BANGKALAN | duta.co -Untuk membangun kesejahteraan Umat melalui ekonomi syariah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadikan pesantren sebagai basis pemberdayaan ekonomi umat. Salah satunya dengan membuat Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).
“Nanti di Pesantren ini akan ada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Jadi satu Pesantren 1 LKMS akan diberi bantun Rp 4 Miliar. Dari dana bantuan Rp 4 Miliar tersebiut, Rp 3 Miliar ditahan atau di depositokan, sementara yang Rp 1 Miliar dikelola untuk operasional,” kata Ketua MUI Pusat, KH Ma’ruf Amin Literasi keuangan Syariah dalam arus baru ekonomi indonesia serta sosialisasi pedoman dan peta dakwah MUI di pendopo wakil bupati bangkalan, Sabtu (17/2).
Dikatakan dia, saat pangsa pasar Keuangan Syariah di Indonesia baru 5 persen. Namun dirinya yakin dengan sistem yang ada, sedikit demi sedikit keuangan Syariah di Indonesia akan besar.
“Masih kecilnya ekonomi Syariah ini kita menduga jangan-jangan para Kiai-nya masih konvesional tidak Syariah, kedepan Muamalah yang tidak Syar.i harus kita geser karena ini tangung jawab kita semua,”jelasnya
Dijelaskan KH Ma’ruf Amin, masih sedikitnya keuangan Syariah disebakan karena Umat islam berfikirnya masih konvensional. Nanti kita akan menggelar Kongres ekonomi umat, isu yang kita bawa adalah arus baru ekonomi indonesia, dengan Pembangunan ekonomi dari bawah.
Selain kata KH Ma’ruf Amin, MUI akan mengkapitalisasi petensui umat Islam yang yang cukup besar. “kita harus bisa mengkapitalisasi potensi umat, karena potensi umat bangsa kita ini besar, jangan potensi ini di manfaatkan oleh orang dan dikapitalisasi orang lain,” katanya.
Dirut Pegadaian Persero, Sunarso, untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, pihaknya melakukan kerjasama dengan MUI dan OJK.
“Yang kita lakukan saat ini khusus untuk meningkatkan literasai keuangan syariah. Jadi islamic banking, islamic insurace, islamic balancing, karena pegadaian ini finance company. Bukan hanya sekedar gadai, jadi pengadian bisa memberikan solusi keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan sekarang kita konsisten meningkatkan tingkat melek keuangan syariah di masyarakat,” terang Sunarso
Lebih lanjut Dirut Pegadaian asal Pandaan Pasuruan ini menjelaskan, dengan adanya kerjasama antara Pegadaian dengan MUI dan OJK ini diharapkan leterasi Keuangan Dsyariah di Jatim dan Madura meningkat.
“Harapannya Keuangan Syariah terutama di jatim dan Madura meningkat, mestinya keuangan syariahnya lebih tinggi, makanya kita jadikan sasaran pertama,” terang Sunarso.
Sebab kata dia Leteriasi keuangan Syariah di Jatim dan Madura masih 5 persen. “Misalnya industri keuangan 100 persen, yang syariah baru 5 persen. Itulah tantangan yang harus kita bereskan, apakah dari sisi regulasinya, dari sisi pengaturan atau dari sisi sosialisasinya,” tuturnya.
Ditambahkan Sunarso jika melihat hasil diskusi yang dilakukan dengan para kiai di sejumlah ponpdok pesantren di Madura, ada beberapa persoalan yang harus dibenahi.
“Kalau saya lihat saat diskusi di ponpesAl Amin Sumenep, dan diskusi dengan kiai serta ulama, ternyata dan mereka masih belum cukup jelas dan paham. Mereka ingan tahu pembatasan yang jelas baik cabang maupun SDM yang mengelola nya antara konvensinal dan syariah. Kalau memang itu dan pangsa pasarnya ada, nanti akan kita perbanyak outlet yang berbasis syariah. Jadi outletnya syariah, cabang syariah dan dikelola SDM yang kompeten dan paham tentang bagaimana memproses bisnis keuangan secara syariah,” pungkasnya. (min/imm)
.
.
