Said sebagai Ketua Umum dan Kiai Miftahul Akhyar sebagai Rois Aam (lagi), bisa disebut nyaris mustahil. Tetapi, paket ini (KH Miftah-Kiai Said), seperti yang didesign oleh Saifullah Yusuf dan Helmy faishal Zaini, bisa berjalan, dengan logika dan kompromi politik.
Selama ini, publik mengenal Kiai Said, Marzuki Mustamar dan Muhaimin Iskandar, lantang menolak Ba’alawi sebagai dzuriyah ahlul bait. Sementara, publik juga sangat paham bahwa Kiai Miftahul Akhyar, Nasarudin Umar dan Nusron Wahid, adalah benteng utama kelompok pro-Ba’alawi.
Oleh karena itu, secara ideologis, idealnya Kiai Said bersama Muhaimin Iskandar dan Marzuki Mustamar, berada dalam gerbong besar: Raden Saleh.
Sedang di seberang lain, Kiai Miftahul Akhyar, Nasarudin Umar dan Nusron Wahid, mempertebal tembok dukungan bagi pro-Ba’alawi.

Ketika, Saifullah Yusuf dan Helmy Faishal, sowan ke Kiai Said dengan misi mendiskusikan paket Rois Aam dan Ketum, tentu relasi dan segregasi ideologis anti dan pro-Ba’alawi menjadi rapuh. Tetapi di situlah seni dan kerja-kerja lobby bermain.
Penutup
Siapapun paket Rois Aam dan Ketum PBNU, dirigen dan orkestrasinya, adalah PKB. Meski ini terlalu simplistis, tetapi ini adalah pilihan paling realistis dan rasional. Kenapa? Sebab tanpa PBNU, PKB bisa bernasib seperti PAN tanpa Muhammadiyah: terombang-ambing. Wallahu A’lam.



































